Pembersihan Militer China ala Xi Jinping Picu Ketidakpastian di Indo-Pasifik
Kamis, 19 Maret 2026 - 13:57 WIB
loading...
Laporan CSIS sebut pembersihan militer China oleh Presiden Xi Jinping lebih luas dari yang diperkirakan dan memicu ketidakpastian di Indo-Pasifik. Foto/INSS
A
A
A
JAKARTA - Pembersihan besar-besaran pejabat militer oleh Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Xi Jinping, dilaporkan lebih luas dari yang sebelumnya dipahami, mencakup sejumlah posisi penting di berbagai cabang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.
Temuan tersebut disampaikan oleh ChinaPower Project dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta dinamika keamanan terkait Taiwan.
Baca Juga: Penyelidikan Militer China: Konsolidasi Kekuasaan atau Tanda Keretakan?
Dikutip dari ipdefenseforum.com, Kamis (19/3/2026), para analis menilai langkah Xi memiliki implikasi terhadap keseimbangan keamanan regional, terutama mengingat sikap Beijing yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.
Menurut data ChinaPower, Xi telah secara resmi mencopot 36 jenderal dan letnan jenderal sejak 2022, selain mengganti menteri pertahanan dan sedikitnya 10 anggota Komisi Militer Pusat.
Baca Juga: Singkirkan Jenderal Top China Zhang Youxia, Xi Jinping Disebut Sudah Mencapai Kegilaan
Selain itu, terdapat sekitar 65 perwira lain yang dilaporkan hilang atau diduga telah dicopot dari jabatannya.
Secara keseluruhan, laporan tersebut menyebut lebih dari 100 pejabat militer senior telah terdampak dalam kampanye anti-korupsi yang dijalankan Xi dalam beberapa tahun terakhir.
Kampanye tersebut secara resmi ditujukan untuk memberantas korupsi, termasuk praktik suap dan pelanggaran etika di tubuh militer.
Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik di dalam struktur militer.
Para pengamat menyebut pembersihan ini berpotensi melemahkan kesiapan militer China dalam jangka pendek.
Pergantian besar-besaran pejabat senior dinilai dapat mengganggu rantai komando, perencanaan operasional, serta koordinasi antar-unit militer.
Selain itu, penggantian komandan berpengalaman dengan perwira yang lebih baru dinilai dapat memengaruhi kompetensi profesional militer.
Profesor Massachusetts Institute of Technology dan pakar militer China, M. Taylor Fravel, menyoroti dilema tersebut.
“Xi telah menyingkirkan banyak orang ini, dan hal itu jelas dikaitkan dengan kurangnya loyalitas terhadap dirinya dan partai,” ujar Fravel kepada The New York Times.
“Namun ia juga membutuhkan keahlian untuk membangun militer yang diinginkannya—loyalitas sekaligus kompetensi—dan bagaimana ia akan menemukan orang-orang seperti itu? Itu akan menjadi lebih sulit sekarang,” lanjutnya.
Sejumlah analis menilai pembersihan internal tersebut dapat mengurangi ancaman langsung terhadap Taiwan dalam jangka pendek.
Pergantian kepemimpinan dan proses investigasi terhadap pejabat militer dinilai dapat memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi inisiatif di tingkat komando.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat persiapan operasi militer berskala besar yang membutuhkan koordinasi kompleks.
Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai memperkuat kendali politik Xi terhadap PLA.
Militer China beroperasi sebagai alat Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai—dan terhadap Xi secara pribadi—menjadi faktor utama dalam promosi dan pengambilan keputusan.
Para analis memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu kepemimpinan dapat mengurangi ruang diskusi internal dalam struktur militer.
Tanpa adanya perwira senior yang berani mengkritik strategi berisiko, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan strategis dinilai meningkat.
Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam militer China, termasuk dugaan kelemahan dalam pengadaan peralatan, logistik, serta sistem persenjataan.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan PLA dalam menghadapi konflik berskala besar, meski modernisasi militer China terus berlangsung pesat.
Terlepas dari gangguan jangka pendek, para analis menilai ambisi jangka panjang China terhadap Taiwan tidak berubah.
Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat sebelumnya menyebut adanya target kesiapan militer pada 2027, yang diyakini sebagai batas waktu bagi PLA untuk memiliki kemampuan melakukan invasi ke Taiwan.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kawasan Indo-Pasifik.
