Operasi Siber China Diduga Targetkan Uyghur, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan
Rabu, 15 Juli 2026 - 10:07 WIB
loading...
Operasi siber China, yang mengandalkan kelompok peretas GLITTER CARP dan SEQUIN CARP, diduga targetkan para aktivis Uyghur, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan. Foto/Milwaukee Independent
A
A
A
JAKARTA - Dua perkembangan yang terjadi secara hampir bersamaan pada 27 April 2026 memunculkan kembali perdebatan mengenai dugaan penggunaan operasi siber oleh China untuk memantau, mengintimidasi, dan menekan para pengkritiknya di luar negeri.
Chandu Doddi, asisten profesor Centre for Chinese Studies di Jawaharlal Nehru University, mengatakan bahwa perhatian tertuju pada laporan gabungan University of Toronto melalui Citizen Lab dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang menjelaskan bagaimana dua kelompok siber terafiliasi China menyamar sebagai pelapor dan jurnalis untuk menargetkan aktivis Uyghur, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan, serta wartawan dan anggota parlemen.
Baca Juga: China Jadi Sorotan dalam Studi tentang Troll Army dan Propaganda Digital
Dalam hitungan jam usai laporan itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi ekstradisi dari Italia terhadap terduga peretas kontrak Xu Zewei, yang dituduh meretas penelitian Covid-19 universitas-universitas AS dan membantu memimpin kampanye global Hafnium (juga dikenal sebagai Silk Typhoon) Microsoft Exchange atas nama Kementerian Keamanan Negara China.
Menurut Doddi, kedua peristiwa tersebut—perilisan laporan gabungan dan konfirmasi Departemen Kehakiman AS—menunjukkan bahwa operasi siber yang dikaitkan dengan China kini tidak hanya ditujukan untuk memperoleh informasi strategis. “Tetapi juga untuk menekan aktivis diaspora, jurnalis, dan peneliti yang mengkritik Beijing,” ucapnya, seperti dikutip dari Irrawaddy, Rabu (15/7/2026).
Laporan Citizen Lab berjudul Tall Tales: How Chinese Actors Use Impersonation and Stolen Narratives to Perpetuate Digital Transnational Repression mengidentifikasi dua kelompok siber yang diberi nama GLITTER CARP dan SEQUIN CARP.
Menurut laporan tersebut, GLITTER CARP sejak sekitar April 2025 menjalankan kampanye phishing dengan menggunakan identitas palsu, termasuk menyamar sebagai aktivis terkenal, organisasi hak asasi manusia, hingga pemberitahuan keamanan dari perusahaan teknologi besar.
Target yang disebut dalam laporan itu mencakup World Uyghur Congress, Uyghur Human Rights Project, Tibetan Computer Emergency Readiness Team, media sipil Taiwan Watchout, hingga aktivis demokrasi Hong Kong Carmen Lau.
Citizen Lab menyatakan kelompok tersebut menggunakan lebih dari 100 situs berbahaya selama sedikitnya sembilan bulan dengan pola operasi yang dinilai konsisten dengan kampanye yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah China.
“Penggunaan identitas dan narasi yang sangat spesifik menunjukkan para pelaku memiliki pemahaman mendalam mengenai komunitas diaspora yang mereka targetkan,” tutur Doddi.
Jika GLITTER CARP disebut menjalankan serangan dalam skala luas, kelompok kedua, SEQUIN CARP, disebut lebih fokus pada target tertentu.
Citizen Lab menyebut kelompok tersebut menargetkan jurnalis yang terlibat dalam investigasi mengenai aktivitas China di luar negeri, terutama proyek China Targets milik ICIJ pada 2025.
Investigasi tersebut sebelumnya mendokumentasikan dugaan intimidasi, pengawasan, dan tekanan terhadap aktivis Uyghur, Tibet, Hong Kong, serta pembangkang China di 23 negara.
Salah satu contoh yang disebut adalah upaya terhadap koordinator proyek ICIJ, Scilla Alecci, yang menerima email dari seseorang yang mengaku sebagai mantan pegawai pengadilan di Beijing yang ingin membocorkan informasi penting.
Namun tautan yang dikirim ternyata dirancang untuk memberikan akses kepada pelaku ke akun Gmail korban tanpa memerlukan kata sandi.
Menurut laporan tersebut, metode serupa juga digunakan terhadap jurnalis pertahanan, pejabat Taiwan, dan aktivis hak asasi manusia melalui identitas palsu yang mengatasnamakan jurnalis maupun perusahaan konsultan fiktif.
Citizen Lab menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk digital transnational repression atau represi digital lintas negara, yakni penggunaan teknologi untuk menghambat aktivitas politik, advokasi, dan jurnalisme di luar wilayah nasional.
Doddi mengutip data Freedom House yang mencatat sedikitnya 1.219 insiden represi lintas negara secara fisik antara 2014 hingga 2024, termasuk penculikan, serangan, dan pemulangan paksa.
Menurut organisasi tersebut, China disebut bertanggung jawab atas 272 kasus, jumlah tertinggi dibanding negara lain.
