Jadi Satu-satunya Negara Islam Berbom Nuklir, Mengapa Pakistan Tolak Akui Israel?

ISLAMABAD - Selama beberapa dekade, paspor Pakistan memiliki tulisan sederhana namun mencolok: “Berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.”

Posisi ini lebih dari sekadar formalitas diplomatik. Ini mencerminkan salah satu prinsip kebijakan luar negeri Pakistan yang paling lama: Pakistan tidak mengakui negara Israel.

Pakistan saat ini tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang memiliki bom nuklir.

Baca Juga: Senator AS Ancam Arab Saudi Cs Jika Tak Mau Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kebijakan Islamabad soal Israel berakar pada pendirian Pakistan pada tahun 1947. Ini diperkuat oleh sentimen keagamaan yang mendalam, ekosistem media yang sensitif, keengganan pemerintah berturut-turut untuk menantang keduanya, dan konsensus nasional yang memandang konflik Israel-Palestina sebagai ketidakadilan historis.

Kini, konsensus yang telah lama ada ini menghadapi ujian eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengaitkan usulan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan perluasan dramatis dan "mandatori" dari Kesepakatan Abraham (Abraham Accords).

Kesepakatan tersebut merupakan serangkaian perjanjian normalisasi bilateral antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang awalnya ditengahi oleh AS selama pemerintahan Trump pertama pada tahun 2020. Maroko dan Sudan kemudian bergabung dalam kerangka kerja tersebut.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, setelah diskusi dengan para pemimpin regional, termasuk pemimpin militer Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Trump menuntut agar Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara lain bergabung dalam kesepakatan tersebut “secara bersamaan” untuk memperkuat penyelesaian regional yang bersejarah.

“Ini harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti jejak mereka,” tulis Trump.

Islamabad dengan cepat menolak gagasan tersebut. Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif pada 26 Mei mengatakan bahwa Pakistan tidak dapat menjadi bagian dari pengaturan apa pun yang bertentangan dengan “ideologi fundamentalnya”.

“Saat ini, belum ada inisiatif dalam hal ini yang diambil oleh kami, dan belum ada yang meminta kami,” kata Asif kepada sebuah saluran televisi Pakistan.

Peristiwa ini telah menghidupkan kembali perdebatan yang muncul secara berkala di Pakistan tetapi jarang mendapatkan daya tarik politik: dapatkah Islamabad mengakui Israel, dan dalam keadaan apa?

Mengapa Pakistan Mengatakan 'Tidak'?

Posisi Pakistan terhadap Israel sebagian besar tetap tidak berubah sejak berdirinya negara tersebut.

Pemerintahan sipil dan militer berturut-turut telah mempertahankan bahwa pengakuan terhadap Israel bergantung pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Meskipun pemerintah berbeda pendapat dalam banyak aspek kebijakan luar negeri, terdapat kesinambungan yang luar biasa dalam masalah ini.

Pada bulan Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menegaskan kembali posisi Islamabad bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham saat menjawab pertanyaan tentang usulan Presiden Trump tentang Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dimaksudkan untuk mengawasi Gaza pasca-perang.

“Kami tidak mempermasalahkan negara mana pun yang memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kesepakatan tersebut,” kata Andrabi. “Kami melihat masalah ini melalui prisma negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

Para analis mengatakan kebijakan tersebut dibentuk bukan hanya oleh pertimbangan diplomatik tetapi juga oleh realitas politik domestik yang kuat.

“Tidak seperti monarki Teluk yang bergabung dengan Kesepakatan Abraham, Pakistan beroperasi dalam lingkungan politik yang sangat diperebutkan di mana opini publik, partai-partai Islamis, kelompok-kelompok jihadis, parlemen, masyarakat sipil, dan media yang dinamis semuanya memberikan pengaruh pada debat kebijakan luar negeri,” kata Muhammad Israr Madani, kepala International Research Council for Religious Affairs, sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Islamabad, kepada Middle East Eye, Senin (1/6/2026).

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan biaya politik normalisasi “jauh lebih tinggi di Pakistan daripada di sebagian besar negara Arab”.