Media Militer China Ungkap Jepang Bisa Bikin 5.500 Bom Nuklir, Ungguli Rusia dan AS
Kamis, 02 April 2026 - 09:33 WIB
loading...
A
A
A
Pertama kali dirumuskan oleh Perdana Menteri Eisaku Satō pada tahun 1967, dan secara resmi diadopsi sebagai resolusi parlemen pada tahun 1971, Tiga Prinsip Non-Nuklir tersebut adalah: pertama; tidak memiliki senjata nuklir, kedua; tidak memproduksi senjata nuklir, dan ketiga; tidak mengizinkan pengenalan senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Laporan media militer China menyatakan bahwa Jepang telah bekerja secara sistematis untuk mengembangkan industri pertahanannya dengan kedok teknologi sipil dan telah meletakkan dasar bagi pergeseran strategis dalam kebijakan pertahanan dan pelepasan potensi industri militernya.
Tokyo mengalokasikan dana sebesar 17,5 miliar yen (USD109,6 juta) untuk program penelitian transisi teknologi canggihnya pada tahun 2025—18 kali lipat dari jumlah pada tahun 2022, menurut laporan South China Morning Post (SCMP).
Yang perlu diperhatikan, angka kepemilikan plutonium Jepang sebesar 44,4 ton, cukup untuk ribuan hulu ledak nuklir, dilaporkan tahun lalu oleh media Jepang sendiri.
Cadangan plutonium Jepang mencapai 44,4 ton pada akhir tahun 2024, yang cukup untuk membuat beberapa ribu hulu ledak nuklir, demikian dilaporkan kantor berita Kyodo yang berbasis di Jepang pada Agustus tahun lalu.
Menurut media tersebut, plutonium Jepang disimpan baik di dalam negeri maupun di Inggris dan Prancis, di mana limbah radioaktif dari pembangkit nuklir Jepang diproses menjadi plutonium yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Menurut Dana Integrasi Jepang-ASEAN (JAIF), sekitar 8,6 ton plutonium disimpan di Jepang, dan sekitar 35,8 ton disimpan di luar negeri, sekitar 21,7 ton di Inggris dan sekitar 14,1 ton di Prancis.
Laporan PLA Daily juga memperingatkan tentang dorongan remiliterisasi Jepang yang berbahaya, yang telah jauh melampaui pengembangan kemampuan "berorientasi pertahanan".
"Sekarang telah memasuki fase baru yang ditandai dengan pengembangan kemampuan ofensif jarak jauh skala besar, menandai kepergian total Jepang dari jalur pasifis pasca-perangnya," tulis media militer China tersebut dalam laporannya.
Pada tahun 2022, di bawah Strategi Pertahanan Nasional, Jepang melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap perolehan kemampuan serangan jarak jauh, membuka jalan bagi pengembangan rudal jarak jauh.
Yang perlu diperhatikan, pada Januari tahun ini, Beijing melarang ekspor barang komersial dan militer "penggunaan ganda" ke Jepang dan memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar hitam pada bulan Februari.
Perusahaan-perusahaan Jepang yang dilarang oleh China termasuk nama-nama besar, seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki Heavy Industries (KHI), dan IHI.
Laporan media militer China menyatakan bahwa Jepang telah bekerja secara sistematis untuk mengembangkan industri pertahanannya dengan kedok teknologi sipil dan telah meletakkan dasar bagi pergeseran strategis dalam kebijakan pertahanan dan pelepasan potensi industri militernya.
Tokyo mengalokasikan dana sebesar 17,5 miliar yen (USD109,6 juta) untuk program penelitian transisi teknologi canggihnya pada tahun 2025—18 kali lipat dari jumlah pada tahun 2022, menurut laporan South China Morning Post (SCMP).
Yang perlu diperhatikan, angka kepemilikan plutonium Jepang sebesar 44,4 ton, cukup untuk ribuan hulu ledak nuklir, dilaporkan tahun lalu oleh media Jepang sendiri.
Cadangan plutonium Jepang mencapai 44,4 ton pada akhir tahun 2024, yang cukup untuk membuat beberapa ribu hulu ledak nuklir, demikian dilaporkan kantor berita Kyodo yang berbasis di Jepang pada Agustus tahun lalu.
Menurut media tersebut, plutonium Jepang disimpan baik di dalam negeri maupun di Inggris dan Prancis, di mana limbah radioaktif dari pembangkit nuklir Jepang diproses menjadi plutonium yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Menurut Dana Integrasi Jepang-ASEAN (JAIF), sekitar 8,6 ton plutonium disimpan di Jepang, dan sekitar 35,8 ton disimpan di luar negeri, sekitar 21,7 ton di Inggris dan sekitar 14,1 ton di Prancis.
Laporan PLA Daily juga memperingatkan tentang dorongan remiliterisasi Jepang yang berbahaya, yang telah jauh melampaui pengembangan kemampuan "berorientasi pertahanan".
"Sekarang telah memasuki fase baru yang ditandai dengan pengembangan kemampuan ofensif jarak jauh skala besar, menandai kepergian total Jepang dari jalur pasifis pasca-perangnya," tulis media militer China tersebut dalam laporannya.
Pada tahun 2022, di bawah Strategi Pertahanan Nasional, Jepang melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap perolehan kemampuan serangan jarak jauh, membuka jalan bagi pengembangan rudal jarak jauh.
Yang perlu diperhatikan, pada Januari tahun ini, Beijing melarang ekspor barang komersial dan militer "penggunaan ganda" ke Jepang dan memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar hitam pada bulan Februari.
Perusahaan-perusahaan Jepang yang dilarang oleh China termasuk nama-nama besar, seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki Heavy Industries (KHI), dan IHI.
Lihat Juga :
