Penasihat Senior PM Ungkap Jepang Perlu Kembangkan Senjata Nuklir Sendiri
Jum'at, 19 Desember 2025 - 17:49 WIB
loading...
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Foto/anadolu
A
A
A
TOKYO - Penasihat senior Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Jepang perlu mempertimbangkan pengembangan senjata nuklir sendiri.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya, yang memberi nasihat kepada perdana menteri tentang keamanan nasional, berpendapat ketergantungan Jepang yang sudah lama pada penangkal nuklir Amerika Serikat (AS) mungkin tidak lagi sepenuhnya dapat diandalkan, menurut laporan media.
“Dalam kondisi ini, penyimpangan dari kebijakan non-nuklir pasca-perang negara itu mungkin menjadi perlu,” ungkap penasihat tersebut, seperti yang dikutip NHK.
Berbicara dengan wartawan pada hari Kamis (18/12/2025), pejabat tersebut mengakui langkah tersebut akan menimbulkan biaya politik yang tinggi di dalam negeri.
Dia menambahkan tidak ada indikasi Takaichi saat ini sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan.
Jepang tetap menjadi satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir. AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, ketika Uni Soviet memasuki perang melawan Kekaisaran Jepang.
Setelah perang, Jepang bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yang hanya mengakui lima negara bersenjata nuklir – China, Prancis, Rusia, AS, dan Inggris.
Selain itu, Tokyo mengadopsi prinsip unilateral pada tahun 1967, berjanji tidak memiliki, memproduksi, atau mengizinkan penempatan senjata nuklir di wilayahnya.
Penasihat tersebut dilaporkan menyarankan Jepang mungkin perlu mempertimbangkan kembali komitmennya untuk membangun pencegahan independen sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari China, Rusia, dan Korea Utara.
Baca juga: 7.000 Petani Bentrok dengan Polisi di Kantor Pusat Uni Eropa, 1.000 Traktor Lumpuhkan Kota
Pejabat yang tidak disebutkan namanya, yang memberi nasihat kepada perdana menteri tentang keamanan nasional, berpendapat ketergantungan Jepang yang sudah lama pada penangkal nuklir Amerika Serikat (AS) mungkin tidak lagi sepenuhnya dapat diandalkan, menurut laporan media.
“Dalam kondisi ini, penyimpangan dari kebijakan non-nuklir pasca-perang negara itu mungkin menjadi perlu,” ungkap penasihat tersebut, seperti yang dikutip NHK.
Berbicara dengan wartawan pada hari Kamis (18/12/2025), pejabat tersebut mengakui langkah tersebut akan menimbulkan biaya politik yang tinggi di dalam negeri.
Dia menambahkan tidak ada indikasi Takaichi saat ini sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan.
Jepang tetap menjadi satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir. AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, ketika Uni Soviet memasuki perang melawan Kekaisaran Jepang.
Setelah perang, Jepang bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yang hanya mengakui lima negara bersenjata nuklir – China, Prancis, Rusia, AS, dan Inggris.
Selain itu, Tokyo mengadopsi prinsip unilateral pada tahun 1967, berjanji tidak memiliki, memproduksi, atau mengizinkan penempatan senjata nuklir di wilayahnya.
Penasihat tersebut dilaporkan menyarankan Jepang mungkin perlu mempertimbangkan kembali komitmennya untuk membangun pencegahan independen sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari China, Rusia, dan Korea Utara.
Baca juga: 7.000 Petani Bentrok dengan Polisi di Kantor Pusat Uni Eropa, 1.000 Traktor Lumpuhkan Kota
(sya)
Lihat Juga :
