Jepang Peringatkan Operasi Pengaruh Asing Terkait China
Rabu, 25 Maret 2026 - 10:41 WIB
loading...
Pemerintah Jepang memperingatkan meningkatnya operasi pengaruh asing terkait China yang menargetkan kepemimpinan politik serta proses demokrasi di negara tersebut. Foto/Nepal Aaja
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Jepang memperingatkan meningkatnya operasi pengaruh asing setelah serangkaian laporan mengungkap dugaan kampanye terkoordinasi terkait China yang menargetkan kepemimpinan politik serta proses demokrasi di negara tersebut.
Temuan tersebut, yang berasal dari sejumlah laporan perusahaan teknologi dan lembaga riset internasional, mendorong pejabat senior Jepang menyerukan langkah penanggulangan segera.
Baca Juga: Pembersihan Militer China ala Xi Jinping Picu Ketidakpastian di Indo-Pasifik
Dikutip dari Nepal Aaja, Rabu (25/3/2026), Pemerintah Jepang menilai aktivitas tersebut sebagai ancaman langsung terhadap sistem demokrasi, termasuk pemilu dan kebebasan pers.
Sorotan utama datang dari laporan yang dirilis pada Februari oleh OpenAI, yang mengungkap pemblokiran akun ChatGPT yang dikaitkan dengan aktor penegak hukum China.
Akun tersebut disebut mencoba menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk merancang operasi pengaruh terhadap tokoh politik Jepang.
Menurut laporan itu, rencana tersebut mencakup upaya untuk merusak reputasi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyebut operasi pengaruh asing sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional”.
Dia memperingatkan bahwa kampanye semacam itu dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilu yang bebas dan kebebasan media.
Laporan OpenAI menyebut pengguna yang terhubung dengan China berupaya merancang kampanye informasi bertahap menggunakan sistem AI.
Permintaan tersebut muncul pada pertengahan Oktober 2025, tak lama setelah Takaichi mengkritik kebijakan China terhadap kelompok minoritas di Mongolia Dalam.
Dalam sebuah forum publik, Takaichi mengecam pembatasan terhadap komunitas etnis Mongolia, termasuk kebijakan pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Mandarin.
Menurut laporan tersebut, pengguna meminta AI untuk menyusun strategi guna mendiskreditkan Takaichi pada momen politik penting, ketika dia diperkirakan menjadi kandidat kuat memimpin Partai Demokrat Liberal Jepang.
Strategi yang diusulkan mencakup penyebaran komentar negatif secara daring, kritik terhadap kebijakan imigrasi, serta penyamaran sebagai warga asing yang mengirim keluhan kepada anggota parlemen Jepang.
Rencana tersebut juga menyarankan penggunaan akun palsu untuk menyalahkan Takaichi atas kenaikan biaya hidup serta memicu kemarahan publik terkait tarif Amerika Serikat terhadap sektor pertanian Jepang.
OpenAI menyatakan telah menolak permintaan itu dan kemudian mengidentifikasi upaya lanjutan dari pengguna yang sama untuk menyempurnakan laporan kemajuan operasi tersebut.
Temuan tersebut, yang berasal dari sejumlah laporan perusahaan teknologi dan lembaga riset internasional, mendorong pejabat senior Jepang menyerukan langkah penanggulangan segera.
Baca Juga: Pembersihan Militer China ala Xi Jinping Picu Ketidakpastian di Indo-Pasifik
Dikutip dari Nepal Aaja, Rabu (25/3/2026), Pemerintah Jepang menilai aktivitas tersebut sebagai ancaman langsung terhadap sistem demokrasi, termasuk pemilu dan kebebasan pers.
Sorotan utama datang dari laporan yang dirilis pada Februari oleh OpenAI, yang mengungkap pemblokiran akun ChatGPT yang dikaitkan dengan aktor penegak hukum China.
Akun tersebut disebut mencoba menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk merancang operasi pengaruh terhadap tokoh politik Jepang.
Menurut laporan itu, rencana tersebut mencakup upaya untuk merusak reputasi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyebut operasi pengaruh asing sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional”.
Dia memperingatkan bahwa kampanye semacam itu dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilu yang bebas dan kebebasan media.
Rencana Kampanye Berbasis AI
Laporan OpenAI menyebut pengguna yang terhubung dengan China berupaya merancang kampanye informasi bertahap menggunakan sistem AI.
Permintaan tersebut muncul pada pertengahan Oktober 2025, tak lama setelah Takaichi mengkritik kebijakan China terhadap kelompok minoritas di Mongolia Dalam.
Dalam sebuah forum publik, Takaichi mengecam pembatasan terhadap komunitas etnis Mongolia, termasuk kebijakan pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Mandarin.
Menurut laporan tersebut, pengguna meminta AI untuk menyusun strategi guna mendiskreditkan Takaichi pada momen politik penting, ketika dia diperkirakan menjadi kandidat kuat memimpin Partai Demokrat Liberal Jepang.
Strategi yang diusulkan mencakup penyebaran komentar negatif secara daring, kritik terhadap kebijakan imigrasi, serta penyamaran sebagai warga asing yang mengirim keluhan kepada anggota parlemen Jepang.
Rencana tersebut juga menyarankan penggunaan akun palsu untuk menyalahkan Takaichi atas kenaikan biaya hidup serta memicu kemarahan publik terkait tarif Amerika Serikat terhadap sektor pertanian Jepang.
OpenAI menyatakan telah menolak permintaan itu dan kemudian mengidentifikasi upaya lanjutan dari pengguna yang sama untuk menyempurnakan laporan kemajuan operasi tersebut.
Lihat Juga :
