Hanya Bertahan 48 Jam, Project Freedom Trump Gagal Bebaskan 1.600 Kapal di Selat Hormuz

TEHERAN - Bagi puluhan ribu pelaut di sekitar 1.600 kapal yang terdampar di Selat Hormuz, operasi “Project Freedom” atau "Proyek Kebebasan" yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ternyata bukanlah kebebasan yang mereka harapkan.

Operasi militer oleh AS untuk mengawal kapal-kapal melalui selat tersebut hanya berlangsung kurang dari 48 jam. Hanya dua kapal yang berhasil melewati selat yang sebagian besar ditutup oleh Iran tersebut.

Baca Juga: Jenderal IRGC: Rudal Iran Sudah Mengunci Target AS, Hanya Tunggu Perintah Tembak!

Menurut laporan NBC News, Trump menangguhkan operasi "Project Freedom" karena negara-negara Teluk—terutama Kerajaan Arab Saudi—marah. Riyadh, misalnya, merasa tidak diajak koordinasi tentang operasi itu dan akhirnya menolak mengizinkan militer AS beroperasi di Pangkalan Prince Sultan.

Kini, perusahaan pelayaran dan para pelaut yang terdampar kembali tidak memiliki jalur keluar yang aman dan tidak ingin mengambil risiko menyeberang. Meskipun gencatan senjata AS dan Iran telah diberlakukan sejak 8 April, rudal dan drone terus berterbangan di atas jalur air selebar 21 mil tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Port oe Los Angeles, Gene Seroka, hanya perjanjian perdamaian nyata yang bisa menjadi jaminan.

“Tidak ada hal lain, kecuali perjanjian perdamaian yang tulus, yang telah dibuktikan dan dikonfirmasi, yang akan memenangkan kepercayaan sektor pelayaran komersial," kata Seroka, seperti dikutip dari CNN, Minggu (10/5/2026).

Seroka, yang menghabiskan sekitar lima tahun bersama perusahaan pelayaran terkemuka American President Lines di Timur Tengah, mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan eksekutif perusahaan pelayaran mana pun yang siap memindahkan kargo dan barang pribadi mereka bersama pasukan AS.

Selama lebih dari dua bulan, perusahaan pelayaran telah mencari “celah” untuk keluar dari Selat Hormuz. Dalam kondisi normal, sekitar 120 kapal melewati Selat Hormuz setiap hari, banyak di antaranya mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Sekarang, izin untuk menarik kapal keluar akan menimbulkan risiko terhadap kargo dan personel. Kerusakan apa pun pada kapal bernilai jutaan dolar akan membebani keuangan dan logistik perusahaan. Perusahaan asuransi memiliki klausul masa perang yang tidak mewajibkan pertanggungan untuk kapal yang terdampar di tengah perang. Jadi, memindahkan kapal tanpa dukungan keuangan tersebut akan sangat mahal.

Pemerintahan Trump menghubungi beberapa perusahaan pelayaran dengan tawaran layanan "Project Freedom" mereka, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Selasa. Beberapa perusahaan memanfaatkan tawaran ini.

Maersk, perusahaan konglomerat asal Denmark, mengonfirmasi pada hari Senin bahwa kapalnya adalah salah satu dari dua kapal yang dikawal melalui Selat Hormuz dengan bantuan militer AS. Kapal tersebut sebelumnya tidak dapat keluar dari Teluk Persia sejak Februari ketika permusuhan dimulai, kata perusahaan itu kepada CNN.

Sebanyak 10 kapal, termasuk dua kapal yang dikawal oleh pasukan AS, melewati Selat Hormuz pada hari Senin, menurut data S&P Global Commodities at Sea.

Hapag-Lloyd, salah satu perusahaan kontainer terbesar di dunia asal Jerman, mengatakan kepada CNN bahwa mereka telah mempertimbangkan untuk menggunakan militer AS untuk memindahkan empat kapal mereka yang tersisa keluar dari Selat Hormuz sebelum "Project Freedom" ditangguhkan.

“Karena situasinya berubah lagi dalam semalam, kita perlu melihat bagaimana ini akan berjalan dan apakah ini akan berhasil," kata Direktur Senior Komunikasi Korporat Hapag-Lloyd, Nils Haupt.

Menurut Haupt, serangan malam hari lainnya terhadap kapal kontainer, yang menyebabkan luka-luka, menggarisbawahi bahwa risiko tetap ada.

Menurut data Organisasi Maritim Internasional (IMO), serangan rudal telah menghantam 32 kapal sejak awal perang, menyebabkan 10 kematian dan setidaknya selusin luka-luka.

IMO terus mendesak kapal-kapal untuk berhati-hati secara maksimal dan mencatat bahwa konvoi maritim bukanlah solusi jangka panjang.

Amerika Serikat dan Iran terus bergerak menuju kesepakatan untuk mengakhiri perang, kata sumber regional CNN yang mengetahui negosiasi tersebut. Namun, pemerintahan Trump memperingatkan bahwa pembicaraan dapat gagal pada menit terakhir.

Setelah Trump mengumumkan penangguhan “Project Freedom", Iran mengatakan bahwa pelayaran aman melalui Selat Hormuz dimungkinkan di bawah “prosedur baru", dan Iran meluncurkan Otoritas Selat Teluk Persia, yang akan mengatur pelayaran melalui selat tersebut, termasuk biaya pelayaran, menurut laporan Press TV Iran.

Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan bahwa Iran tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan jalur air tersebut.

Meskipun demikian, kata Seroka, bahkan dengan pengawalan AS, keluar dari Selat Hormuz akan membutuhkan “penilaian yang sangat hati-hati” bagi perusahaan pelayaran.

“Mereka akan membutuhkan kepercayaan yang jauh lebih besar pada keamanan dan keandalan pelayaran melalui selat tersebut sebelum mereka mengambil langkah itu," ujarnya.

Pada akhirnya, jalan untuk mengeluarkan 1.600 kapal dari Selat Hormuz tidak hanya bergantung pada kesepakatan politik tetapi juga pada jaminan keamanan nyata, skema asuransi yang stabil, dan prosedur yang jelas yang mengurangi risiko bagi pelayaran global.