OKI Bertemu di Arab Saudi, Israel Batasi Akses ke Al-Aqsa dan Tembak 2 Anak Palestina
Jum'at, 27 Februari 2026 - 18:49 WIB
loading...
A
A
A
Insiden ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di seluruh Tepi Barat, yang mencakup penembakan, penggerebekan, dan penangkapan sejak dimulainya perang Gaza.
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI atau OIC) mengadakan pertemuan darurat pada hari Kamis di markas besarnya di Jeddah, Arab Saudi, pada tingkat menteri luar negeri, lapor kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengatakan sesi tersebut bertujuan mengoordinasikan posisi yang bersatu di antara negara-negara anggota sebagai tanggapan terhadap keputusan ilegal Israel yang dirancang untuk mengubah karakter hukum, politik, dan demografis Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataan tersebut, organisasi tersebut menekankan perlunya menghidupkan kembali aksi internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dan memperingatkan praktik-praktik Israel mengancam keamanan dan stabilitas regional.
Pertemuan tersebut menyusul keputusan yang diadopsi oleh kabinet keamanan Israel pada 8 Februari untuk mengubah status quo di Tepi Barat demi kepentingan pemukim Yahudi Israel ilegal.
Langkah-langkah ini dilaporkan termasuk menghapus pembatasan yang mencegah pemukim membeli tanah secara langsung, memberikan wewenang yang lebih luas kepada otoritas pendudukan Israel untuk merebut wilayah di bawah tanggung jawab administratif Palestina, dan mencabut wewenang pemerintahan di sebagian Hebron (Al-Khalil) untuk mendirikan kotamadya paralel yang berafiliasi dengan Israel.
Pada 15 Februari, Israel juga menyetujui peluncuran proses pendaftaran tanah sepihak di Tepi Barat yang diduduki, langkah yang dilihat sebagai formalisasi penyitaan tanah.
OKI Mengadakan Pertemuan Darurat
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI atau OIC) mengadakan pertemuan darurat pada hari Kamis di markas besarnya di Jeddah, Arab Saudi, pada tingkat menteri luar negeri, lapor kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengatakan sesi tersebut bertujuan mengoordinasikan posisi yang bersatu di antara negara-negara anggota sebagai tanggapan terhadap keputusan ilegal Israel yang dirancang untuk mengubah karakter hukum, politik, dan demografis Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataan tersebut, organisasi tersebut menekankan perlunya menghidupkan kembali aksi internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dan memperingatkan praktik-praktik Israel mengancam keamanan dan stabilitas regional.
Pertemuan tersebut menyusul keputusan yang diadopsi oleh kabinet keamanan Israel pada 8 Februari untuk mengubah status quo di Tepi Barat demi kepentingan pemukim Yahudi Israel ilegal.
Langkah-langkah ini dilaporkan termasuk menghapus pembatasan yang mencegah pemukim membeli tanah secara langsung, memberikan wewenang yang lebih luas kepada otoritas pendudukan Israel untuk merebut wilayah di bawah tanggung jawab administratif Palestina, dan mencabut wewenang pemerintahan di sebagian Hebron (Al-Khalil) untuk mendirikan kotamadya paralel yang berafiliasi dengan Israel.
Pada 15 Februari, Israel juga menyetujui peluncuran proses pendaftaran tanah sepihak di Tepi Barat yang diduduki, langkah yang dilihat sebagai formalisasi penyitaan tanah.
Lihat Juga :
