Jadi Anak Presiden dan Jabat Panglima Militer, Jenderal Ini Seenaknya Menutup Media
Jum'at, 03 Juli 2026 - 11:30 WIB
loading...
Panglima Militer Uganda yang juga putra Presiden Yoweri Museveni, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, jadi sasaran kritik kelompok HAM karena menutup media. Foto/Ugandan Presidential Press Unit
A
A
A
KAMPALA - Panglima Militer Uganda yang juga putra Presiden Yoweri Museveni, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, jadi bulan-bulanan kritik kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional. Musababnya, dia menggunakan kekuasaan untuk menutup outlet media independen utama.
Kelompok HAM Amnesty International telah mendesak pemerintah Uganda untuk segera mengakhiri penindasan terhadap aktivis dan mengizinkan media untuk beroperasi secara bebas. Desakan ini sebagai respons setelah Jenderal Kainerugaba memerintahkan penutupan perusahaan media independen Nation Media Group (NMG).
Baca Juga: Memalak Rp17 Triliun dan Wanita Tercantik Turki sebagai Istri, Siapa Sosok Jenderal Uganda Ini?
Kainerugaba dikenal karena mengancam para kritikus pemerintah, khususnya para pemimpin oposisi. Serangannya terhadap pers adalah eskalasi terbaru. Beberapa tokoh oposisi, termasuk Kizza Besigye, ditahan atas tuduhan yang menurut kelompok HAM dan aktivis bermotivasi politik.
Pada 28 Juni, tentara mengepung fasilitas penyiaran NTV, sebuah saluran yang dimiliki oleh NMG. Militer menghentikan operasi penyiaran di NTV dan Spark TV. Surat kabar Daily Monitor dan The East African, serta stasiun radio, juga terkena dampaknya.
"Negosiasi sedang berlangsung di berbagai tingkatan untuk pembukaan kembali," kata Susan Nsibirwa, direktur pelaksana NMG di Uganda, yang dikutip Reuters.
Tindakan Jenderal Kainerugaba memicu respons keras dari Jim Risch, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS). Risch mendesak Washington untuk meninjau kembali hubungan keamanannya dengan Uganda, menambahkan bahwa serangan Kainerugaba terhadap kebebasan berbicara, termasuk penutupan rumah media utama, membuat dia dan militer Uganda menjadi "mitra yang tidak layak".
Kainerugaba—jenderal yang membuat heboh belum lama ini karena membela Israel dan sesumbar akan mengerahkan tentara Uganda melawan Iran—tidak memberikan alasan spesifik atas penutupan media.
Dia hanya menulis di X: "Saya tidak percaya pada pers yang bebas. Pers harus dipandu oleh kader-kader revolusi."
Dia juga menegaskan bahwa perintahnya untuk menutup media tersebut disetujui oleh ayahnya yang berusia 81 tahun, yang telah memerintah Uganda selama 40 tahun dan memulai masa jabatan ketujuhnya pada Januari 2026.
Kelompok oposisi dan HAM menuduh Kainerugaba sebagai tokoh sentral dalam rezim yang sangat represif yang dipimpin oleh ayahnya, mantan pemimpin pemberontak.
Di bawah komando Kainerugaba, demonstrasi sering kali dihancurkan dengan kekerasan brutal. "Putra presiden terus melanjutkan kampanye pelecehan dan intimidasi yang tidak terkendali dan tidak adil terhadap media independen dan masyarakat sipil," kata direktur Amnesty untuk Afrika Timur dan Selatan, Tigere Chagutah, dalam sebuah pernyataan.
"Kita sedang menyaksikan peralihan kekuasaan kepada putra presiden," kata seorang sumber di sebuah yayasan internasional di Uganda yang ingin tetap anonim karena alasan keamanan, kepada DW.
"Jenderal Kainerugaba telah memperluas pengaruhnya di dalam pemerintahan sejak mengambil alih kepemimpinan militer pada tahun 2024," katanya, menambahkan bahwa The Daily Monitor adalah surat kabar independen paling berpengaruh di Uganda dan dikenal karena jurnalisme investigatifnya, independensi editorial, dan pelaporan kritis terhadap pemerintah.
Kainerugaba telah mengancam akan menutup media tersebut beberapa minggu yang lalu. Alasannya, menurut sumber tersebut, adalah judul berita dan analisis kritis oleh NTV mengenai pengaruh jenderal militer tersebut terhadap lembaga-lembaga nasional, khususnya parlemen Uganda.
"Namun, bahkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur media—seperti Komisi Komunikasi Uganda—hanya bereaksi dengan sangat hati-hati terhadap tindakan kepala militer tersebut," imbuh dia.
