Awalnya Merevisi, AS Umumkan 18 Tentara Tewas dan 624 Lainnya Luka dalam Perang Melawan Iran
Senin, 27 Juli 2026 - 11:20 WIB
loading...
Presiden Donald Trump memberi hormat ketika jenazah para tentara AS korban perang Iran tiba di Amerika Serikat. Foto/White House
A
A
A
WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) memperbarui basis data korban perang melawan Iran, mencatat 18 tentaranya tewas dan 624 lainnya terluka. Ini menjadi data terbaru setelah sebelumnya Pentagon merevisi korban tewas tentara Amerika 14 personel.
Pentagon mengembalikan catatan empat tentara yang tewas akibat serangan Iran pekan lalu di tengah pertanyaan tentang kurangnya transparansi atas jumlah korban perang.
Baca Juga: Iran Klaim Tewaskan 200 Tentara AS, Pentagon Sebut Hanya 14, Siapa yang Bohong?
Sistem Analisis Korban Pertahanan atau DCAS juga menampilkan kategori pelacakan baru—“Overseas Operations”—untuk korban tewas dan luka mulai 7 Juli.
Ketika data Pentagon yang baru digabungkan dengan total yang diperbarui untuk Operasi Epic Fury, 18 tentara telah tewas dan 624 lainnya terluka sejak AS melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari. Jumlah korban luka merupakan peningkatan signifikan dari puncak sebelumnya yaitu 482 personel, menurut data yang dikutip CNN, Senin (27/7/2026).
Pentagon mendapat sorotan dari media Amerika dan anggota parlemen pekan lalu ketika jumlah korban tewas dan luka menurun dalam sistem DCAS seiring berlanjutnya serangan Iran. Sebanyak 12 anggota Kongres Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat mengirimkan surat kepada Menteri Perang Pete Hegseth pada hari Kamis, meminta jawaban tentang penyebab perubahan tersebut.
Pejabat sementara sekretaris pers Departemen Pertahanan, Joel Valdez, menegaskan dalam unggahan media sosial pada hari Kamis bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh "gangguan data sementara di situs web DCAS".
Pada hari Jumat, CNN meminta Pentagon untuk memberikan detail lebih lanjut tentang gangguan data tersebut, tetapi departemen tersebut tidak menanggapi pertanyaan tersebut hingga Minggu sore.
Selain tanggal mulai 7 Juli, kategori "Overseas Operations" baru di situs DCAS tidak mencakup detail pembeda apa pun atau menentukan konflik di mana korban jiwa terjadi, dan Pentagon tidak segera menanggapi pertanyaan yang meminta klarifikasi tentang apa yang dicakup oleh kategori tersebut.
Kategori itu menampilkan daftar nama-nama prajurit yang gugur, termasuk tiga tentara Angkatan Darat yang tewas di Yordania akibat serangan Iran dan seorang tentara yang tewas di Irak utara akhir pekan lalu selama peledakan terkontrol terhadap drone Iran.
Tanggal 7 Juli bertepatan dengan saat Presiden Donald Trump mengeklaim konflik baru dengan Iran dimulai dalam pemberitahuan War Powers (Kekuatan Perang) yang dikirimkan pemerintah kepada Kongres awal bulan ini.
Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 mengharuskan presiden untuk mengakhiri operasi militer dalam waktu 60 hari kecuali diizinkan oleh Kongres untuk melanjutkan. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa gencatan senjata April dengan Iran menghentikan hitungan mundur pada 1 Mei untuk periode awal konflik.
Para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik telah menentang interpretasi pemerintah terhadap hitungan mundur Kekuatan Perang, meskipun beberapa analis dan pejabat berpendapat bahwa undang-undang itu sendiri merupakan batasan yang tidak konstitusional terhadap wewenang presiden dalam membuat keputusan perang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berpendapat bahwa undang-undang tersebut "tidak konstitusional, 100 persen" selama konferensi pers Mei di Gedung Putih.
Senator Partai Republik Lisa Murkowski dari Alaska mengatakan kepada Hegseth selama sidang pada 21 Juli bahwa dia khawatir pemerintah mengabaikan Kongres melalui pengaturan ulang hitungan mundur gencatan senjata.
