Berbohong saat Kampanye Bisa Masuk Penjara, Wales Siapkan UU yang Bikin Politisi Ketar-ketir

Para pendukung mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan politik.

Namun, tidak semua pihak menyambut aturan ini dengan tepuk tangan. Sejumlah politisi justru menyebut aturan ini berbahaya dan bisa disalahgunakan.

Para politisi yang cemas dengan aturan tersebut menilai definisi “bohong” akan menjadi alat politik untuk membungkam kritik atau menjegal lawan. beberapa anggota Senedd telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berbicara.

Saat ini, RUU tersebut tidak menentukan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan palsu, sesuatu yang menurut beberapa anggota Senedd perlu diubah agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan yang cukup.

Ini bukan pertama kalinya parlemen Wales mencoba memperkenalkan undang-undang semacam itu. RUU serupa hampir disahkan pada tahun 2024, bertentangan dengan keinginan pemerintah.

Setelah itu, pemerintah Wales berjanji larangan bagi politisi untuk berbohong akan diberlakukan sebelum pemilihan Senedd 2026.

Namun, BBC melaporkan bahwa larangan tersebut tidak akan siap sebelum pemilihan Wales mendatang dan tidak akan berlaku hingga pemilu 2030 paling cepat.

Komite yang dibentuk untuk meneliti RUU tersebut mengkritiknya karena tidak mendefinisikan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan "palsu atau menyesatkan" atau bagaimana hukum tersebut akan ditegakkan dan kepada siapa.

Jika RUU tersebut disahkan, para menteri Wales kemudian akan diwajibkan untuk membuat tindak pidana hanya setelah RUU tersebut menjadi undang-undang.