Intel Rusia Tuduh Prancis Rencanakan Kudeta di Negara-negara Bekas Jajahannya di Afrika
Selasa, 03 Februari 2026 - 14:35 WIB
loading...
Badan intelijen Rusia tuduh Prancis rencanakan kudeta di negara-negara bekas jajahannya di Afrika. Foto/Africa Breafing
A
A
A
MOSKOW - Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh Prancis berencana melakukan “kudeta neokolonial” di negara-negara bekas jajahannya di Afrika, khususnya di Sahel, dalam upaya untuk menggoyahkan pemerintahan yang tidak diinginkannya.
Sahel merupakan kawasan tempat Prancis menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Paris telah kehilangan pijakannya di beberapa bekas koloninya di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang didorong oleh tuduhan agresi, kegagalan militer, dan campur tangan.
Burkina Faso, Mali, dan Niger telah memutuskan hubungan dengan Prancis, mengusir pasukan Prancis dan menuduh bekas kekuatan kolonial itu mendukung kelompok bersenjata yang memicu pemberontakan jihadis yang mematikan di kawasan Sahel.
Baca Juga: 6 Negara Afrika yang Mengusir Tentara Prancis
Prancis telah menyatakan tidak akan mengakui legitimasi pemerintahan militer di tiga negara Afrika Barat tersebut dan berjanji untuk mendukung upaya memulihkan otoritas sipil yang telah digulingkan.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh biro persnya pada hari Senin, SVR mengatakan: "Pemerintah Prancis dengan panik menjajaki jalan untuk balas dendam politik di Afrika sebagai tanggapan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer."
Menurut badan intelijen tersebut, yang dikutip Russia Today, Selasa (3/2/2026), Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengizinkan badan intelijen khusus untuk meluncurkan rencana untuk melenyapkan pemimpin yang tidak diinginkan dari negara-negara Afrika.
SVR juga menuduh Prancis terlibat dalam upaya kudeta yang gagal di Burkina Faso pada 3 Januari, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut termasuk rencana untuk membunuh pemimpin militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, yang digambarkan sebagai “salah satu pemimpin dalam perjuangan melawan neokolonialisme.”
Badan intelijen tersebut selanjutnya menuduh Paris berupaya untuk menggoyahkan Mali melalui serangan terhadap konvoi bahan bakar dan upaya untuk memblokade kota-kota, serta berupaya untuk menabur keresahan di Republik Afrika Tengah. Mereka mengulangi tuduhan lama dari negara-negara Sahel bahwa Prancis “memberikan dukungan langsung kepada teroris” dan berkoordinasi dengan Ukraina untuk memasok militan dengan drone dan instruktur.
Di Madagaskar, laporan intelijen menyebutkan Prancis berupaya menggulingkan Presiden sementara Michael Randrianirina, yang menjabat pada Oktober 2025 setelah pencopotan mantan Presiden Andry Rajoelina.
Laporan tersebut muncul beberapa hari setelah pemimpin transisi Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, menuduh Prancis dan negara-negara tetangga mensponsori tentara bayaran di balik serangan terhadap bandara internasional di Niamey.
Prancis belum menanggapi tuduhan terbaru ini, tetapi sebelumnya telah membantah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Islamis di Sahel.
Sahel merupakan kawasan tempat Prancis menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Paris telah kehilangan pijakannya di beberapa bekas koloninya di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang didorong oleh tuduhan agresi, kegagalan militer, dan campur tangan.
Burkina Faso, Mali, dan Niger telah memutuskan hubungan dengan Prancis, mengusir pasukan Prancis dan menuduh bekas kekuatan kolonial itu mendukung kelompok bersenjata yang memicu pemberontakan jihadis yang mematikan di kawasan Sahel.
Baca Juga: 6 Negara Afrika yang Mengusir Tentara Prancis
Prancis telah menyatakan tidak akan mengakui legitimasi pemerintahan militer di tiga negara Afrika Barat tersebut dan berjanji untuk mendukung upaya memulihkan otoritas sipil yang telah digulingkan.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh biro persnya pada hari Senin, SVR mengatakan: "Pemerintah Prancis dengan panik menjajaki jalan untuk balas dendam politik di Afrika sebagai tanggapan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer."
Menurut badan intelijen tersebut, yang dikutip Russia Today, Selasa (3/2/2026), Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengizinkan badan intelijen khusus untuk meluncurkan rencana untuk melenyapkan pemimpin yang tidak diinginkan dari negara-negara Afrika.
SVR juga menuduh Prancis terlibat dalam upaya kudeta yang gagal di Burkina Faso pada 3 Januari, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut termasuk rencana untuk membunuh pemimpin militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, yang digambarkan sebagai “salah satu pemimpin dalam perjuangan melawan neokolonialisme.”
Badan intelijen tersebut selanjutnya menuduh Paris berupaya untuk menggoyahkan Mali melalui serangan terhadap konvoi bahan bakar dan upaya untuk memblokade kota-kota, serta berupaya untuk menabur keresahan di Republik Afrika Tengah. Mereka mengulangi tuduhan lama dari negara-negara Sahel bahwa Prancis “memberikan dukungan langsung kepada teroris” dan berkoordinasi dengan Ukraina untuk memasok militan dengan drone dan instruktur.
Di Madagaskar, laporan intelijen menyebutkan Prancis berupaya menggulingkan Presiden sementara Michael Randrianirina, yang menjabat pada Oktober 2025 setelah pencopotan mantan Presiden Andry Rajoelina.
Laporan tersebut muncul beberapa hari setelah pemimpin transisi Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, menuduh Prancis dan negara-negara tetangga mensponsori tentara bayaran di balik serangan terhadap bandara internasional di Niamey.
Prancis belum menanggapi tuduhan terbaru ini, tetapi sebelumnya telah membantah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Islamis di Sahel.
(mas)
Lihat Juga :
