Prancis Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Ini Alasannya
Selasa, 20 Januari 2026 - 07:38 WIB
loading...
Prancis menolak bergabung di Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Foto/via Anadolu
A
A
A
PARIS - Prancis menolak untuk bergabung di "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengawasi pemerintahan dan rekonstruksi pasca-perang di Gaza.
AS mengirimkan undangan kepada puluhan pemimpin dunia, dilaporkan menawarkan keanggotaan tiga tahun dan opsi untuk membayar USD1 miliar (Rp16,9 triliun) untuk kursi tetap. Badan tersebut akan bekerja bersama pemerintahan teknokrat Palestina selama periode transisi.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan: "Paris harus mengatakan tidak karena, saat ini, piagam Dewan Perdamaian meluas melampaui Gaza dan oleh karena itu melampaui ruang lingkup rencana perdamaian yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Baca Juga: Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza Seharga Rp16,9 Triliun
“Sebagaimana tertulis saat ini, piagam tersebut tidak sesuai dengan komitmen internasional Prancis,” kata Barrot pada hari Senin, sebagaimana dikutip dari RFI, Selasa (20/1/2026).
Gedung Putih mengatakan dewan tersebut akan memainkan peran penting dalam mengimplementasikan rencana 20 poin yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan November. Badan eksekutif dewan tersebut akan mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu sekaligus negosiator presiden, Jared Kushner.
Trump mengharapkan negara-negara lain untuk menandatangani kesediaan bergabung di dewan tersebut selama forum ekonomi di Davos, Swiss, pada hari Kamis mendatang, menurut laporan Bloomberg.
Beberapa media melaporkan bahwa para politisi Eropa telah menyampaikan kekhawatiran atas rencana Trump, termasuk media Israel; i24NEWS, yang menggambarkan suasana di Uni Eropa sebagai “sangat gugup dan skeptis".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pada prinsipnya mendukung pembentukan dewan tersebut, telah mengakui bahwa Israel dan AS memiliki perbedaan pendapat mengenai masalah ini.
Sedangkan Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah diundang untuk bergabung di Dewan Perdamaian dan sedang meneliti proposal tersebut.
AS mengirimkan undangan kepada puluhan pemimpin dunia, dilaporkan menawarkan keanggotaan tiga tahun dan opsi untuk membayar USD1 miliar (Rp16,9 triliun) untuk kursi tetap. Badan tersebut akan bekerja bersama pemerintahan teknokrat Palestina selama periode transisi.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan: "Paris harus mengatakan tidak karena, saat ini, piagam Dewan Perdamaian meluas melampaui Gaza dan oleh karena itu melampaui ruang lingkup rencana perdamaian yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Baca Juga: Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza Seharga Rp16,9 Triliun
“Sebagaimana tertulis saat ini, piagam tersebut tidak sesuai dengan komitmen internasional Prancis,” kata Barrot pada hari Senin, sebagaimana dikutip dari RFI, Selasa (20/1/2026).
Gedung Putih mengatakan dewan tersebut akan memainkan peran penting dalam mengimplementasikan rencana 20 poin yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan November. Badan eksekutif dewan tersebut akan mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu sekaligus negosiator presiden, Jared Kushner.
Trump mengharapkan negara-negara lain untuk menandatangani kesediaan bergabung di dewan tersebut selama forum ekonomi di Davos, Swiss, pada hari Kamis mendatang, menurut laporan Bloomberg.
Beberapa media melaporkan bahwa para politisi Eropa telah menyampaikan kekhawatiran atas rencana Trump, termasuk media Israel; i24NEWS, yang menggambarkan suasana di Uni Eropa sebagai “sangat gugup dan skeptis".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pada prinsipnya mendukung pembentukan dewan tersebut, telah mengakui bahwa Israel dan AS memiliki perbedaan pendapat mengenai masalah ini.
Sedangkan Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah diundang untuk bergabung di Dewan Perdamaian dan sedang meneliti proposal tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
