Kue Ultah Menteri Israel Bergambar Tali Gantungan, Rayakan Hukuman Mati Tawanan Palestina
Senin, 04 Mei 2026 - 10:14 WIB
loading...
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir rayakan ulang tahun ke-50 dengan kue bergambar tali gantungan. Ini merujuk pada pengesahan UU hukuman mati bagi tawanan Palestina. Foto/Palestine Chronicle
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merayakan ulang tahun (ultah) yang ke-50 dengan kue bergambar tali gantungan. Ini menjadi caranya dalam merayakan pengesahan undang-undang hukuman mati baru-baru ini yang menargetkan para tawanan Palestina.
Video online dari perayaan pesta ulang tahun itu menunjukkan politisi ultranasionalis tersenyum bahagia sambil memegang kue bergambar tali gantungan, dengan tulisan Ibrani yang berbunyi: "Selamat Menteri Ben-Gvir. Terkadang mimpi menjadi kenyataan."
Baca Juga: Parlemen Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina, Anggota Kongres AS Murka
Beberapa pengguna media sosial mengatakan kue itu adalah hadiah dari istrinya, Ayala.
Menurut laporan The Times of Israel, Senin (4/5/2026), pesta ulang tahun tersebut memicu kontroversi setelah Ben-Gvir mengundang anggota Staf Komando Umum Kepolisian, sebuah badan keamanan yang berada di bawah pengawasan kementeriannya. Dia dituduh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai menteri.
Undang-undang yang sangat kontroversial ini, yang disahkan oleh mayoritas di parlemen Israel pada bulan Maret, mewajibkan hukuman mati bagi warga Palestina dan telah didukung oleh Ben-Gvir dan partainya, Otzma Yehudit.
Berdasarkan undang-undang tersebut, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang dihukum oleh pengadilan militer karena melakukan serangan mematikan yang diklasifikasikan sebagai "terorisme" akan menghadapi hukuman mati sebagai hukuman standar.
Undang-undang tersebut telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia, sementara sebuah badan pengawas PBB mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggengkan diskriminasi rasial dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam desainnya, menciptakan sistem hukuman mati yang berlaku secara eksklusif untuk satu populasi di bawah pendudukan.
Mereka memperingatkan bahwa kerangka kerja seperti itu, yang menggabungkan hukuman mati dengan pengadilan militer dan jalur banding yang terbatas, menandai penyimpangan yang mengkhawatirkan dari norma-norma internasional yang lebih luas.
"Ketika hasutan untuk membunuh sandera Palestina menjadi 'kue ulang tahun', itu mengungkapkan mentalitas sebenarnya yang mengatur kebijakan pendudukan [Israel]," tulis pengguna akun @palinfoen dalam keterangan video di X.
"Ini bukan hanya ekstremisme; ini adalah kemerosotan moral yang lengkap," lanjut unggahan tersebut.
Pengguna X lainnya menulis: "Bahkan dalam merayakan kelahiran, dia menginginkan lebih banyak kematian. Sangat mengganggu."
Israel sebelumnya hanya menerapkan hukuman mati dua kali: pada tahun 1948, tak lama setelah berdirinya negara itu, terhadap seorang kapten militer yang dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, dan kemudian pada tahun 1962, ketika penjahat perang Nazi Adolf Eichmann digantung.
Video online dari perayaan pesta ulang tahun itu menunjukkan politisi ultranasionalis tersenyum bahagia sambil memegang kue bergambar tali gantungan, dengan tulisan Ibrani yang berbunyi: "Selamat Menteri Ben-Gvir. Terkadang mimpi menjadi kenyataan."
Baca Juga: Parlemen Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina, Anggota Kongres AS Murka
Beberapa pengguna media sosial mengatakan kue itu adalah hadiah dari istrinya, Ayala.
Menurut laporan The Times of Israel, Senin (4/5/2026), pesta ulang tahun tersebut memicu kontroversi setelah Ben-Gvir mengundang anggota Staf Komando Umum Kepolisian, sebuah badan keamanan yang berada di bawah pengawasan kementeriannya. Dia dituduh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai menteri.
Undang-undang yang sangat kontroversial ini, yang disahkan oleh mayoritas di parlemen Israel pada bulan Maret, mewajibkan hukuman mati bagi warga Palestina dan telah didukung oleh Ben-Gvir dan partainya, Otzma Yehudit.
Berdasarkan undang-undang tersebut, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang dihukum oleh pengadilan militer karena melakukan serangan mematikan yang diklasifikasikan sebagai "terorisme" akan menghadapi hukuman mati sebagai hukuman standar.
Undang-undang tersebut telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia, sementara sebuah badan pengawas PBB mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggengkan diskriminasi rasial dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam desainnya, menciptakan sistem hukuman mati yang berlaku secara eksklusif untuk satu populasi di bawah pendudukan.
Mereka memperingatkan bahwa kerangka kerja seperti itu, yang menggabungkan hukuman mati dengan pengadilan militer dan jalur banding yang terbatas, menandai penyimpangan yang mengkhawatirkan dari norma-norma internasional yang lebih luas.
"Ketika hasutan untuk membunuh sandera Palestina menjadi 'kue ulang tahun', itu mengungkapkan mentalitas sebenarnya yang mengatur kebijakan pendudukan [Israel]," tulis pengguna akun @palinfoen dalam keterangan video di X.
"Ini bukan hanya ekstremisme; ini adalah kemerosotan moral yang lengkap," lanjut unggahan tersebut.
Pengguna X lainnya menulis: "Bahkan dalam merayakan kelahiran, dia menginginkan lebih banyak kematian. Sangat mengganggu."
Israel sebelumnya hanya menerapkan hukuman mati dua kali: pada tahun 1948, tak lama setelah berdirinya negara itu, terhadap seorang kapten militer yang dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, dan kemudian pada tahun 1962, ketika penjahat perang Nazi Adolf Eichmann digantung.
(mas)
Lihat Juga :
