Israel Akui Genosida Armenia, Dikecam karena Juga Lakukan Genosida Gaza

TEL AVIV - Pemerintah Israel pada hari Minggu menyetujui proposal di Knesset (Parlemen) untuk mengakui genosida Armenia oleh Kekaisaran Ottoman, langkah yang merupakan teguran nyata kepada Turki di tengah memburuknya hubungan mereka.

Pakar dan para komentator di media sosial mengecam langkah rezim Zionis tersebut sebagai ironis, mengingat para ahli PBB dan kelompok hak asasi manusia (HAM) terkemuka telah menetapkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Baca Juga: Benarkah Mossad Hendak Habisi Bos Militer Pakistan Selama Perundingan AS-Iran di Swiss?

Langkah rezim Zionis ini terjadi setelah proposal diajukan pekan lalu oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, yang bertujuan untuk secara resmi mengakui genosida Armenia dan mengutuk setiap upaya untuk meminimalkan atau menyangkalnya.

Meskipun keputusan tersebut masih memerlukan ratifikasi oleh Knesset Israel, Sa’ar telah memujinya. “Tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar,” tulis Sa’ar di X.

“Saya berterima kasih kepada (Perdana Menteri) PM Israel (Benjamin) Netanyahu atas dukungannya, dan para menteri pemerintah atas persetujuan bulat mereka terhadap resolusi yang saya ajukan untuk pengakuan Israel atas Genosida Armenia. Dengan demikian, Israel bergabung dengan 32 negara yang telah memenuhi kewajiban moral dengan mengakui kebenaran sejarah dan menolak upaya untuk menyangkalnya,” imbuh dia.

Genosida Armenia, yang merujuk pada pembunuhan dan penargetan orang Kristen Armenia oleh orang-orang yang tinggal di Kekaisaran Ottoman dari tahun 1915 hingga 1916, tidak diakui secara resmi oleh beberapa negara, termasuk Turki, Pakistan, dan Azerbaijan.

Turki menyatakan bahwa orang Armenia dan Turki meninggal akibat Perang Dunia I, menyangkal tuduhan dan menyebutkan jumlah korban tewas ratusan ribu, bukan 1,5 juta seperti yang sering dikutip banyak pihak.

Turki terus menolak seruan untuk secara resmi mengakuinya sebagai genosida.

Eldar Mamedov, seorang pakar kebijakan luar negeri yang berbasis di Brussels dan bertugas di Pugwash Council on Science and World Affairs, menggambarkan pengakuan Israel atas genosida Armenia sebagai "langkah oportunistik sinis yang dirancang untuk meningkatkan ketegangan dengan Turki."

"Israel semakin membingkai Turki sebagai 'ancaman yang muncul' (menurut pemimpin oposisi Naftali Bennett) dan hambatan strategis bagi rencana Israel untuk membangun hegemoni regional di Timur Tengah," kata Mamedov kepada The New Arab, Senin (29/6/2026).

"Para pejabat dan pakar Israel dan pro-Israel, seperti Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berbasis di Washington, semakin menargetkan Turki menggunakan taktik yang sama yang mereka terapkan pada Iran selama beberapa dekade: melebih-lebihkan 'Islamisme'-nya; menggambarkan Turki sebagai pemimpin dari apa yang disebut 'poros Sunni' baru yang konon juga terdiri dari Hamas, rezim Suriah baru, Qatar, dan Ikhwanul Muslimin transnasional; menggambarkan kebijakan domestik Turki sebagai kemunduran dari demokrasi, dan lain-lain," paparnya.

Mamedov melanjutkan: "Sebagian dari kampanye ini berfokus pada isu-isu minoritas—Kurdi, yang dituduhkan Netanyahu kepada Erdogan telah diperlakukan tidak adil, dan sekarang Armenia."

Mamedov lebih lanjut memperingatkan bahwa keputusan tersebut kemungkinan akan memperdalam keretakan hubungan antara Israel dan Turki, terutama karena Turki telah mengecam Israel atas perang di Gaza sejak 2023.

"Tentu saja itu adalah teguran yang disengaja yang dirancang untuk memicu ketegangan dengan Turki yang sekarang dianggap Israel sebagai 'ancaman' barunya," katanya kepada The New Arab.

