Xi Jinping dan Akhir dari Narasi Kebangkitan Damai China
Minggu, 28 Juni 2026 - 09:41 WIB
loading...
A
A
A
Dia menilai janji bahwa China tidak akan mencari hegemoni kini berbenturan dengan perluasan kemampuan strategis Beijing.
"Janji Jiang untuk 'tidak ada hegemoni' adalah jaminan diplomatik. Peningkatan kekuatan nuklir Xi menunjukkan bahwa Beijing sekarang memandang perluasan kekuatan strategis sebagai hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berpengaruh," ungkapnya.
Menurut Thondup, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kredibilitas komitmen China di mata negara-negara lain, mendorong perlombaan senjata di kawasan, serta memperdalam ketidakpercayaan terhadap kebijakan luar negeri Beijing.
Dia juga berpendapat bahwa kebijakan militer China saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika keamanan di Asia Timur, terutama di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi titik gesekan antara Beijing dan sejumlah negara tetangga maupun Amerika Serikat.
Di akhir analisisnya, Thondup menyimpulkan bahwa perubahan dari era Jiang ke Xi bukan sekadar penyesuaian kebijakan, melainkan perubahan paradigma.
Menurutnya, narasi "peaceful rise" yang pernah menjadi fondasi diplomasi China telah bergeser menjadi strategi yang lebih menekankan kemampuan deterensi dan dominasi strategis.
"Perjalanan China dari retorika perdamaian Jiang menuju sikap agresif nuklir Xi bukanlah sekadar perubahan kebijakan. Ini adalah penolakan terhadap prinsip-prinsip yang diungkapkan Jiang di Tokyo," tuturnya.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan interpretasi Thondup terhadap perkembangan kebijakan China. Pemerintah Beijing secara konsisten menyatakan bahwa modernisasi militernya bertujuan melindungi kedaulatan nasional, menjaga stabilitas kawasan, serta tidak mengubah komitmen China terhadap pembangunan yang damai.
Namun bagi Thondup, masyarakat internasional perlu lebih memperhatikan tindakan konkret Beijing dibandingkan pernyataan resminya.
"Janji 'kebangkitan damai' telah digantikan oleh strategi pencegahan dan dominasi," kata Thondup.
Dia menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa pengalaman dalam dua dekade terakhir menunjukkan pentingnya menilai kebijakan China berdasarkan perkembangan di lapangan.
"Bagi Asia dan dunia, pelajarannya jelas: kata-kata Beijing tidak dapat diterima begitu saja ketika tindakannya terus mengarah kepada hegemoni," pungkas Thondup.
"Janji Jiang untuk 'tidak ada hegemoni' adalah jaminan diplomatik. Peningkatan kekuatan nuklir Xi menunjukkan bahwa Beijing sekarang memandang perluasan kekuatan strategis sebagai hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berpengaruh," ungkapnya.
Menurut Thondup, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kredibilitas komitmen China di mata negara-negara lain, mendorong perlombaan senjata di kawasan, serta memperdalam ketidakpercayaan terhadap kebijakan luar negeri Beijing.
Dia juga berpendapat bahwa kebijakan militer China saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika keamanan di Asia Timur, terutama di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi titik gesekan antara Beijing dan sejumlah negara tetangga maupun Amerika Serikat.
Pergeseran Arah
Di akhir analisisnya, Thondup menyimpulkan bahwa perubahan dari era Jiang ke Xi bukan sekadar penyesuaian kebijakan, melainkan perubahan paradigma.
Menurutnya, narasi "peaceful rise" yang pernah menjadi fondasi diplomasi China telah bergeser menjadi strategi yang lebih menekankan kemampuan deterensi dan dominasi strategis.
"Perjalanan China dari retorika perdamaian Jiang menuju sikap agresif nuklir Xi bukanlah sekadar perubahan kebijakan. Ini adalah penolakan terhadap prinsip-prinsip yang diungkapkan Jiang di Tokyo," tuturnya.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan interpretasi Thondup terhadap perkembangan kebijakan China. Pemerintah Beijing secara konsisten menyatakan bahwa modernisasi militernya bertujuan melindungi kedaulatan nasional, menjaga stabilitas kawasan, serta tidak mengubah komitmen China terhadap pembangunan yang damai.
Namun bagi Thondup, masyarakat internasional perlu lebih memperhatikan tindakan konkret Beijing dibandingkan pernyataan resminya.
"Janji 'kebangkitan damai' telah digantikan oleh strategi pencegahan dan dominasi," kata Thondup.
Dia menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa pengalaman dalam dua dekade terakhir menunjukkan pentingnya menilai kebijakan China berdasarkan perkembangan di lapangan.
"Bagi Asia dan dunia, pelajarannya jelas: kata-kata Beijing tidak dapat diterima begitu saja ketika tindakannya terus mengarah kepada hegemoni," pungkas Thondup.
(mas)
Lihat Juga :