Direktur Komisi George William Nyombi Thembo tetap berhati-hati dalam pernyataannya. "Kami sedang berhubungan dengan pihak berwenang terkait di dalam lembaga pemerintah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang situasi saat ini. Segera setelah kami memiliki semua fakta, kami akan mengeluarkan pernyataan komprehensif sebagai otoritas pengatur," katanya kepada DW.
Partai-partai oposisi berulang kali mengkritik kebijakan represif pemerintah. Mereka menghadapi tekanan dan menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, penculikan, dan tuduhan bermotivasi politik, menurut para pengamat politik.
"Kami yakin bahwa Uganda harus diperintah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip supremasi hukum," kata Lulume Bayiga, wakil pemimpin Front Rakyat untuk Kebebasan (PFF), kepada DW, saat dia mengomentari pernyataan komisi tersebut. "Ini adalah badan yang harus bertanggung jawab atas penutupan media tersebut."
Namun, menurut pengacara HAM Cathy Anite, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola media di Uganda telah mundur. "Sangat jelas bahwa negara mengabaikan hak dan hukum terkait kebebasan media," katanya kepada DW.
Anite adalah anggota Panel Pakar Hukum Tingkat Tinggi Independen tentang Kebebasan Media dan pendiri Freedom of Expression Hub di Uganda. "Menurut saya, semua pembatasan media, termasuk penutupan media, harus diatur dalam undang-undang dan memiliki tujuan yang sah," katanya.
"Saat ini kita menyaksikan erosi kebebasan media dan pengabaian terang-terangan terhadap standar kebijakan yang mengatur pers bebas," kata Anite, menambahkan bahwa kepemimpinan politik Uganda telah menciptakan lingkungan yang agak kompleks dan kontradiktif yang telah mengaburkan batas antara jaminan konstitusional, pembatasan hukum, dan kebebasan media.
"Penutupan sewenang-wenang ini akan berdampak buruk pada kebebasan media dan kebebasan berekspresi warga negara di negara ini, serta akan menghambat akuntabilitas dan supremasi hukum," imbuh dia. "Media memiliki mandat untuk mengkritik negara."
Para jurnalis merasa frustrasi dengan pembatasan kebebasan pers di negara ini. "Kami takut untuk mengungkapkan pendapat kami dan melakukan pekerjaan kami dengan bebas," kata seorang jurnalis kepada DW.
"Dalam profesi media ini, merupakan pukulan berat dan kejutan besar ketika Anda tidak dapat berbicara bebas atau berpikir tanpa rasa takut," katanya.
Kelompok HAM Amnesty International telah mendesak pemerintah Uganda untuk segera mengakhiri penindasan terhadap aktivis dan mengizinkan media untuk beroperasi secara bebas. Desakan ini sebagai respons setelah Jenderal Kainerugaba memerintahkan penutupan perusahaan media independen Nation Media Group (NMG).
Baca Juga: Memalak Rp17 Triliun dan Wanita Tercantik Turki sebagai Istri, Siapa Sosok Jenderal Uganda Ini?
Kainerugaba dikenal karena mengancam para kritikus pemerintah, khususnya para pemimpin oposisi. Serangannya terhadap pers adalah eskalasi terbaru. Beberapa tokoh oposisi, termasuk Kizza Besigye, ditahan atas tuduhan yang menurut kelompok HAM dan aktivis bermotivasi politik.
Pada 28 Juni, tentara mengepung fasilitas penyiaran NTV, sebuah saluran yang dimiliki oleh NMG. Militer menghentikan operasi penyiaran di NTV dan Spark TV. Surat kabar Daily Monitor dan The East African, serta stasiun radio, juga terkena dampaknya.
"Negosiasi sedang berlangsung di berbagai tingkatan untuk pembukaan kembali," kata Susan Nsibirwa, direktur pelaksana NMG di Uganda, yang dikutip Reuters.
Tindakan Jenderal Kainerugaba memicu respons keras dari Jim Risch, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS). Risch mendesak Washington untuk meninjau kembali hubungan keamanannya dengan Uganda, menambahkan bahwa serangan Kainerugaba terhadap kebebasan berbicara, termasuk penutupan rumah media utama, membuat dia dan militer Uganda menjadi "mitra yang tidak layak".
Kainerugaba—jenderal yang membuat heboh belum lama ini karena membela Israel dan sesumbar akan mengerahkan tentara Uganda melawan Iran—tidak memberikan alasan spesifik atas penutupan media.
Dia hanya menulis di X: "Saya tidak percaya pada pers yang bebas. Pers harus dipandu oleh kader-kader revolusi."