"Turki akan merespons secara diplomatis, tetapi masih harus dilihat apakah Ankara akhirnya akan menghentikan aliran minyak Azerbaijan ke Israel melalui pelabuhan Ceyhan—yang tidak pernah berhenti bahkan pada puncak genosida. Ankara dan Baku adalah sekutu dekat, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang Israel," imbuh dia.

Dia menambahkan: "Sejauh ini mereka berhasil mengatasi perbedaan ini, tetapi karena Israel semakin memperlakukan Turki sebagai musuh, hubungan tersebut, dalam aspek ini, mungkin akan tertekan."

Turki kemudian mengkritik langkah tersebut, menggambarkan pengakuan Israel atas genosida Armenia sebagai keputusan "politik" yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari dugaan tindakan mereka sendiri.

“Pemerintah Israel, yang secara sistematis menganiaya rakyat Palestina di depan mata seluruh dunia dan sedang diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan melakukan genosida terhadap rakyat Gaza, berupaya menutupi kejahatan mereka sendiri melalui keputusan politik yang telah mereka ambil terkait peristiwa tahun 1915,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

"Turki akan terus bekerja dengan tegas untuk mengakhiri kebijakan ekspansionis dan destabilisasi Israel di kawasan ini," paparnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjadi kritikus vokal terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahkan kadang-kadang membandingkannya dengan pejabat Nazi.

Kedua negara juga berselisih di Suriah, di mana Israel telah berupaya melemahkan pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa yang didukung oleh Turki.

Langkah Israel Ironis

Langkah rezim Zionis Israel ini juga dikecam sebagai ironis oleh para komentator di media sosial, yang mencatat bahwa perang brutal Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina, dengan para pejabat Zionis menyerukan penghancuran lebih lanjut di wilayah tersebut.

“Sungguh ironis: pemerintah Israel—yang sendiri merupakan pemerintah genosida—telah mengakui Genosida Armenia. Dan bahkan terhadap orang Armenia, Israel melakukan pembantaian di wilayah Karabakh pada tahun 2020. Pada saat itu, mereka mengirimkan perwira dan senjata, menguji teknologi AI militer, berkontribusi pada pembunuhan ribuan pemuda Armenia, dan membantu Azerbaijan menduduki Karabakh. Sebagai imbalannya, mereka menerima uang dan memperoleh posisi militer canggih di dekat perbatasan Iran,” bunyi komentar seorang pengguna media sosial.

“Ini tahun 2026 dan Gaza dipenuhi dengan mayat puluhan ribu wanita dan anak-anak yang telah dibunuh secara massal oleh Negara Israel, tetapi Anda benar-benar suka berbicara tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang lain 100 tahun yang lalu,” tulis pengguna media sosial yang lain.

Ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk menuntut agar Israel menghentikan pembunuhan di Gaza, dan mengakui kejahatannya di wilayah kantong Palestina tersebut.

“Sejarah tidak boleh digunakan secara selektif untuk meraih poin politik. Sebelum memberi ceramah kepada orang lain tentang sejarah, mungkin akui dulu perilaku pemerintah Anda sendiri di Gaza, di mana pemerintah menghadapi tuduhan internasional atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida,” kata seorang pengguna media sosial.

Pengamat juga menyoroti bahwa Israel telah mendukung Azerbaijan dalam konfliknya dengan Armenia.

“Selama beberapa dekade, Israel menjalin aliansi erat dengan Azerbaijan, membeli minyaknya sebagai imbalan untuk mengamankan pijakan intelijen di perbatasan Iran dan menjual senjata canggih (seperti yang dilaporkan secara rinci oleh Haaretz) yang digunakan Azerbaijan untuk melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk Armenia dari Karabakh pada tahun 2023,” kata Mamedov kepada The New Arab.

“Jadi, tidak ada yang bisa mempercayai ketulusan langkah ini," ujarnya.

Perusahaan pertahanan Israel termasuk di antara pemasok senjata terbesar bagi pemerintah Azerbaijan, yang berperang dengan Armenia pada tahun 2020 untuk menguasai wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

Pada tahun 2023, pasukan Azerbaijan menguasai wilayah tersebut dan mengusir 100.000 warga Armenia setelah melancarkan serangan besar-besaran.