“Klaim tersebut pada dasarnya memungkinkan presiden untuk memadamkan hitungan mundur Kekuatan Perang tepat pada saat hal itu menjadi tidak sesuai secara hukum...menghindari otorisasi Kongres yang dipersyaratkan oleh Konstitusi dan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Kekuatan Perang,” katanya.
Pentagon mengembalikan catatan empat tentara yang tewas akibat serangan Iran pekan lalu di tengah pertanyaan tentang kurangnya transparansi atas jumlah korban perang.
Baca Juga: Iran Klaim Tewaskan 200 Tentara AS, Pentagon Sebut Hanya 14, Siapa yang Bohong?
Sistem Analisis Korban Pertahanan atau DCAS juga menampilkan kategori pelacakan baru—“Overseas Operations”—untuk korban tewas dan luka mulai 7 Juli.
Ketika data Pentagon yang baru digabungkan dengan total yang diperbarui untuk Operasi Epic Fury, 18 tentara telah tewas dan 624 lainnya terluka sejak AS melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari. Jumlah korban luka merupakan peningkatan signifikan dari puncak sebelumnya yaitu 482 personel, menurut data yang dikutip CNN, Senin (27/7/2026).
Pentagon mendapat sorotan dari media Amerika dan anggota parlemen pekan lalu ketika jumlah korban tewas dan luka menurun dalam sistem DCAS seiring berlanjutnya serangan Iran. Sebanyak 12 anggota Kongres Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat mengirimkan surat kepada Menteri Perang Pete Hegseth pada hari Kamis, meminta jawaban tentang penyebab perubahan tersebut.
Pejabat sementara sekretaris pers Departemen Pertahanan, Joel Valdez, menegaskan dalam unggahan media sosial pada hari Kamis bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh "gangguan data sementara di situs web DCAS".
Pada hari Jumat, CNN meminta Pentagon untuk memberikan detail lebih lanjut tentang gangguan data tersebut, tetapi departemen tersebut tidak menanggapi pertanyaan tersebut hingga Minggu sore.
Selain tanggal mulai 7 Juli, kategori "Overseas Operations" baru di situs DCAS tidak mencakup detail pembeda apa pun atau menentukan konflik di mana korban jiwa terjadi, dan Pentagon tidak segera menanggapi pertanyaan yang meminta klarifikasi tentang apa yang dicakup oleh kategori tersebut.
Kategori itu menampilkan daftar nama-nama prajurit yang gugur, termasuk tiga tentara Angkatan Darat yang tewas di Yordania akibat serangan Iran dan seorang tentara yang tewas di Irak utara akhir pekan lalu selama peledakan terkontrol terhadap drone Iran.
Tanggal 7 Juli bertepatan dengan saat Presiden Donald Trump mengeklaim konflik baru dengan Iran dimulai dalam pemberitahuan War Powers (Kekuatan Perang) yang dikirimkan pemerintah kepada Kongres awal bulan ini.
Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 mengharuskan presiden untuk mengakhiri operasi militer dalam waktu 60 hari kecuali diizinkan oleh Kongres untuk melanjutkan. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa gencatan senjata April dengan Iran menghentikan hitungan mundur pada 1 Mei untuk periode awal konflik.
Para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik telah menentang interpretasi pemerintah terhadap hitungan mundur Kekuatan Perang, meskipun beberapa analis dan pejabat berpendapat bahwa undang-undang itu sendiri merupakan batasan yang tidak konstitusional terhadap wewenang presiden dalam membuat keputusan perang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berpendapat bahwa undang-undang tersebut "tidak konstitusional, 100 persen" selama konferensi pers Mei di Gedung Putih.
Senator Partai Republik Lisa Murkowski dari Alaska mengatakan kepada Hegseth selama sidang pada 21 Juli bahwa dia khawatir pemerintah mengabaikan Kongres melalui pengaturan ulang hitungan mundur gencatan senjata.
“Klaim tersebut pada dasarnya memungkinkan presiden untuk memadamkan hitungan mundur Kekuatan Perang tepat pada saat hal itu menjadi tidak sesuai secara hukum...menghindari otorisasi Kongres yang dipersyaratkan oleh Konstitusi dan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Kekuatan Perang,” katanya.
(mas)
Lihat Juga :