Xi Jinping dan Akhir dari Narasi Kebangkitan Damai China

JAKARTA - Pada November 1998, Presiden China saat itu, Jiang Zemin, berdiri di hadapan mahasiswa Waseda University di Tokyo dan menyampaikan pesan yang dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran dunia terhadap kebangkitan China.

“Sekalipun China berkembang nantinya, China tidak akan pernah menindas negara lain. China tidak akan pernah berupaya mencapai hegemoni,” ujar Jiang kala itu.

Baca Juga: Jet Tempur China dan Rusia Kompak Masuki Zona Pertahanan Udara Korea Selatan

Menurut Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, janji Jiang itu sulit dipertahankan di era kepemimpinan China saat ini di bawah Presiden Xi Jinping.

Dia menilai arah kebijakan Xi menunjukkan pergeseran mendasar dari narasi "kebangkitan damai" menuju strategi yang lebih menekankan deterensi nuklir dan proyeksi kekuatan militer.

Perubahan itu tidak hanya terlihat dari retorika politik, tetapi juga dari modernisasi militer China dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Thondup, seperti dikutip dari European Times, Minggu (28/6/2026).

Dari Integrasi ke Proyeksi Kekuatan

Thondup menilai era Jiang Zemin ditandai oleh upaya mengintegrasikan China ke dalam tatanan internasional.

Saat itu, Beijing lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, hubungan dagang, dan diplomasi dibandingkan konfrontasi terbuka.

Pidato Jiang di Jepang pada 1998, menurutnya, menjadi bagian dari strategi tersebut. Kunjungan itu juga menghasilkan Deklarasi Bersama Jepang-China tentang Kemitraan Persahabatan dan Kerja Sama bagi Perdamaian dan Pembangunan, yang bertujuan meredakan ketegangan terkait sejarah perang dan isu Taiwan.

Dalam bidang pertahanan, lanjut Thondup, China ketika itu masih mempertahankan doktrin nuklir yang relatif terbatas dengan prinsip "minimum deterrence" serta kebijakan "no first use", yakni tidak menggunakan senjata nuklir sebagai serangan pertama.

Namun, menurutnya, pendekatan tersebut berubah di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

Modernisasi Nuklir

Thondup menyoroti peningkatan pesat kemampuan nuklir China dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mengutip penilaian pemerintah Amerika Serikat yang menyebut jumlah hulu ledak nuklir operasional China meningkat dari kisaran sedikit di atas 200 unit pada 2020 menjadi lebih dari 600 saat ini. Washington juga memperkirakan jumlah tersebut dapat melampaui 1.000 hulu ledak pada 2030.

Selain penambahan jumlah persenjataan, China juga disebut mengembangkan berbagai kemampuan baru, termasuk kendaraan luncur hipersonik (hypersonic glide vehicles), rudal berhulu ledak majemuk atau multiple independently targetable reentry vehicles (MIRV), serta pembangunan ladang silo rudal dalam skala besar.

Menurut Thondup, perkembangan tersebut menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan pendekatan yang lebih menahan diri pada era Jiang.

Dia juga berpendapat bahwa modernisasi nuklir berjalan beriringan dengan meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan Laut China Timur.

Perubahan Strategi

Dalam analisisnya, Thondup melihat perbedaan mendasar antara kedua era kepemimpinan tersebut.

Dia menilai Jiang Zemin membangun legitimasi pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi dan integrasi dengan sistem internasional.

Sebaliknya, menurutnya, Xi Jinping lebih banyak mengandalkan nasionalisme dan penguatan militer sebagai instrumen untuk memperkokoh legitimasi Partai Komunis China.

Pada saat yang sama, Thondup berpendapat bahwa lingkungan strategis global juga telah berubah.

Jika Jiang memimpin pada periode pasca-Perang Dingin yang relatif optimistis, Xi menghadapi dunia yang semakin multipolar dan kompetitif, sehingga Beijing memandang kekuatan militer, termasuk deterensi nuklir, sebagai elemen penting dalam mempertahankan pengaruhnya.

Meski demikian, Thondup menilai perubahan lingkungan internasional tidak sepenuhnya menjelaskan transformasi tersebut.

Dia berpendapat bahwa arah kebijakan Xi mencerminkan ambisi yang lebih luas dibandingkan sekadar menjaga keamanan nasional.

"Jiang mengupayakan integrasi; Xi berupaya membentuk kembali tatanan global," ucapnya.

Janji yang Dipertanyakan

Bagi Thondup, modernisasi militer China memunculkan kontradiksi dengan pesan diplomatik yang pernah disampaikan Jiang Zemin.

Dia menilai janji bahwa China tidak akan mencari hegemoni kini berbenturan dengan perluasan kemampuan strategis Beijing.

"Janji Jiang untuk 'tidak ada hegemoni' adalah jaminan diplomatik. Peningkatan kekuatan nuklir Xi menunjukkan bahwa Beijing sekarang memandang perluasan kekuatan strategis sebagai hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berpengaruh," ungkapnya.

Menurut Thondup, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kredibilitas komitmen China di mata negara-negara lain, mendorong perlombaan senjata di kawasan, serta memperdalam ketidakpercayaan terhadap kebijakan luar negeri Beijing.

Dia juga berpendapat bahwa kebijakan militer China saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika keamanan di Asia Timur, terutama di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi titik gesekan antara Beijing dan sejumlah negara tetangga maupun Amerika Serikat.

Pergeseran Arah

Di akhir analisisnya, Thondup menyimpulkan bahwa perubahan dari era Jiang ke Xi bukan sekadar penyesuaian kebijakan, melainkan perubahan paradigma.

Menurutnya, narasi "peaceful rise" yang pernah menjadi fondasi diplomasi China telah bergeser menjadi strategi yang lebih menekankan kemampuan deterensi dan dominasi strategis.

"Perjalanan China dari retorika perdamaian Jiang menuju sikap agresif nuklir Xi bukanlah sekadar perubahan kebijakan. Ini adalah penolakan terhadap prinsip-prinsip yang diungkapkan Jiang di Tokyo," tuturnya.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan interpretasi Thondup terhadap perkembangan kebijakan China. Pemerintah Beijing secara konsisten menyatakan bahwa modernisasi militernya bertujuan melindungi kedaulatan nasional, menjaga stabilitas kawasan, serta tidak mengubah komitmen China terhadap pembangunan yang damai.

Namun bagi Thondup, masyarakat internasional perlu lebih memperhatikan tindakan konkret Beijing dibandingkan pernyataan resminya.

"Janji 'kebangkitan damai' telah digantikan oleh strategi pencegahan dan dominasi," kata Thondup.

Dia menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa pengalaman dalam dua dekade terakhir menunjukkan pentingnya menilai kebijakan China berdasarkan perkembangan di lapangan.

"Bagi Asia dan dunia, pelajarannya jelas: kata-kata Beijing tidak dapat diterima begitu saja ketika tindakannya terus mengarah kepada hegemoni," pungkas Thondup.