Hamas Tolak Ultimatum Israel untuk Lucuti Senjata dalam 60 Hari
Selasa, 17 Februari 2026 - 16:38 WIB
loading...
Tim pertahanan sipil, berkoordinasi dengan para pejabat dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC), menggunakan alat berat untuk mencari korban di reruntuhan bangunan yang hancur setelah serangan Israel di Beit Lahiya, Gaza utara, pada 15 Februari 2026
A
A
A
JALUR GAZA - Hamas menolak pernyataan seorang pejabat pemerintah Israel yang menyerukan agar kelompok yang berbasis di Gaza itu melucuti senjata dalam 60 hari. Pejabat Zionis itu juga mengancam akan melanjutkan perang genosida Israel jika Hamas gagal mematuhinya.
Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher pada hari Senin bahwa ia tidak mengetahui adanya tuntutan tersebut.
“Pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu… dan melalui media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung,” kata Mardawi seperti dikutip Al Jazeera Arabic.
Komentar Mardawi muncul setelah Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs, selama konferensi di Yerusalem pada hari Senin, mengancam akan memperbarui perang genosida di Gaza jika Hamas gagal melucuti senjata dalam 60 hari, seperti yang dilaporkan media lokal Times of Israel.
Fuchs, ajudan utama Netanyahu, mengklaim periode dua bulan tersebut diminta oleh pemerintahan Amerika Serikat. “Kami menghormati hal itu,” katanya.
Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher pada hari Senin bahwa ia tidak mengetahui adanya tuntutan tersebut.
“Pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu… dan melalui media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung,” kata Mardawi seperti dikutip Al Jazeera Arabic.
Komentar Mardawi muncul setelah Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs, selama konferensi di Yerusalem pada hari Senin, mengancam akan memperbarui perang genosida di Gaza jika Hamas gagal melucuti senjata dalam 60 hari, seperti yang dilaporkan media lokal Times of Israel.
Fuchs, ajudan utama Netanyahu, mengklaim periode dua bulan tersebut diminta oleh pemerintahan Amerika Serikat. “Kami menghormati hal itu,” katanya.
Lihat Juga :