Dia juga menegaskan bahwa perintahnya untuk menutup media tersebut disetujui oleh ayahnya yang berusia 81 tahun, yang telah memerintah Uganda selama 40 tahun dan memulai masa jabatan ketujuhnya pada Januari 2026.
Kelompok oposisi dan HAM menuduh Kainerugaba sebagai tokoh sentral dalam rezim yang sangat represif yang dipimpin oleh ayahnya, mantan pemimpin pemberontak.
Di bawah komando Kainerugaba, demonstrasi sering kali dihancurkan dengan kekerasan brutal. "Putra presiden terus melanjutkan kampanye pelecehan dan intimidasi yang tidak terkendali dan tidak adil terhadap media independen dan masyarakat sipil," kata direktur Amnesty untuk Afrika Timur dan Selatan, Tigere Chagutah, dalam sebuah pernyataan.
"Kita sedang menyaksikan peralihan kekuasaan kepada putra presiden," kata seorang sumber di sebuah yayasan internasional di Uganda yang ingin tetap anonim karena alasan keamanan, kepada DW.
"Jenderal Kainerugaba telah memperluas pengaruhnya di dalam pemerintahan sejak mengambil alih kepemimpinan militer pada tahun 2024," katanya, menambahkan bahwa The Daily Monitor adalah surat kabar independen paling berpengaruh di Uganda dan dikenal karena jurnalisme investigatifnya, independensi editorial, dan pelaporan kritis terhadap pemerintah.
Kainerugaba telah mengancam akan menutup media tersebut beberapa minggu yang lalu. Alasannya, menurut sumber tersebut, adalah judul berita dan analisis kritis oleh NTV mengenai pengaruh jenderal militer tersebut terhadap lembaga-lembaga nasional, khususnya parlemen Uganda.
"Namun, bahkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur media—seperti Komisi Komunikasi Uganda—hanya bereaksi dengan sangat hati-hati terhadap tindakan kepala militer tersebut," imbuh dia.
Direktur Komisi George William Nyombi Thembo tetap berhati-hati dalam pernyataannya. "Kami sedang berhubungan dengan pihak berwenang terkait di dalam lembaga pemerintah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang situasi saat ini. Segera setelah kami memiliki semua fakta, kami akan mengeluarkan pernyataan komprehensif sebagai otoritas pengatur," katanya kepada DW.
Oposisi Juga Terkepung
Partai-partai oposisi berulang kali mengkritik kebijakan represif pemerintah. Mereka menghadapi tekanan dan menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, penculikan, dan tuduhan bermotivasi politik, menurut para pengamat politik.
"Kami yakin bahwa Uganda harus diperintah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip supremasi hukum," kata Lulume Bayiga, wakil pemimpin Front Rakyat untuk Kebebasan (PFF), kepada DW, saat dia mengomentari pernyataan komisi tersebut. "Ini adalah badan yang harus bertanggung jawab atas penutupan media tersebut."
Namun, menurut pengacara HAM Cathy Anite, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola media di Uganda telah mundur. "Sangat jelas bahwa negara mengabaikan hak dan hukum terkait kebebasan media," katanya kepada DW.
Anite adalah anggota Panel Pakar Hukum Tingkat Tinggi Independen tentang Kebebasan Media dan pendiri Freedom of Expression Hub di Uganda. "Menurut saya, semua pembatasan media, termasuk penutupan media, harus diatur dalam undang-undang dan memiliki tujuan yang sah," katanya.
"Saat ini kita menyaksikan erosi kebebasan media dan pengabaian terang-terangan terhadap standar kebijakan yang mengatur pers bebas," kata Anite, menambahkan bahwa kepemimpinan politik Uganda telah menciptakan lingkungan yang agak kompleks dan kontradiktif yang telah mengaburkan batas antara jaminan konstitusional, pembatasan hukum, dan kebebasan media.
"Penutupan sewenang-wenang ini akan berdampak buruk pada kebebasan media dan kebebasan berekspresi warga negara di negara ini, serta akan menghambat akuntabilitas dan supremasi hukum," imbuh dia. "Media memiliki mandat untuk mengkritik negara."
Para jurnalis merasa frustrasi dengan pembatasan kebebasan pers di negara ini. "Kami takut untuk mengungkapkan pendapat kami dan melakukan pekerjaan kami dengan bebas," kata seorang jurnalis kepada DW.
"Dalam profesi media ini, merupakan pukulan berat dan kejutan besar ketika Anda tidak dapat berbicara bebas atau berpikir tanpa rasa takut," katanya.
(mas)
Lihat Juga :
