Kamboja Tolak Anggapan 'Negara Satelit China' meski Banyak Dibantu Beijing

Jum'at, 09 Oktober 2020 - 11:32 WIB
loading...
Kamboja Tolak Anggapan...
Para tentara Angkatan Laut Kamboja siaga di Pangkalan Angkatan Laut Ream. Foto/REUTERS/Samrang Pring
A A A
PHNOM PENH - Kamboja menolak anggapan asing sebagai "negara satelit China " meski telah menerima banyak bantuan dari Beijing.

Perdana Menteri Hun Sen mengatakan anggapan itu muncul setelah ada kekhawatiran pangkalan Angkatan Laut Kamboja telah diserahkan kepada militer China untuk digunakan secara eksklusif. Kekhawatiran yang disuarakan Pentagon itu bermula dari penghancuran fasilitas yang didanai Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Laut Ream pada bulan lalu.

Hun Sen mengatakan dia telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengirim catatan diplomatik ke semua kedutaan asing untuk menjelaskan alasan dibalik pembongkaran fasilitas tersebut. (Baca: Kamboja Hancurkan Fasilitas Militer Buatan AS, Bantah Akan Digunakan China )

Menurut laporan Khmer Times, yang dilansir Jumat (9/10/2020), dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah China karena membantu membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya di Kamboja.

"Tetapi beberapa, ketika mereka melihat China membantu membangun jalan kami melalui bantuan dan pinjaman yang tidak dapat dikembalikan, mereka menuduh Kamboja sebagai satelit bagi China," katanya.

"Saya ingin bertanya kembali kepada Anda jika China tidak membantu membangun jalan ini, siapa lagi yang akan datang untuk membangunnya?," ujarnya.

Dia mengatakan jika ada yang bisa membuktikan bahwa negara lain bisa melakukannya selain China, dia akan mundur. (Baca: Pentagon: China Lirik Indonesia Jadi Pangkalan Militernya )

Hun Sen menambahkan, meski beberapa jalan dan jembatan dibangun oleh Jepang dan Korea Selatan, China telah membangun ribuan kilometer jalan di negara tersebut.

Dalam menyangkal laporan bahwa China memiliki penggunaan eksklusif pangkalan Angkatan Laut Ream, dia mengatakan Kamboja telah mengizinkan kapal dari berbagai negara untuk menggunakan pelabuhan militer tersebut, meskipun mereka harus meminta izin sebelumnya karena pelabuhan tersebut untuk penggunaan militer, bukan pelabuhan barang.

"Negara mana pun bisa meminta izin untuk merapatkan kapal mereka untuk diisi bahan bakar atau mendarat untuk melakukan latihan dengan Kamboja atau melakukan pekerjaan lain dengan Kamboja. Kami menyambut mereka," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1052 seconds (0.1#10.140)