Trump Ingin Beri Turki Jet Tempur Siluman F-35 AS, Kongres Siap Blokir dengan Alasan S-400 Rusia

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump berencana mengizinkan Turki memperoleh jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) yang telah lama dipesan. Namun, sekelompok anggota Kongres bersiap memblokir langkah tersebut dengan alasan Ankara masih mengoperasikan sistem rudal S-400 buatan Rusia.

Para anggota Kongres, yang dipimpin oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat; Dina Titus, sedang menyiapkan surat kepada Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries yang menyerukan Resolusi Bersama Penolakan jika pemerintah Trump berupaya mengembalikan Turki ke program F-35 tanpa memenuhi persyaratan hukum AS.

Baca Juga: Cegat Pesawat Mata-mata Rusia, Negara NATO Kerahkan Jet Tempur Siluman F-35

Surat tersebut, yang diperkirakan akan dikirim setelah para anggota parlemen selesai mengumpulkan tanda tangan, menyatakan bahwa Kongres harus siap bertindak jika pemerintah mencoba untuk mengabaikan atau secara efektif mengesampingkan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) tanpa dasar hukum yang kredibel.

“Mengikutsertakan kembali Turki ke dalam program F-35 akan menempatkan Pemerintahan AS dalam konflik langsung dengan kewajiban hukumnya sendiri,” demikian isi surat tersebut,seperti dikutip dari surat kabar Kathimerini,Selasa (30/6/2026).

Langkah ini dilakukan setelah Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sangat senang ketika ditanya apakah Turki dapat memperoleh kembali akses ke jet tempur siluman F-35.

Wakil Presiden JD Vance kemudian mengatakan bahwa setiap penjualan F-35 ke Turki akan memerlukan persetujuan dari Kongres dan kepatuhan terhadap hukum AS.

F-35, jet tempur siluman buatan Lockheed Martin, dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam kemitraan dengan negara-negara NATO lainnya, termasuk Turki, di bawah program Joint Strike Fighter (JSF).

Namun Washington mengeluarkan Turki dari program tersebut pada tahun 2019 setelah Ankara menerima pengiriman sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat membahayakan keamanan pesawat.

Pembelian sistem rudal Rusia tersebut juga memicu sanksi AS berdasarkan CAATSA terhadap Turki, yang masih berlaku hingga sekarang.

Surat para anggota parlemen tersebut mengingatkan bahwa pemerintahan Trump pertama memberlakukan sanksi pada Desember 2020 terhadap Kepresidenan Industri Pertahanan Turki atas pembelian S-400 dan menyatakan bahwa kondisi yang menyebabkan sanksi tersebut belum diperbaiki.

“Tidak ada catatan publik yang menunjukkan bahwa Turki telah membuang sistem S-400, menariknya dari layanan operasional, atau memperbaiki masalah mendasar yang memicu sanksi sejak awal,” lanjut surat tersebut.

Para anggota parlemen juga mengutip Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2020, yang secara terpisah melarang transfer pesawat F-35 ke Turki kecuali Ankara tidak lagi memiliki sistem S-400, memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memperolehnya lagi dan menyatakan bahwa mereka belum menerima pengiriman lebih lanjut yang terkait dengan S-400 atau sistem lain yang dapat mengancam platform senjata AS.

Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, mengatakan pada bulan April bahwa kesepakatan apa pun yang memungkinkan Turki kembali ke program F-35 akan mengharuskan Ankara untuk sepenuhnya mematuhi hukum AS dengan secara terverifikasi mengakhiri kepemilikan dan penggunaan S-400.

Barrack mengatakan bahwa setiap resolusi harus memenuhi Pasal 1245 dari NDAA, yang mensyaratkan sertifikasi kepada Kongres bahwa Turki tidak lagi memiliki atau mengoperasikan sistem tersebut dan bahwa sistem tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap teknologi F-35 yang sensitif.

Para anggota parlemen juga memperingatkan bahwa mengizinkan Turki untuk memperoleh F-35 akan mengirimkan pesan yang merusak kepada mitra AS di Mediterania Timur.

“Perilaku Turki dalam beberapa tahun terakhir bukanlah perilaku sekutu yang bertindak dengan itikad baik dengan mitra NATO-nya,” imbuh surat itu, mengutip sikap Ankara terhadap Yunani dan Siprus, dukungannya untuk Azerbaijan dalam konfliknya dengan Armenia, dan permusuhannya terhadap Israel.

Dewan Kepemimpinan Yunani-Amerika, sebuah kelompok advokasi Yunani-Amerika yang berbasis di AS, juga telah meluncurkan kampanye nasional yang mendesak warga Amerika untuk menghubungi anggota Kongres guna mendukung resolusi yang diusulkan Titus dan menentang setiap upaya untuk mengembalikan akses Turki ke program F-35.

Kelompok tersebut juga mengkritik persetujuan pemerintahan Trump atas penjualan mesin GE F110 senilai lebih dari USD700 juta untuk program jet tempur KAAN Turki, menyebutnya sebagai "hadiah besar untuk Presiden Erdoğan".

Penjualan yang direncanakan mencakup mesin GE F110, yang ingin digunakan Turki pada fase produksi awal KAAN, jet tempur yang dikembangkan di dalam negeri. Meskipun Ankara menampilkan KAAN sebagai proyek nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, versi pertama pesawat tersebut diperkirakan akan bergantung pada mesin buatan AS hingga Turki mengembangkan alternatif lokal.

Perselisihan mengenai S-400 Rusia telah menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Ankara dan Washington selama bertahun-tahun.

Turki mengatakan pihaknya beralih ke sistem Rusia setelah gagal mendapatkan sistem pertahanan udara yang sebanding dari sekutu NATO-nya, sementara pejabat AS telah memperingatkan bahwa S-400 dapat memungkinkan Moskow untuk mengumpulkan data tentang kemampuan siluman F-35.