Lembaga Think Tank Australia: China Hancurkan Ribuan Masjid di Xinjiang

SYDNEY - Sebuah kelompok think tank Australia melaporkan otoritas terkait di China telah menghancurkan atau pun merusak ribuan masjid di Xinjiang hanya dalam tempo tiga tahun. Jumlah masjid yang tersisa di wilayah itu kini jauh lebih sedikit daripada kapan pun sejak Revolusi Kebudayaan.

Laporan oleh kelompok think tank bernama Australian Strategic Policy Institute (ASPI) tersebut menggunakan citra satelit dan pelaporan di lapangan untuk memetakan pembangunan kamp tahanan yang ekstensif dan berkelanjutan serta perusakan situs budaya dan agama di Xinjiang, barat laut China. (Baca: China Paksa Orang-orang Tibet Masuk Kamp Kerja Paksa Mirip di Xinjiang )

ASPI mengatakan pemerintah China mengklaim bahwa ada lebih dari 24.000 masjid di Xinjiang dan berkomitmen untuk melindungi dan menghormati keyakinan agama tidak didukung oleh temuan tersebut. Laporan ASPI memperkirakan bahwa kurang dari 15.000 masjid tetap berdiri, dengan lebih dari setengahnya rusak sampai batas tertentu.

"Ini adalah angka terendah sejak Revolusi Kebudayaan, ketika kurang dari 3.000 masjid tersisa," bunyi laporan ASPI, Jumat (25/9/2020) yang dilansir The Guardian. (Baca: Ada Video Dugaan Penyiksaan Muslim Uighur, China Masih Berkelit )

Ditemukan sekitar dua pertiga masjid di daerah itu terdampak, dan sekitar 50 persen situs budaya yang dilindungi telah rusak atau hancur, termasuk penghancuran total Ordam mazar (tempat suci), sebuah situs kuno ziarah yang berasal dari abad ke-10.

Sejak 2017, lanjut laporan ASPI, diperkirakan 30 persen masjid telah dihancurkan, dan 30 persen lainnya rusak, termasuk penghapusan fitur arsitektur seperti menara atau kubah.

Sebagian besar situs tetap sebagai lahan kosong, yang lain diubah menjadi jalan dan tempat parkir mobil atau diubah untuk keperluan pertanian. (Baca: Li Meng Yan Janjikan Bukti Covid-19 Dibuat di Lab Militer Partai Komunis China )

Beberapa diratakan dengan tanah dan dibangun kembali dengan ukuran lebih kecil dari ukuran sebelumnya, termasuk Masjid Agung Kashgar, dibangun pada tahun 1540 dan diberikan perlindungan bersejarah tingkat tertinggi kedua oleh otoritas China.

Daerah yang menerima banyak wisatawan, termasuk Ibu Kota Xinjiang; Urumqi, dan kota Kashgar memiliki sedikit kerusakan yang tercatat. Namun, ASPI mengatakan laporan dari pengunjung ke kota-kota tersebut menunjukkan mayoritas masjid digembok atau telah diubah untuk fungsi yang lain.

ASPI mengatakan pihaknya membandingkan citra satelit baru-baru ini dengan koordinat yang tepat dari lebih dari 900 situs keagamaan yang terdaftar secara resmi yang dicatat sebelum penumpasan tahun 2017, kemudian menggunakan metodologi berbasis sampel untuk membuat "perkiraan yang kuat secara statistik" dengan referensi silang dengan data sensus. (Baca: Ahli Virus China Melarikan Diri ke AS, Klaim Beijing Menutup-nutupi Corona )

Beijing telah menghadapi tuduhan yang konsisten—didukung oleh bukti yang semakin banyak—pelanggaran hak asasi manusia massal di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari satu juta Muslim Uighur dan Turki di kamp-kamp penahanan, yang keberadaannya awalnya disangkal sebelum mengklaim bahwa mereka sedang dilatih dan dididik di pusat pendidikan.
Kamp-kamp dan tuduhan pelecehan lainnya, kerja paksa, sterilisasi paksa perempuan, pengawasan massal dan pembatasan kepercayaan agama dan budaya telah dicap sebagai genosida budaya oleh para pengamat.

Beijing dengan keras menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kebijakannya di Xinjiang adalah untuk melawan terorisme dan ekstremisme agama, dan bahwa program tenaga kerjanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan bukan paksaan.

Laporan ASPI menambahkan; "Di samping upaya paksa lainnya untuk merekayasa ulang kehidupan sosial dan budaya Uighur dengan mengubah atau menghilangkan bahasa, musik, rumah, dan bahkan makanan Uighur, kebijakan pemerintah China secara aktif menghapus dan mengubah elemen kunci dari warisan budaya nyata mereka." (Baca juga: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )

Intervensi pada budaya dan komunitas etnis minoritas telah meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Dalam beberapa pekan terakhir terungkap pihak berwenang juga telah memperluas program tenaga kerja di Tibet, dan kebijakan untuk mengurangi penggunaan bahasa Mongol di Mongolia Dalam. Terminologi pemerintah sering kali menggambarkan kebutuhan untuk mengubah "pemikiran ke belakang" dari kelompok budaya yang menjadi sasaran.