Media Militer China Ungkap Jepang Bisa Bikin 5.500 Bom Nuklir, Ungguli Rusia dan AS
Kamis, 02 April 2026 - 09:33 WIB
loading...
A
A
A
Perusahaan-perusahaan ini, menurut laporan tersebut, berperan dalam agresi Jepang selama Perang Dunia II dan sekarang merintis persenjataan kembali negara dan berpotensi menghidupkan kembali militerisme.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa MHI telah memperoleh teknologi kunci untuk pesawat tempur siluman dan sistem pertahanan rudal balistik melalui kerja samanya dengan Amerika Serikat dalam memproduksi jet tempur F-35A dan rudal SM-3 Block IIA. Jepang juga telah mengamankan kontrak-kontrak besar dari luar negeri, termasuk kesepakatan senilai USD6,8 miliar untuk membangun kapal perang bagi Australia dan pengiriman sistem rudal Patriot ke AS.
Laporan tersebut memperingatkan bahwa dorongan Jepang menuju remiliterisasi menyerupai kebangkitan militerisme sebelum Perang Dunia II, dan akan semakin mengikat pengeluaran pertahanan dengan kepentingan industri tertentu dan konglomerat bergaya zaibatsu, menciptakan lingkaran umpan balik yang saling memperkuat dan mempercepat antara kebijakan dan kepentingan ekonomi yang mapan.
“Ketika roda industri pertahanan mulai berputar kembali untuk kebangkitan militerisme, mesin perang Jepang mungkin akan dinyalakan kembali,” imbuh laporan PLA Daily.
Meskipun laporan tersebut mengkhawatirkan, Jepang, dalam beberapa tahun terakhir, telah menghapus sejumlah pembatasan yang diberlakukan sendiri pada kompleks industri militernya.
Misalnya, pada tahun 2014, Jepang menafsirkan kembali konstitusinya untuk memungkinkan Tokyo menggunakan hak untuk membela diri secara kolektif dalam situasi tertentu, khususnya ketika serangan bersenjata terhadap sekutu dekat mengancam kelangsungan hidup Jepang sendiri.
Tahun lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan oleh China dapat merupakan "ancaman eksistensial" bagi Jepang, sehingga membuka kemungkinan respons militer Jepang dalam skenario tersebut.
Demikian pula, Jepang telah melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap ekspor senjata mematikan ke negara asing.
Sekali lagi, pada tahun 2022, di bawah Strategi Pertahanan Nasional, Jepang melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap perolehan kemampuan serangan jarak jauh, membuka jalan bagi pengembangan rudal jarak jauh.
Pada Januari tahun ini, Beijing merilis laporan setebal 30 halaman yang mencakup seruan kepada komunitas internasional untuk "mengambil langkah-langkah konkret dan tegas" terhadap ambisi nuklir Jepang.
Lebih lanjut, pada Desember tahun lalu, Jepang mengesahkan anggaran pertahanan sebesar USD58 miliar, dengan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi lebih dari 2% dari PDB dalam beberapa tahun mendatang.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa MHI telah memperoleh teknologi kunci untuk pesawat tempur siluman dan sistem pertahanan rudal balistik melalui kerja samanya dengan Amerika Serikat dalam memproduksi jet tempur F-35A dan rudal SM-3 Block IIA. Jepang juga telah mengamankan kontrak-kontrak besar dari luar negeri, termasuk kesepakatan senilai USD6,8 miliar untuk membangun kapal perang bagi Australia dan pengiriman sistem rudal Patriot ke AS.
Laporan tersebut memperingatkan bahwa dorongan Jepang menuju remiliterisasi menyerupai kebangkitan militerisme sebelum Perang Dunia II, dan akan semakin mengikat pengeluaran pertahanan dengan kepentingan industri tertentu dan konglomerat bergaya zaibatsu, menciptakan lingkaran umpan balik yang saling memperkuat dan mempercepat antara kebijakan dan kepentingan ekonomi yang mapan.
“Ketika roda industri pertahanan mulai berputar kembali untuk kebangkitan militerisme, mesin perang Jepang mungkin akan dinyalakan kembali,” imbuh laporan PLA Daily.
Meskipun laporan tersebut mengkhawatirkan, Jepang, dalam beberapa tahun terakhir, telah menghapus sejumlah pembatasan yang diberlakukan sendiri pada kompleks industri militernya.
Misalnya, pada tahun 2014, Jepang menafsirkan kembali konstitusinya untuk memungkinkan Tokyo menggunakan hak untuk membela diri secara kolektif dalam situasi tertentu, khususnya ketika serangan bersenjata terhadap sekutu dekat mengancam kelangsungan hidup Jepang sendiri.
Tahun lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan oleh China dapat merupakan "ancaman eksistensial" bagi Jepang, sehingga membuka kemungkinan respons militer Jepang dalam skenario tersebut.
Demikian pula, Jepang telah melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap ekspor senjata mematikan ke negara asing.
Sekali lagi, pada tahun 2022, di bawah Strategi Pertahanan Nasional, Jepang melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap perolehan kemampuan serangan jarak jauh, membuka jalan bagi pengembangan rudal jarak jauh.
Pada Januari tahun ini, Beijing merilis laporan setebal 30 halaman yang mencakup seruan kepada komunitas internasional untuk "mengambil langkah-langkah konkret dan tegas" terhadap ambisi nuklir Jepang.
Lebih lanjut, pada Desember tahun lalu, Jepang mengesahkan anggaran pertahanan sebesar USD58 miliar, dengan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi lebih dari 2% dari PDB dalam beberapa tahun mendatang.
(mas)
Lihat Juga :
