Imbas Norwegia Larang Jual Rudal Canggih, Kapal Perang Malaysia seperti Harimau Tanpa Taring
Jum'at, 29 Mei 2026 - 09:42 WIB
loading...
A
A
A
Keputusan tersebut telah mengguncang Malaysia, yang menandatangani kesepakatan rudal pada tahun 2018. Malaysia mengatakan pembatalan tersebut telah mengganggu bagian penting dari kemampuan serangan Angkatan Laut-nya di masa depan.
Malaysia menuntut kompensasi lebih dari 1 miliar ringgit (USD252 juta), termasuk untuk pembayaran yang telah dilakukan dan penghapusan atau adaptasi sistem yang dipasang untuk rudal Norwegia.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim awal bulan ini menyebut langkah Norwegia sebagai “sepihak dan tidak dapat diterima”, memperingatkan bahwa kontrak pertahanan yang telah ditandatangani tidak dapat diperlakukan sebagai “konfeti” karena melibatkan perencanaan keamanan suatu negara.
Kapal LCS pertama Malaysia, KD Maharaja Lela, masih dapat beroperasi tanpa sistem rudal anti-kapal yang dirancang untuk dibawanya, tetapi itu akan membuat Angkatan Laut kehilangan kemampuan ofensif utama, menurut para analis.
Program LCS diluncurkan pada tahun 2011 sebagai proyek modernisasi unggulan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, tetapi telah dihantam oleh penundaan, pembengkakan biaya, dan skandal politik. Awalnya direncanakan sebagai enam kapal, program tersebut kemudian dikurangi menjadi lima, dengan kapal pertama diperkirakan baru akan selesai pada akhir tahun 2026.
Sebuah laporan pengawas parlemen tahun 2022 menemukan bahwa pemerintah telah membayar 6,08 miliar ringgit untuk proyek tersebut, tetapi tidak satu pun kapal yang telah selesai, meskipun lima kapal pertama seharusnya sudah dikirimkan pada saat itu.
Collin Koh, seorang peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan hilangnya sistem rudal akan menghilangkan "kemampuan ofensif utama" kapal tersebut, melemahkan nilai pencegahannya.
Namun, dia mengatakan LCS masih dapat digunakan untuk operasi kehadiran di masa damai di zona maritim Malaysia, termasuk perairan di lepas pantai Sarawak, di mana patroli Malaysia secara teratur bertemu dengan kapal Penjaga Pantai dan Angkatan Laut China.
“Bahkan tanpa rudal, kapal tersebut berada di posisi yang baik untuk melakukan operasi kehadiran semacam itu,” kata Koh, menambahkan bahwa kapal tersebut masih dapat berhadapan dengan kapal Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia di dekat Beting Patinggi Ali, yang juga dikenal sebagai Luconia Shoals.
Gundukan karang tersebut, sekitar 80 mil laut dari Sarawak, berada di dalam zona ekonomi eksklusif yang dideklarasikan sendiri oleh Malaysia dan klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan.
Malaysia biasanya menghindari konfrontasi publik dengan China, mitra dagang terbesarnya, meskipun Angkatan Laut dan badan penegak hukum maritimnya telah berada di bawah tekanan dari aktivitas maritim China di dekat proyek minyak dan gas Malaysia.
Malaysia menuntut kompensasi lebih dari 1 miliar ringgit (USD252 juta), termasuk untuk pembayaran yang telah dilakukan dan penghapusan atau adaptasi sistem yang dipasang untuk rudal Norwegia.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim awal bulan ini menyebut langkah Norwegia sebagai “sepihak dan tidak dapat diterima”, memperingatkan bahwa kontrak pertahanan yang telah ditandatangani tidak dapat diperlakukan sebagai “konfeti” karena melibatkan perencanaan keamanan suatu negara.
Tantangan Laut China Selatan
Kapal LCS pertama Malaysia, KD Maharaja Lela, masih dapat beroperasi tanpa sistem rudal anti-kapal yang dirancang untuk dibawanya, tetapi itu akan membuat Angkatan Laut kehilangan kemampuan ofensif utama, menurut para analis.
Program LCS diluncurkan pada tahun 2011 sebagai proyek modernisasi unggulan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, tetapi telah dihantam oleh penundaan, pembengkakan biaya, dan skandal politik. Awalnya direncanakan sebagai enam kapal, program tersebut kemudian dikurangi menjadi lima, dengan kapal pertama diperkirakan baru akan selesai pada akhir tahun 2026.
Sebuah laporan pengawas parlemen tahun 2022 menemukan bahwa pemerintah telah membayar 6,08 miliar ringgit untuk proyek tersebut, tetapi tidak satu pun kapal yang telah selesai, meskipun lima kapal pertama seharusnya sudah dikirimkan pada saat itu.
Collin Koh, seorang peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan hilangnya sistem rudal akan menghilangkan "kemampuan ofensif utama" kapal tersebut, melemahkan nilai pencegahannya.
Namun, dia mengatakan LCS masih dapat digunakan untuk operasi kehadiran di masa damai di zona maritim Malaysia, termasuk perairan di lepas pantai Sarawak, di mana patroli Malaysia secara teratur bertemu dengan kapal Penjaga Pantai dan Angkatan Laut China.
“Bahkan tanpa rudal, kapal tersebut berada di posisi yang baik untuk melakukan operasi kehadiran semacam itu,” kata Koh, menambahkan bahwa kapal tersebut masih dapat berhadapan dengan kapal Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia di dekat Beting Patinggi Ali, yang juga dikenal sebagai Luconia Shoals.
Gundukan karang tersebut, sekitar 80 mil laut dari Sarawak, berada di dalam zona ekonomi eksklusif yang dideklarasikan sendiri oleh Malaysia dan klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan.
Malaysia biasanya menghindari konfrontasi publik dengan China, mitra dagang terbesarnya, meskipun Angkatan Laut dan badan penegak hukum maritimnya telah berada di bawah tekanan dari aktivitas maritim China di dekat proyek minyak dan gas Malaysia.
Lihat Juga :
