RSP Menang Pemilu, Pengaruh China di Nepal Berpotensi Menurun

JAKARTA - Kemenangan Partai Rashtriya Swatantra Party (RSP) dalam pemilu Nepal dinilai dapat mengubah peta politik negara tersebut dan berpotensi memengaruhi hubungan dengan China. Beijing selama ini memiliki kedekatan dengan partai-partai komunis di Kathmandu.

Dikutip dari Nepal Aaja, Sabtu (28/3/2025), sejumlah analis menilai hasil pemilu ini menjadi tantangan bagi Beijing, mengingat partai-partai komunis yang selama ini dianggap sebagai mitra politik utama China telah kehilangan pengaruh signifikan dalam lanskap politik Nepal.

Baca Juga: Pembersihan Militer China ala Xi Jinping Picu Ketidakpastian di Indo-Pasifik

Kemenangan RSP semakin menonjol setelah pemimpinnya, Balendra Shah, mengalahkan mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli di daerah pemilihan Jhapa-5, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Oli.

Hasil tersebut membuka jalan bagi Shah untuk muncul sebagai kandidat kuat perdana menteri berikutnya.

Para pengamat menilai hasil pemilu ini mencerminkan perubahan preferensi pemilih, terutama dari kalangan muda, yang menolak dominasi lama partai-partai komunis.

Dampak terhadap Pengaruh China

Selama bertahun-tahun, China disebut berupaya mendorong persatuan partai-partai kiri di Nepal guna membentuk pemerintahan yang stabil dan sejalan dengan kepentingan Beijing.

Namun, dengan melemahnya kekuatan politik kelompok tersebut, pengaruh China dinilai berpotensi berkurang.

Sejumlah analis menyebut tanda-tanda penurunan pengaruh Beijing telah muncul sejak gelombang protes besar pada September 2025 yang berujung pada mundurnya K.P. Sharma Oli.

Protes yang dikenal sebagai gerakan “Gen Z” tersebut menewaskan sedikitnya 77 orang dan menyebabkan kerusakan pada gedung parlemen serta fasilitas pemerintah.

Sejak peristiwa tersebut, Nepal dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah Perdana Menteri Sushila Karki.

Pemerintah interim tersebut berulang kali menegaskan komitmen terhadap kebijakan “Satu China”, namun dinilai belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran Beijing.

Dalam beberapa bulan terakhir, China mengirim sejumlah delegasi resmi dan semi-resmi ke Nepal untuk memantau perkembangan politik dan implikasinya terhadap hubungan bilateral.

Sumber diplomatik di Kathmandu menyebut kunjungan tersebut mencerminkan kekhawatiran China terhadap ketidakpastian politik pasca-protes.

Selama masa kepemimpinan Oli, hubungan Nepal–China mengalami penguatan signifikan.

Dalam beberapa periode jabatannya, kedua negara menandatangani berbagai perjanjian kerja sama di bidang konektivitas, energi, dan transportasi.

Oli juga dikenal memiliki pendekatan yang lebih condong ke Beijing, termasuk melalui kunjungan resmi ke China pada 2025.

Namun, sejumlah proyek kerja sama dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) disebut belum banyak yang terealisasi secara konkret.

Sikap China terhadap Hasil Pemilu Nepal

Menanggapi hasil pemilu Nepal, pemerintah China mengeluarkan pernyataan yang cenderung netral dan diplomatis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan pemilu dan menegaskan komitmen untuk melanjutkan hubungan persahabatan dengan Nepal.

Dia juga menyebut kedua negara sebagai “tetangga tradisional yang bersahabat.”

Hingga saat ini, RSP belum merinci secara jelas doktrin kebijakan luar negerinya.

Namun, para analis menilai pernyataan publik dan kampanye partai tersebut mengarah pada pendekatan nasionalis yang tidak berpihak pada satu kekuatan eksternal tertentu.

Pendekatan ini dinilai berpotensi mengubah pola hubungan Nepal dengan mitra internasional, termasuk China.

Menyadari perubahan tersebut, China mulai menyesuaikan pendekatannya.

Duta Besar China untuk Nepal, Chen Song, menyatakan bahwa Beijing tertarik membangun komunikasi yang lebih terstruktur dengan kepemimpinan RSP.

Ia menegaskan bahwa fokus China bukan pada perubahan arah hubungan, melainkan pada bagaimana kedua pihak dapat menjalin kerja sama ke depan.

China juga disebut akan mengikuti perkembangan kebijakan luar negeri RSP, termasuk potensi kerja sama dalam kerangka BRI.

Dinamika Ekonomi dan Negosiasi

Sejumlah studi mengenai hubungan Nepal–China menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan dalam negosiasi bilateral.

China kerap berada dalam posisi yang lebih dominan, dengan mengaitkan berbagai proyek dan kerja sama dalam satu kerangka strategis.

Salah satu contoh adalah proyek Bandara Internasional Pokhara, yang awalnya dipromosikan sebagai proyek penting dalam hubungan bilateral sebelum kemudian dimasukkan ke dalam kerangka BRI.

Pada 2025, otoritas anti-korupsi Nepal mengajukan dakwaan terhadap sejumlah pejabat dan perusahaan milik negara China terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

China juga memandang Nepal sebagai wilayah strategis dalam mengawasi aktivitas komunitas Tibet.

Diperkirakan lebih dari 20.000 pengungsi Tibet berada di Nepal, sebagian besar tanpa status resmi, dalam konteks tekanan diplomatik dari Beijing.

Para pengamat menilai kepemimpinan baru Nepal kemungkinan akan tetap mempertahankan komitmen terhadap kebijakan “Satu China,” sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan.

Namun, pemerintah baru juga dihadapkan pada tuntutan domestik untuk menjaga kedaulatan dan transparansi dalam hubungan luar negeri.

Perubahan politik di Nepal dinilai mencerminkan meningkatnya kesadaran publik bahwa kerja sama internasional harus menghormati independensi, integritas institusi, serta pilihan demokratis negara tersebut.