Di satu sisi, pembersihan militer dapat menurunkan risiko konflik dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dalam jangka panjang.
Temuan tersebut disampaikan oleh ChinaPower Project dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta dinamika keamanan terkait Taiwan.
Baca Juga: Penyelidikan Militer China: Konsolidasi Kekuasaan atau Tanda Keretakan?
Dikutip dari ipdefenseforum.com, Kamis (19/3/2026), para analis menilai langkah Xi memiliki implikasi terhadap keseimbangan keamanan regional, terutama mengingat sikap Beijing yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.
Skala Pembersihan Meluas
Menurut data ChinaPower, Xi telah secara resmi mencopot 36 jenderal dan letnan jenderal sejak 2022, selain mengganti menteri pertahanan dan sedikitnya 10 anggota Komisi Militer Pusat.
Baca Juga: Singkirkan Jenderal Top China Zhang Youxia, Xi Jinping Disebut Sudah Mencapai Kegilaan
Selain itu, terdapat sekitar 65 perwira lain yang dilaporkan hilang atau diduga telah dicopot dari jabatannya.
Secara keseluruhan, laporan tersebut menyebut lebih dari 100 pejabat militer senior telah terdampak dalam kampanye anti-korupsi yang dijalankan Xi dalam beberapa tahun terakhir.
Kampanye tersebut secara resmi ditujukan untuk memberantas korupsi, termasuk praktik suap dan pelanggaran etika di tubuh militer.
Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik di dalam struktur militer.
Dampak terhadap Kesiapan Militer
Para pengamat menyebut pembersihan ini berpotensi melemahkan kesiapan militer China dalam jangka pendek.
Pergantian besar-besaran pejabat senior dinilai dapat mengganggu rantai komando, perencanaan operasional, serta koordinasi antar-unit militer.
Selain itu, penggantian komandan berpengalaman dengan perwira yang lebih baru dinilai dapat memengaruhi kompetensi profesional militer.
Profesor Massachusetts Institute of Technology dan pakar militer China, M. Taylor Fravel, menyoroti dilema tersebut.
“Xi telah menyingkirkan banyak orang ini, dan hal itu jelas dikaitkan dengan kurangnya loyalitas terhadap dirinya dan partai,” ujar Fravel kepada The New York Times.
“Namun ia juga membutuhkan keahlian untuk membangun militer yang diinginkannya—loyalitas sekaligus kompetensi—dan bagaimana ia akan menemukan orang-orang seperti itu? Itu akan menjadi lebih sulit sekarang,” lanjutnya.
Implikasi terhadap Taiwan
Sejumlah analis menilai pembersihan internal tersebut dapat mengurangi ancaman langsung terhadap Taiwan dalam jangka pendek.
Pergantian kepemimpinan dan proses investigasi terhadap pejabat militer dinilai dapat memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi inisiatif di tingkat komando.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat persiapan operasi militer berskala besar yang membutuhkan koordinasi kompleks.
Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai memperkuat kendali politik Xi terhadap PLA.
Militer China beroperasi sebagai alat Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai—dan terhadap Xi secara pribadi—menjadi faktor utama dalam promosi dan pengambilan keputusan.
Risiko Jangka Panjang
Para analis memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu kepemimpinan dapat mengurangi ruang diskusi internal dalam struktur militer.
Tanpa adanya perwira senior yang berani mengkritik strategi berisiko, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan strategis dinilai meningkat.
Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam militer China, termasuk dugaan kelemahan dalam pengadaan peralatan, logistik, serta sistem persenjataan.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan PLA dalam menghadapi konflik berskala besar, meski modernisasi militer China terus berlangsung pesat.
Ketidakpastian di Indo-Pasifik
Terlepas dari gangguan jangka pendek, para analis menilai ambisi jangka panjang China terhadap Taiwan tidak berubah.
Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat sebelumnya menyebut adanya target kesiapan militer pada 2027, yang diyakini sebagai batas waktu bagi PLA untuk memiliki kemampuan melakukan invasi ke Taiwan.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kawasan Indo-Pasifik.
Di satu sisi, pembersihan militer dapat menurunkan risiko konflik dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dalam jangka panjang.
(mas)
Lihat Juga :
