Indonesia dan Negara-negara Islam Sepakat Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Kamis, 22 Januari 2026 - 10:41 WIB
loading...
Indonesia dan negara-negara Islam Arab sepakat bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Foto/CNN
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dan beberapa negara Islam dilaporkan sepakat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri, Indonesia dan negara-negara Islam juga menegaskan kembali dukungan untuk upaya internasional dalam mengakhiri konflik Gaza.
Baca Juga: Apa Itu Dewan Perdamaian Bentukan Trump yang Juga Undang Indonesia, Akankah Jadi Pesaing PBB?
Mengutip laporan NDTV, Kamis (22/1/2026), dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Negara Qatar, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan, termasuk Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, dan Uni Emirat Arab, yang telah mengumumkan untuk bergabung," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Para Menteri tersebut menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Trump.
Mereka juga menegaskan komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Dewan Perdamaian diresmikan sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata yang rapuh dengan Hamas untuk mengakhiri konflik Israel-Gaza, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera.
Pemerintahan Trump mengirimkan undangan kepada beberapa pemimpin dunia untuk bergabung dengan badan tersebut, yang menurut Trump akan mengawasi "pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, daya tarik investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal" di kawasan tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan dari Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Kantor Netanyahu mengumumkan di media sosial pada hari Rabu bahwa pemimpin rezim Zionis itu akan bergabung dengan inisiatif itu, meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas kejahatan perang di Gaza.
Penerimaan Netanyahu atas tempat di dewan tersebut terjadi meskipun kantornya sebelumnya telah mengkritik susunan komite eksekutif, yang mencakup saingan regional Israel; Turki.
Sementara itu, partisipasi pemimpin Israel tersebut—terlepas dari surat perintah ICC yang dikeluarkan pada tahun 2023 yang menuduhnya mengawasi kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza—akan menambah kekhawatiran tentang objektivitas dewan tersebut, yang akan dipimpin Trump sambil tetap mengendalikan susunannya.
Melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri, Indonesia dan negara-negara Islam juga menegaskan kembali dukungan untuk upaya internasional dalam mengakhiri konflik Gaza.
Baca Juga: Apa Itu Dewan Perdamaian Bentukan Trump yang Juga Undang Indonesia, Akankah Jadi Pesaing PBB?
Mengutip laporan NDTV, Kamis (22/1/2026), dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Negara Qatar, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan, termasuk Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, dan Uni Emirat Arab, yang telah mengumumkan untuk bergabung," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Para Menteri tersebut menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Trump.
Mereka juga menegaskan komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Dewan Perdamaian diresmikan sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata yang rapuh dengan Hamas untuk mengakhiri konflik Israel-Gaza, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera.
Pemerintahan Trump mengirimkan undangan kepada beberapa pemimpin dunia untuk bergabung dengan badan tersebut, yang menurut Trump akan mengawasi "pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, daya tarik investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal" di kawasan tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan dari Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Kantor Netanyahu mengumumkan di media sosial pada hari Rabu bahwa pemimpin rezim Zionis itu akan bergabung dengan inisiatif itu, meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas kejahatan perang di Gaza.
Penerimaan Netanyahu atas tempat di dewan tersebut terjadi meskipun kantornya sebelumnya telah mengkritik susunan komite eksekutif, yang mencakup saingan regional Israel; Turki.
Sementara itu, partisipasi pemimpin Israel tersebut—terlepas dari surat perintah ICC yang dikeluarkan pada tahun 2023 yang menuduhnya mengawasi kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza—akan menambah kekhawatiran tentang objektivitas dewan tersebut, yang akan dipimpin Trump sambil tetap mengendalikan susunannya.
(mas)
Lihat Juga :
