Banyak Anggota Nunggak Iuran, PBB Bisa Runtuh, Dewan Trump Justru Raih Rp17 Triliun Per Negara
Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:30 WIB
loading...
A
A
A
"Dewan Trump tampaknya merupakan semacam klub global 'bayar-untuk-bermain', dilihat dari biaya keanggotaan tetap sebesar USD1 miliar (Rp17 triliun)," ungkap Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch, baru-baru ini memperingatkan.
"Alih-alih memberikan cek USD1 miliar kepada Trump, pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi PBB dan lembaga-lembaga lain yang didirikan untuk menegakkan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, supremasi hukum global, dan akuntabilitas," kata Charbonneau.
Iuran tahunan yang harus dibayar negara-negara anggota PBB ditetapkan berdasarkan produk domestik bruto (PDB), utang, dan faktor-faktor lain masing-masing negara.
Amerika Serikat menyumbang 22 persen dari anggaran inti, diikuti oleh China dengan 20 persen.
Namun, pada akhir tahun 2025 terdapat rekor tunggakan sebesar USD1,57 miliar, kata Guterres, tanpa menyebutkan negara-negara yang belum membayar.
“Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu – atau Negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” katanya.
Pada awal Januari, PBB menyetujui anggaran USD3,45 miliar untuk tahun 2026 – turun 7 persen dari tahun lalu, karena badan global tersebut berupaya mengurangi biaya di tengah tantangan keuangannya.
"Alih-alih memberikan cek USD1 miliar kepada Trump, pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi PBB dan lembaga-lembaga lain yang didirikan untuk menegakkan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, supremasi hukum global, dan akuntabilitas," kata Charbonneau.
Iuran tahunan yang harus dibayar negara-negara anggota PBB ditetapkan berdasarkan produk domestik bruto (PDB), utang, dan faktor-faktor lain masing-masing negara.
Amerika Serikat menyumbang 22 persen dari anggaran inti, diikuti oleh China dengan 20 persen.
Namun, pada akhir tahun 2025 terdapat rekor tunggakan sebesar USD1,57 miliar, kata Guterres, tanpa menyebutkan negara-negara yang belum membayar.
“Entah semua Negara Anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu – atau Negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” katanya.
Pada awal Januari, PBB menyetujui anggaran USD3,45 miliar untuk tahun 2026 – turun 7 persen dari tahun lalu, karena badan global tersebut berupaya mengurangi biaya di tengah tantangan keuangannya.
Lihat Juga :