Namun menurut Doddi, tekanan terhadap komunitas diaspora kini semakin banyak dilakukan melalui sarana digital.
Laporan lain dari media Taiwan, The News Lens, menggambarkan situasi tersebut sebagai "panoptikon digital" yang ditandai oleh phishing, doxxing, infiltrasi media sosial, serta ancaman terhadap anggota keluarga yang masih berada di China.
Tibet Action Institute juga sebelumnya memperingatkan bahwa aplikasi seperti WeChat dapat menjadi sarana pengawasan terhadap komunitas diaspora.
Pada hari yang sama dengan publikasi laporan Citizen Lab dan ICIJ, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan ekstradisi seorang warga negara China bernama Xu Zewei dari Italia.
Jaksa AS menuduh Xu terlibat dalam peretasan terhadap universitas-universitas Amerika Serikat yang melakukan penelitian vaksin, pengobatan, dan pengujian Covid-19 pada 2020 dan 2021.
Ia juga dituduh menjadi bagian dari kelompok Hafnium atau Silk Typhoon yang mengeksploitasi kerentanan pada server Microsoft Exchange dan mengompromikan puluhan ribu organisasi di seluruh dunia.
Menurut pemerintah AS, Xu bekerja untuk Shanghai Powerock Network, sebuah perusahaan yang disebut memiliki hubungan dengan Kementerian Keamanan Negara China.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menyebut Xu sebagai salah satu dari banyak kontraktor yang digunakan pemerintah China untuk menyamarkan keterlibatan negara dalam operasi siber.
Xu sendiri membantah tuduhan tersebut melalui pengacaranya, sementara Kementerian Luar Negeri China menuduh Washington "merekayasa kasus".
“Pola yang muncul dari kasus Citizen Lab dan Xu Zewei menunjukkan perubahan sifat ancaman siber yang dihadapi para aktivis dan jurnalis,” kata Doddi.
Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada pencurian data atau rahasia dagang, kini operasi siber disebut semakin diarahkan untuk membungkam pihak-pihak yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia maupun aktivitas politik Beijing di luar negeri.
Citizen Lab dan para peneliti keamanan siber merekomendasikan penggunaan kunci keamanan perangkat keras, autentikasi multi-faktor, serta verifikasi identitas melalui saluran alternatif sebelum membuka tautan atau lampiran, bahkan ketika pesan tampak berasal dari sumber terpercaya.
Bagi Doddi, persoalan yang dipertaruhkan tidak lagi sekadar keamanan siber, melainkan kebebasan berekspresi dan kemampuan masyarakat sipil untuk beroperasi tanpa intimidasi lintas batas.
"Untuk para aktivis di pengasingan dan jurnalis yang meliput mereka, kotak masuk email kini telah menjadi garis depan baru," pungkasnya.
Chandu Doddi, asisten profesor Centre for Chinese Studies di Jawaharlal Nehru University, mengatakan bahwa perhatian tertuju pada laporan gabungan University of Toronto melalui Citizen Lab dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang menjelaskan bagaimana dua kelompok siber terafiliasi China menyamar sebagai pelapor dan jurnalis untuk menargetkan aktivis Uyghur, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan, serta wartawan dan anggota parlemen.
Baca Juga: China Jadi Sorotan dalam Studi tentang Troll Army dan Propaganda Digital
Dalam hitungan jam usai laporan itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi ekstradisi dari Italia terhadap terduga peretas kontrak Xu Zewei, yang dituduh meretas penelitian Covid-19 universitas-universitas AS dan membantu memimpin kampanye global Hafnium (juga dikenal sebagai Silk Typhoon) Microsoft Exchange atas nama Kementerian Keamanan Negara China.
Menurut Doddi, kedua peristiwa tersebut—perilisan laporan gabungan dan konfirmasi Departemen Kehakiman AS—menunjukkan bahwa operasi siber yang dikaitkan dengan China kini tidak hanya ditujukan untuk memperoleh informasi strategis. “Tetapi juga untuk menekan aktivis diaspora, jurnalis, dan peneliti yang mengkritik Beijing,” ucapnya, seperti dikutip dari Irrawaddy, Rabu (15/7/2026).
Menyamar sebagai Aktivis dan Jurnalis
Laporan Citizen Lab berjudul Tall Tales: How Chinese Actors Use Impersonation and Stolen Narratives to Perpetuate Digital Transnational Repression mengidentifikasi dua kelompok siber yang diberi nama GLITTER CARP dan SEQUIN CARP.
Menurut laporan tersebut, GLITTER CARP sejak sekitar April 2025 menjalankan kampanye phishing dengan menggunakan identitas palsu, termasuk menyamar sebagai aktivis terkenal, organisasi hak asasi manusia, hingga pemberitahuan keamanan dari perusahaan teknologi besar.
Target yang disebut dalam laporan itu mencakup World Uyghur Congress, Uyghur Human Rights Project, Tibetan Computer Emergency Readiness Team, media sipil Taiwan Watchout, hingga aktivis demokrasi Hong Kong Carmen Lau.
Citizen Lab menyatakan kelompok tersebut menggunakan lebih dari 100 situs berbahaya selama sedikitnya sembilan bulan dengan pola operasi yang dinilai konsisten dengan kampanye yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah China.
