Berbohong saat Kampanye Bisa Masuk Penjara, Wales Siapkan UU yang Bikin Politisi Ketar-ketir

LONDON - Pemerintah Wales, yang dikuasai Partai Buruh, membuat terobosan yang berani untuk "memerangi" para politisi penebar janji palsu. Pemerintah tersebut sedang menyiapkan undang-undang (UU) yang melarang politisi berbohong saat kampanye pemilu, dan pelanggarnya bisa dijerat sanksi pidana.

Rencana ini telah memicu kegelisahan di Parlemen. Sebab, untuk pertama kalinya kebohongan politik tak lagi sekadar dosa moral, tapi bisa jadi kejahatan hukum.

Baca Juga: Alamat Dicatut 11.000 Perusahaan China, Pria Wales Ini Terima Tagihan Pajak Rp9,2 Miliar

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut kini dibahas di Senedd (Parlemen) Wales, dan digadang-gadang sebagai langkah paling berani di Eropa untuk memerangi janji palsu, manipulasi data, dan klaim menyesatkan dalam kampanye pemilu.

RUU ini sudah melewati rintangan pertama di legislatif pada 12 Januari lalu.

Janji Palsu Politisi Bisa Jadi Bukti Kejahatan

Dalam draf RUU itu, politisi yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu demi meraih suara pemilih dapat diproses secara hukum. Artinya, janji kampanye, klaim keberhasilan, hingga serangan ke lawan politik berpotensi diperiksa kebenarannya.

Bagi pendukung aturan ini, langkah tersebut adalah obat bagi penyakit lama demokrasi, yakni politik penuh kebohongan. Di dunia politik mana pun, publik merasa dibohongi tanpa konsekuensi nyata. Kini, pemerintah Wales ingin membalik keadaan.

“Demokrasi tak bisa hidup jika kebohongan dibiarkan bebas" telah menjadi narasi utama kelompok pendukung RUU ini.

Politisi Mulai Panik, Mempertanyakan Kebebasan Bicara

Sebuah pernyataan dari Partai Buruh Wales mengatakan, "Undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi Wales."

Para pendukung mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan politik.

Namun, tidak semua pihak menyambut aturan ini dengan tepuk tangan. Sejumlah politisi justru menyebut aturan ini berbahaya dan bisa disalahgunakan.

Para politisi yang cemas dengan aturan tersebut menilai definisi “bohong” akan menjadi alat politik untuk membungkam kritik atau menjegal lawan. beberapa anggota Senedd telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berbicara.

Saat ini, RUU tersebut tidak menentukan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan palsu, sesuatu yang menurut beberapa anggota Senedd perlu diubah agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan yang cukup.

Ini bukan pertama kalinya parlemen Wales mencoba memperkenalkan undang-undang semacam itu. RUU serupa hampir disahkan pada tahun 2024, bertentangan dengan keinginan pemerintah.

Setelah itu, pemerintah Wales berjanji larangan bagi politisi untuk berbohong akan diberlakukan sebelum pemilihan Senedd 2026.

Namun, BBC melaporkan bahwa larangan tersebut tidak akan siap sebelum pemilihan Wales mendatang dan tidak akan berlaku hingga pemilu 2030 paling cepat.

Komite yang dibentuk untuk meneliti RUU tersebut mengkritiknya karena tidak mendefinisikan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan "palsu atau menyesatkan" atau bagaimana hukum tersebut akan ditegakkan dan kepada siapa.

Jika RUU tersebut disahkan, para menteri Wales kemudian akan diwajibkan untuk membuat tindak pidana hanya setelah RUU tersebut menjadi undang-undang.

Komite tersebut telah menyampaikan kekhawatiran tentang undang-undang yang diusulkan, dengan mengatakan, "Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berbicara sebelum atau selama pemilu dengan begitu sedikit parameter mengenai ruang lingkup larangan apa pun akan luar biasa seperti yang dirancang."

Jane Dodds, seorang anggota Senedd dari Partai Liberal Demokrat, mengatakan komite telah mengidentifikasi "kekhawatiran serius". Namun, dia mendukung pemberlakuan larangan berbohong, dan mendesak rekan-rekannya di Senedd untuk melakukan perubahan pada RUU tersebut agar dapat diberlakukan sebelum pemilu berikutnya pada bulan Mei.

"Kebohongan berkembang di dunia politik karena kita bisa lolos begitu saja," katanya."Karena kita tidak menghadapi konsekuensi nyata," ujarnya.

Sementara itu, anggota Senedd dari Partai Buruh, Alun Davies, menyampaikan kekhawatiran tentang RUU tersebut yang "dipercepat pengesahannya agar orang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa mengatasi masalah mendasar yang harus dihadapi masyarakat ini."

Perihal siapa yang menentukan mana fakta dan mana opini menjadi pertanyaan besar yang memicu perdebatan panas di Senedd.

Para pengkritik RUU tersebut juga menilai, jika aturan ini tidak dirumuskan dengan sangat ketat, maka kampanye politik bisa berubah menjadi ladang kriminalisasi.

Langkah Berani, Tapi Berisiko

Meski menuai kontroversi, pemerintah Wales bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Mereka menyebut kepercayaan publik terhadap politik berada di titik terendah, dan langkah ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Jika RUU ini lolos menjadi UU, Wales akan menjadi wilayah pertama di Inggris Raya yang secara eksplisit melarang kebohongan politisi saat pemilu. Langkah ini bahkan berpotensi menjadi preseden global, karena banyak negara menghadapi krisis serupa: hoaks politik, manipulasi emosi, dan janji kosong.