Bagaimana Perseteruan Anwar Vs Mahathir Jadi Representasi Pertarungan Pengaruh AS dan China di Malaysia?

Sebelumnya, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz membantah klaim bahwa ART akan menghilangkan prioritas Bumiputera dalam kebijakan pemerintah dan BUMN.

Ia juga menantang Mahathir untuk menunjukkan klausul spesifik dalam perjanjian yang diduga memberikan hak istimewa kepada perusahaan AS yang setara dengan Bumiputera di Malaysia.

Menurut Tengku Zafrul, interpretasi bahwa Pasal 6.2 perjanjian tersebut mengharuskan perusahaan yang terkait dengan pemerintah untuk mengambil keputusan semata-mata berdasarkan ‘pertimbangan komersial’ dengan mengorbankan kebijakan Bumiputera adalah tidak akurat.

3. Berbeda Melihat Realitas Geopolitik

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz menyebut kesepakatan perdagangan itu sebagai “hasil terbaik yang mungkin bagi Malaysia.”

“Ini adalah realitas geopolitik yang kita hadapi sebagai negara yang bebas berdagang dan berinteraksi dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yang juga merupakan mitra dagang terbesar kita,” kata Aziz.

Ditandatangani selama kunjungan Donald Trump ke Kuala Lumpur pekan lalu, kesepakatan itu akan membuat Malaysia setuju untuk menghapus atau mengurangi tarif pada beberapa barang AS, sementara Amerika Serikat berjanji untuk mempertahankan tarif pada produk Malaysia sebesar 19%, kecuali untuk daftar barang yang akan menerima tarif timbal balik nol persen.

Pemerintah memuji perjanjian tersebut sebagai kemenangan untuk menarik investasi yang lebih tinggi.

Perjanjian tersebut mencakup perluasan perdagangan dengan AS.

4. Malaysia Harus Selalu Membela Kepentingan AS

Namun, wacana publik berpusat pada sebuah pasal dalam perjanjian yang diterbitkan oleh Gedung Putih, yang menyatakan bahwa Malaysia diharuskan untuk berpihak pada AS dalam hal pembatasan ekonomi atau sanksi terhadap negara ketiga.

Politisi oposisi Azmin Ali mengklaim bahwa klausul tersebut berarti bahwa jika “Washington memutuskan untuk memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal yang sama, bahkan jika itu merugikan ekonomi kita.”

Azmin, mantan menteri perdagangan dan industri internasional, mengatakan bahwa hal itu akan memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik orang lain dan menghancurkan “netralitas yang telah lama menjadi kekuatan kita.”

Para politisi dari berbagai spektrum politik, termasuk beberapa anggota parlemen dalam koalisi pemerintahan Anwar Ibrahim, serta analis dan kelompok masyarakat sipil juga telah menyatakan keprihatinan mereka.

5. Malaysia Juga Harus Fokus pada Masa Depan

Elina Noor, Senior Fellow di Program Asia dari Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kepada Guardian, bahwa ia setuju dengan Mahathir bahwa perjanjian itu sangat berat sebelah, tetapi tidak setuju bahwa perjanjian itu melanggar ketentuan konstitusional.