AS: Lukashenko Bukan Pemimpin Belarusia yang Sah

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak lagi mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden sah Belarusia . Pengumuman itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman itu disampaikan setelah Lukashenko mengadakan upacara pelantikan rahasia yang memicu aksi protes di Ibu Kota Minsk

"Amerika Serikat tidak dapat menganggap Aleksandr Lukashenko sebagai pemimpin Belarusia yang dipilih secara sah. Jalan ke depan haruslah dialog nasional yang mengarah pada rakyat Belarusia menikmati hak mereka untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan yang bebas dan adil di bawah pengawasan independen," kata juru bicara Deplu AS seperti dilansir dari Axios, Kamis (24/9/2020).

Pengumuman AS mengikuti pernyataan serupa dari pejabat Eropa, termasuk kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

"Situasinya jelas bagi kami. Kami menganggap pemilu 9 Agustus itu curang. Kami tidak mengakui Lukashenko sebagai presiden sah Belarusia," kata Borrell minggu lalu ke Parlemen Eropa.(Baca juga: Uni Eropa Tidak Akui Lukashenko Presiden Belarusia )

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dilantik lagi secara tiba-tiba untuk periode keenam pada Rabu (23/9) setelah hasil pemilu yang dikecam oposisi.

Lukashenko mengabaikan desakan untuk mengakhiri 26 tahun kekuasaannya. Upacara pelantikan presiden biasanya dipublikasikan sebagai acara besar kenegaraan tapi kali ini digelar tanpa pemberitahuan setelah Lukashenko mengklaim kemenangannya pada pemilu 9 Agustus.

Oposisi telah menggelar lebih dari enam pekan unjuk rasa menuntut Lukashenko mundur. Mereka mengecam pelantikan itu sebagai aksi ilegal dan menyerukan lebih banyak unjuk rasa.

Hampir 7.000 orang ditahan dan ratusan dipukuli secara brutal oleh polisi selama beberapa hari pertama protes pasca pemilihan.(Baca juga: Presiden Belarusia Tutup Perbatasan, Perintahkan Tentara Waspada )

Setelah penumpasan luas pada awal-awal aksi protes, otoritas Belarusia mengubah taktik dan mencoba untuk mengakhiri perbedaan pendapat dengan menahan secara selektif para demonstran dan pemenjaraan para pemimpin oposisi.