AS Restui Arab Saudi Miliki Program Nuklir, Kemenangan Besar bagi Riyadh

Listrik Arab Saudi sebagian besar dihasilkan dengan membakar gas dan minyak. Energi nuklir dapat menggantikan sebagian dari kebutuhan tersebut, termasuk untuk desalinasi air dan pendingin udara yang membutuhkan banyak energi, sehingga memungkinkan kerajaan untuk menghasilkan lebih banyak uang dari penjualan minyak.

Namun, Arab Saudi juga mengatakan bahwa jika musuh lamanya, Iran, mengembangkan senjata nuklir, maka Riyadh harus mengikuti langkah tersebut - sebuah pernyataan yang tampaknya bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Teheran, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang ambisi mereka sendiri.

"Perjanjian ini akan memicu perlombaan nuklir di kawasan tersebut, yang semakin mengurangi insentif bagi Iran untuk membatasi programnya sendiri," kata Senator Chris Murphy, seorang politisi Partau Demokrat, di X.

Banyak negara penghasil energi nuklir tidak memperkaya uranium di dalam negeri, melainkan bergantung pada impor bahan bakar untuk reaktor.

Namun pada Januari 2025, Arab Saudi mengatakan akan memperkaya uranium - sebuah proses yang juga dapat digunakan sebagai bagian dari program militer—guna menciptakan bahan bakar "yellowcake" untuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat mereka jual.

Apa Manfaatnya bagi AS?

Mungkin ada keuntungan strategis dan komersial bagi AS.

Kerja sama nuklir sipil merupakan insentif penting bersama dengan jaminan keamanan dalam upaya pendahulu Trump, Joe Biden, untuk menengahi kesepakatan agar Arab Saudi dan Israel menormalisasi hubungan.

Namun, kedua isu tersebut kini terpisah, seperti yang dilaporkan Reuters, meskipun kesepakatan nuklir dapat menjadi daya tarik dalam upaya diplomatik AS dengan kerajaan tersebut. Riyadh telah menolak menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina.

Kesepakatan nuklir sipil akan menempatkan industri AS pada posisi utama untuk memenangkan kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Arab Saudi serta memberikan wawasan tentang program atom kerajaan yang dapat mengurangi kekhawatiran AS tentang proliferasi senjata.

Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS tahun 1954, AS dapat menegosiasikan perjanjian untuk terlibat dalam kerja sama nuklir sipil yang signifikan dengan negara lain.

Pasal tersebut menetapkan sembilan kriteria nonproliferasi yang harus dipenuhi negara-negara tersebut agar mereka tidak menggunakan teknologi tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir atau mentransfer material sensitif ke negara lain.