Berbohong saat Kampanye Bisa Masuk Penjara, Wales Siapkan UU yang Bikin Politisi Ketar-ketir
Jum'at, 23 Januari 2026 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
Komite tersebut telah menyampaikan kekhawatiran tentang undang-undang yang diusulkan, dengan mengatakan, "Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berbicara sebelum atau selama pemilu dengan begitu sedikit parameter mengenai ruang lingkup larangan apa pun akan luar biasa seperti yang dirancang."
Jane Dodds, seorang anggota Senedd dari Partai Liberal Demokrat, mengatakan komite telah mengidentifikasi "kekhawatiran serius". Namun, dia mendukung pemberlakuan larangan berbohong, dan mendesak rekan-rekannya di Senedd untuk melakukan perubahan pada RUU tersebut agar dapat diberlakukan sebelum pemilu berikutnya pada bulan Mei.
"Kebohongan berkembang di dunia politik karena kita bisa lolos begitu saja," katanya."Karena kita tidak menghadapi konsekuensi nyata," ujarnya.
Sementara itu, anggota Senedd dari Partai Buruh, Alun Davies, menyampaikan kekhawatiran tentang RUU tersebut yang "dipercepat pengesahannya agar orang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa mengatasi masalah mendasar yang harus dihadapi masyarakat ini."
Perihal siapa yang menentukan mana fakta dan mana opini menjadi pertanyaan besar yang memicu perdebatan panas di Senedd.
Para pengkritik RUU tersebut juga menilai, jika aturan ini tidak dirumuskan dengan sangat ketat, maka kampanye politik bisa berubah menjadi ladang kriminalisasi.
Meski menuai kontroversi, pemerintah Wales bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Mereka menyebut kepercayaan publik terhadap politik berada di titik terendah, dan langkah ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.
Jika RUU ini lolos menjadi UU, Wales akan menjadi wilayah pertama di Inggris Raya yang secara eksplisit melarang kebohongan politisi saat pemilu. Langkah ini bahkan berpotensi menjadi preseden global, karena banyak negara menghadapi krisis serupa: hoaks politik, manipulasi emosi, dan janji kosong.
Jane Dodds, seorang anggota Senedd dari Partai Liberal Demokrat, mengatakan komite telah mengidentifikasi "kekhawatiran serius". Namun, dia mendukung pemberlakuan larangan berbohong, dan mendesak rekan-rekannya di Senedd untuk melakukan perubahan pada RUU tersebut agar dapat diberlakukan sebelum pemilu berikutnya pada bulan Mei.
"Kebohongan berkembang di dunia politik karena kita bisa lolos begitu saja," katanya."Karena kita tidak menghadapi konsekuensi nyata," ujarnya.
Sementara itu, anggota Senedd dari Partai Buruh, Alun Davies, menyampaikan kekhawatiran tentang RUU tersebut yang "dipercepat pengesahannya agar orang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa mengatasi masalah mendasar yang harus dihadapi masyarakat ini."
Perihal siapa yang menentukan mana fakta dan mana opini menjadi pertanyaan besar yang memicu perdebatan panas di Senedd.
Para pengkritik RUU tersebut juga menilai, jika aturan ini tidak dirumuskan dengan sangat ketat, maka kampanye politik bisa berubah menjadi ladang kriminalisasi.
Langkah Berani, Tapi Berisiko
Meski menuai kontroversi, pemerintah Wales bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Mereka menyebut kepercayaan publik terhadap politik berada di titik terendah, dan langkah ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.
Jika RUU ini lolos menjadi UU, Wales akan menjadi wilayah pertama di Inggris Raya yang secara eksplisit melarang kebohongan politisi saat pemilu. Langkah ini bahkan berpotensi menjadi preseden global, karena banyak negara menghadapi krisis serupa: hoaks politik, manipulasi emosi, dan janji kosong.
(mas)
Lihat Juga :
