Korea Utara Marah AS Jual Rudal Canggih ke Korea Selatan, Menyebutnya Ekspor Perang
Minggu, 14 Juni 2026 - 06:37 WIB
loading...
Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un marah setelah AS jual rudal canggih ke Korea Selatan. Korea Utara sebut langkah AS sebagai ekspor perang. Foto/KCNA
A
A
A
PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) yang dipimpin Kim Jong-un marah setelah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan rudal canggih ke Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menyebutnya sebagai "ekspor perang", memperingatkan bahwa langkah tersebut akan memperdalam ketegangan di Semenanjung Korea.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan KCNA, Sabtu (13/6/2026), seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Washington dan Seoul secara sistematis memperketat kolusi dan hubungan militer mereka untuk mendorong ketegangan di Semenanjung Korea dan sekitarnya ke titik ekstrem.
Baca Juga: Kim Jong-un Janji Tingkatkan Bom Nuklir Secara Eksponensial, Sebut Musuh Korut Sangat Ganas
“Ekspor senjata AS adalah ekspor perang, dan impor senjata Amerika berarti menumpuk ketegangan dan konfrontasi,” kata pejabat itu, mengecam apa yang digambarkan Pyongyang sebagai upaya AS dan Korea Selatan untuk memperluas kemampuan militer dengan mengorbankan stabilitas regional.
Pernyataan tersebut menyusul persetujuan Departemen Luar Negeri AS atas penjualan paket senjata senilai hampir USD300 juta ke Korea Selatan, yang mencakup 70 rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih AIM-120C-8 dan peralatan terkait. Washington mempromosikan penjualan tersebut sebagai upaya memajukan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan AS, meskipun kesepakatan tersebut masih menunggu peninjauan Kongres.
Pyongyang mencatat bahwa Washington telah menyetujui beberapa paket senjata lain untuk Korea Selatan dalam beberapa minggu terakhir, termasuk helikopter Angkatan Laut, helikopter serang, dan bom berpemandu senilai miliaran dolar, dan menunjuk pada perjanjian pertahanan 2025 di mana Seoul berjanji untuk membeli peralatan militer AS senilai USD25 miliar pada tahun 2030.
Menurut Pyongyang, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengubah Korea Selatan menjadi "pos terdepan konfrontasi yang intens" dan mengeklaim bahwa penjualan senjata AS di seluruh wilayah, termasuk ke Jepang dan Taiwan, memicu ketegangan di Asia-Pasifik.
“Mengingat upaya provokatif AS dan sekutunya untuk membangun angkatan bersenjata mereka, posisi jelas DPRK adalah untuk menghilangkan ancaman baru dengan terus meningkatkan dan memperkuat pencegahan pertahanan diri,” kata pejabat itu, yang menggunakan singkatan nama resmi Korut; Democratic People's Republic of Korea.
Dia memperingatkan bahwa Pyongyang akan mengintensifkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan militer regional dan menjaga stabilitas di Semenanjung Korea.
Korea terpecah pada akhir Perang Dunia II, dan keretakan tersebut menjadi permanen setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian perdamaian, sehingga kedua pihak secara teknis masih dalam keadaan perang.
AS mempertahankan hampir 30.000 tentara di Korea Selatan, memberikan perlindungan nuklir kepada sekutunya, dan secara teratur melakukan latihan militer gabungan dengan Seoul. Washington dan Seoul menggambarkan langkah-langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan dan pencegahan.
Pyongyang memandang kehadiran militer AS, latihan gabungan, dan penempatan regional sebagai tindakan permusuhan dan telah lama berpendapat bahwa kerja sama militer AS-Korea Selatan sama dengan persiapan perang.
Korea Utara secara rutin menguji dan meluncurkan senjata baru, menggambarkan peningkatan kekuatan militernya sebagai respons terhadap tekanan dari Washington dan sekutu regionalnya. Mereka menggambarkan program nuklir dan rudal mereka sebagai pencegahan penting terhadap campur tangan asing, dengan bersikeras bahwa program tersebut murni defensif dan dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan KCNA, Sabtu (13/6/2026), seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Washington dan Seoul secara sistematis memperketat kolusi dan hubungan militer mereka untuk mendorong ketegangan di Semenanjung Korea dan sekitarnya ke titik ekstrem.
Baca Juga: Kim Jong-un Janji Tingkatkan Bom Nuklir Secara Eksponensial, Sebut Musuh Korut Sangat Ganas
“Ekspor senjata AS adalah ekspor perang, dan impor senjata Amerika berarti menumpuk ketegangan dan konfrontasi,” kata pejabat itu, mengecam apa yang digambarkan Pyongyang sebagai upaya AS dan Korea Selatan untuk memperluas kemampuan militer dengan mengorbankan stabilitas regional.
Pernyataan tersebut menyusul persetujuan Departemen Luar Negeri AS atas penjualan paket senjata senilai hampir USD300 juta ke Korea Selatan, yang mencakup 70 rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih AIM-120C-8 dan peralatan terkait. Washington mempromosikan penjualan tersebut sebagai upaya memajukan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan AS, meskipun kesepakatan tersebut masih menunggu peninjauan Kongres.
Pyongyang mencatat bahwa Washington telah menyetujui beberapa paket senjata lain untuk Korea Selatan dalam beberapa minggu terakhir, termasuk helikopter Angkatan Laut, helikopter serang, dan bom berpemandu senilai miliaran dolar, dan menunjuk pada perjanjian pertahanan 2025 di mana Seoul berjanji untuk membeli peralatan militer AS senilai USD25 miliar pada tahun 2030.
Menurut Pyongyang, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengubah Korea Selatan menjadi "pos terdepan konfrontasi yang intens" dan mengeklaim bahwa penjualan senjata AS di seluruh wilayah, termasuk ke Jepang dan Taiwan, memicu ketegangan di Asia-Pasifik.
“Mengingat upaya provokatif AS dan sekutunya untuk membangun angkatan bersenjata mereka, posisi jelas DPRK adalah untuk menghilangkan ancaman baru dengan terus meningkatkan dan memperkuat pencegahan pertahanan diri,” kata pejabat itu, yang menggunakan singkatan nama resmi Korut; Democratic People's Republic of Korea.
Dia memperingatkan bahwa Pyongyang akan mengintensifkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan militer regional dan menjaga stabilitas di Semenanjung Korea.
Korea terpecah pada akhir Perang Dunia II, dan keretakan tersebut menjadi permanen setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian perdamaian, sehingga kedua pihak secara teknis masih dalam keadaan perang.
AS mempertahankan hampir 30.000 tentara di Korea Selatan, memberikan perlindungan nuklir kepada sekutunya, dan secara teratur melakukan latihan militer gabungan dengan Seoul. Washington dan Seoul menggambarkan langkah-langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan dan pencegahan.
Pyongyang memandang kehadiran militer AS, latihan gabungan, dan penempatan regional sebagai tindakan permusuhan dan telah lama berpendapat bahwa kerja sama militer AS-Korea Selatan sama dengan persiapan perang.
Korea Utara secara rutin menguji dan meluncurkan senjata baru, menggambarkan peningkatan kekuatan militernya sebagai respons terhadap tekanan dari Washington dan sekutu regionalnya. Mereka menggambarkan program nuklir dan rudal mereka sebagai pencegahan penting terhadap campur tangan asing, dengan bersikeras bahwa program tersebut murni defensif dan dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan.
(mas)
Lihat Juga :
