Konservatif Kuasai Mahkamah Agung AS

Kaum konservatif berharap Barret akan membantu membatalkan Obamacare, program asuransi kesehatan yang diprakarsai oleh pendahulu Presiden Trump dari Partai Demokrat, Barack Obama. Sekitar 20 juta orang Amerika bisa kehilangan jaminan kesehatan mereka jika pengadilan membatalkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Affordable Care Act (ACA).

Dalam pernyataan setelah pencalonan Barrett, Biden fokus pada masalah ini. Ia mengatakan bahwa Hakim Barrett memiliki "rekam jejak tertulis" dalam menentang ACA. Hakim Barrett pada hari Sabtu mengatakan, putusannya sebagai hakim Mahkamah Agung hanya akan didasarkan pada hukum. "Hakim bukanlah pembuat kebijakan, dan mereka harus tegas dalam mengesampingkan pandangan pribadi yang mungkin mereka miliki terhadap suatu kebijakan," ujarnya. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)

Gedung Putih telah mulai menghubungi kantor Senat Republik untuk menjadwalkan pertemuan dengan sang nomine, lansir media berita CBS berdasarkan informasi dari sumber di gedung pemerintahan AS itu. Panggilan resmi diperkirakan akan dilakukan pada Rabu. Calon kemudian akan diwawancarai oleh Komite Kehakiman Senat yang beranggotakan 22 politikus dari Partai Republik dan Demokrat.

Sidang dengar pendapat biasanya berlangsung antara tiga sampai lima hari. Setelah itu, anggota komite akan menentukan lewat jajak pendapat apakah mereka akan mengirimkan nominasi ke Senat penuh. Jika ya, sebanyak 100 senator akan mengadakan jajak pendapat lagi untuk mengukuhkan pencalonan atau menolaknya. (Lihat videonya: Sepeda Kayu dari Limbah Kayu Pinus)

Partai Republik memegang mayoritas tipis di Senat, dengan 53 senator, tapi tampaknya mereka telah mengantongi 51 suara yang dibutuhkan untuk mengukuhkan Hakim Barrett. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell telah berjanji untuk mengadakan jajak pendapat konfirmasi sebelum pemilihan presiden pada 3 November. Partai Demokrat tampaknya tidak punya banyak pilihan prosedural untuk mencegah Hakim Barrett melenggang lewat Senat ke bangku Mahkamah Agung. (Muh Shamil)