“Penggunaan identitas dan narasi yang sangat spesifik menunjukkan para pelaku memiliki pemahaman mendalam mengenai komunitas diaspora yang mereka targetkan,” tutur Doddi.
Ketika Jurnalis Menjadi Target
Jika GLITTER CARP disebut menjalankan serangan dalam skala luas, kelompok kedua, SEQUIN CARP, disebut lebih fokus pada target tertentu.
Citizen Lab menyebut kelompok tersebut menargetkan jurnalis yang terlibat dalam investigasi mengenai aktivitas China di luar negeri, terutama proyek China Targets milik ICIJ pada 2025.
Investigasi tersebut sebelumnya mendokumentasikan dugaan intimidasi, pengawasan, dan tekanan terhadap aktivis Uyghur, Tibet, Hong Kong, serta pembangkang China di 23 negara.
Salah satu contoh yang disebut adalah upaya terhadap koordinator proyek ICIJ, Scilla Alecci, yang menerima email dari seseorang yang mengaku sebagai mantan pegawai pengadilan di Beijing yang ingin membocorkan informasi penting.
Namun tautan yang dikirim ternyata dirancang untuk memberikan akses kepada pelaku ke akun Gmail korban tanpa memerlukan kata sandi.
Menurut laporan tersebut, metode serupa juga digunakan terhadap jurnalis pertahanan, pejabat Taiwan, dan aktivis hak asasi manusia melalui identitas palsu yang mengatasnamakan jurnalis maupun perusahaan konsultan fiktif.
Citizen Lab menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk digital transnational repression atau represi digital lintas negara, yakni penggunaan teknologi untuk menghambat aktivitas politik, advokasi, dan jurnalisme di luar wilayah nasional.
Dari Serangan Fisik ke Tekanan Digital
Doddi mengutip data Freedom House yang mencatat sedikitnya 1.219 insiden represi lintas negara secara fisik antara 2014 hingga 2024, termasuk penculikan, serangan, dan pemulangan paksa.
Menurut organisasi tersebut, China disebut bertanggung jawab atas 272 kasus, jumlah tertinggi dibanding negara lain.
Namun menurut Doddi, tekanan terhadap komunitas diaspora kini semakin banyak dilakukan melalui sarana digital.
Laporan lain dari media Taiwan, The News Lens, menggambarkan situasi tersebut sebagai "panoptikon digital" yang ditandai oleh phishing, doxxing, infiltrasi media sosial, serta ancaman terhadap anggota keluarga yang masih berada di China.
Tibet Action Institute juga sebelumnya memperingatkan bahwa aplikasi seperti WeChat dapat menjadi sarana pengawasan terhadap komunitas diaspora.
Kasus Xu Zewei dan Model Kontraktor Siber
Pada hari yang sama dengan publikasi laporan Citizen Lab dan ICIJ, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan ekstradisi seorang warga negara China bernama Xu Zewei dari Italia.
Jaksa AS menuduh Xu terlibat dalam peretasan terhadap universitas-universitas Amerika Serikat yang melakukan penelitian vaksin, pengobatan, dan pengujian Covid-19 pada 2020 dan 2021.
Ia juga dituduh menjadi bagian dari kelompok Hafnium atau Silk Typhoon yang mengeksploitasi kerentanan pada server Microsoft Exchange dan mengompromikan puluhan ribu organisasi di seluruh dunia.
Menurut pemerintah AS, Xu bekerja untuk Shanghai Powerock Network, sebuah perusahaan yang disebut memiliki hubungan dengan Kementerian Keamanan Negara China.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menyebut Xu sebagai salah satu dari banyak kontraktor yang digunakan pemerintah China untuk menyamarkan keterlibatan negara dalam operasi siber.
Xu sendiri membantah tuduhan tersebut melalui pengacaranya, sementara Kementerian Luar Negeri China menuduh Washington "merekayasa kasus".
Garis Depan Baru
“Pola yang muncul dari kasus Citizen Lab dan Xu Zewei menunjukkan perubahan sifat ancaman siber yang dihadapi para aktivis dan jurnalis,” kata Doddi.
Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada pencurian data atau rahasia dagang, kini operasi siber disebut semakin diarahkan untuk membungkam pihak-pihak yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia maupun aktivitas politik Beijing di luar negeri.
Citizen Lab dan para peneliti keamanan siber merekomendasikan penggunaan kunci keamanan perangkat keras, autentikasi multi-faktor, serta verifikasi identitas melalui saluran alternatif sebelum membuka tautan atau lampiran, bahkan ketika pesan tampak berasal dari sumber terpercaya.
Bagi Doddi, persoalan yang dipertaruhkan tidak lagi sekadar keamanan siber, melainkan kebebasan berekspresi dan kemampuan masyarakat sipil untuk beroperasi tanpa intimidasi lintas batas.
"Untuk para aktivis di pengasingan dan jurnalis yang meliput mereka, kotak masuk email kini telah menjadi garis depan baru," pungkasnya.
(mas)
Lihat Juga :
