Trump Mengaku Ingin Bunuh Presiden Assad, tapi Dicegah Mattis
Rabu, 16 September 2020 - 01:01 WIB
loading...
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump (kiri) dan Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad. Foto/REUTERS/Jonathan Ernst/SANA
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (15/9/2020) mengaku ingin membunuh Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun, dia dicegah James Norman Mattis, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan Amerika.
Meski demikian, pemimpin Amerika itu tidak menyesal karena tidak jadi melakukannya.
“Tidak, saya tidak menyesalinya. Saya bisa saja hidup dengan cara itu. Saya menganggap dia (Assad) jelas bukan orang yang baik," katanya kepada Fox News. (Baca: Trump: AS Akan Balas Serangan Iran 1.000 Kali Lebih Dahsyat )
"Saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya jika saya mau dan (Menteri Pertahanan James) Mattis menentang. Menentang sebagian besar dari hal itu," lanjut Trump yang menganggap Mattis sebagai seorang jenderal yang sangat dilebih-lebihkan.
Mattis mengundurkan diri dari jabatannya di Pentagon pada Desember 2018, sehari setelah Trump mengumumkan bahwa dia akan menarik pasukan AS dari Suriah. Mattis sangat menentang rencana penarikan tentara tersebut.
Dalam surat pengunduran dirinya, Mattis saat itu menjelaskan bahwa dia membuat keputusan karena Presiden Trump memiliki hak untuk memiliki menteri pertahanan yang pandangannya lebih selaras dengan pandangannya sendiri tentang berbagai masalah, termasuk komitmen terhadap aliansi AS dan perang melawan ISIS.
Wawancara Trump dengan Fox News terjadi dua tahun setelah Trump menepis tuduhan bahwa dia mendukung pembunuhan terhadap Assad. Saat itu dia bahkan mengklaim tidak pernah mempertimbangkan pembunuhan terhadap presiden Suriah. (Baca: Israel Bombardir Militer Suriah, 5 Tewas Termasuk 2 Tentara Assad )
"Tidak semuanya. Tidak, buku itu fiksi. Saya mendengar di suatu tempat di mana mereka mengatakan pembunuhan Presiden Assad oleh Amerika Serikat. Buku ini adalah fiksi total, sama seperti yang dia tulis di masa lalu tentang presiden lainnya," kata Trump dalam briefing Gedung Putih pada September 2018. Dia merujuk pada buku karya reporter veteran Amerika, Bob Woodward, yang berjudul "Fear: Trump in the White House" dan dirilis awal tahun 2018.
Buku itu, secara khusus, mengklaim bahwa Trump telah memerintahkan Pentagon untuk mengatur pembunuhan terhadap Assad setelah serangan senjata kimia di provinsi Idlib, Suriah, pada 4 April 2017 yang menewaskan sekitar 80 warga sipil dan melukai 200 lainnya.
Oposisi Suriah dan sejumlah negara Barat menuduh pasukan pemerintah Assad yang melakukan serangan itu, namun Damaskus membantahnya. Assad menekankan bahwa pemerintahnya tidak pernah menggunakan senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia, terhadap rakyat Suriah. (Baca juga: Partai Komunis China Nyatakan Siap Perang dengan Negara ASEAN dan AS )
Serangan senjata kimia di Idlib itulah yang digunakan sebagai dalih untuk serangan rudal AS terhadap Pangkalan Udara Ash Sha'irat, Suriah, pada 6 April 2017. Trump menggambarkan serangan itu sebagai tanggapan atas insiden Idlib. Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
Meski demikian, pemimpin Amerika itu tidak menyesal karena tidak jadi melakukannya.
“Tidak, saya tidak menyesalinya. Saya bisa saja hidup dengan cara itu. Saya menganggap dia (Assad) jelas bukan orang yang baik," katanya kepada Fox News. (Baca: Trump: AS Akan Balas Serangan Iran 1.000 Kali Lebih Dahsyat )
"Saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya jika saya mau dan (Menteri Pertahanan James) Mattis menentang. Menentang sebagian besar dari hal itu," lanjut Trump yang menganggap Mattis sebagai seorang jenderal yang sangat dilebih-lebihkan.
Mattis mengundurkan diri dari jabatannya di Pentagon pada Desember 2018, sehari setelah Trump mengumumkan bahwa dia akan menarik pasukan AS dari Suriah. Mattis sangat menentang rencana penarikan tentara tersebut.
Dalam surat pengunduran dirinya, Mattis saat itu menjelaskan bahwa dia membuat keputusan karena Presiden Trump memiliki hak untuk memiliki menteri pertahanan yang pandangannya lebih selaras dengan pandangannya sendiri tentang berbagai masalah, termasuk komitmen terhadap aliansi AS dan perang melawan ISIS.
Wawancara Trump dengan Fox News terjadi dua tahun setelah Trump menepis tuduhan bahwa dia mendukung pembunuhan terhadap Assad. Saat itu dia bahkan mengklaim tidak pernah mempertimbangkan pembunuhan terhadap presiden Suriah. (Baca: Israel Bombardir Militer Suriah, 5 Tewas Termasuk 2 Tentara Assad )
"Tidak semuanya. Tidak, buku itu fiksi. Saya mendengar di suatu tempat di mana mereka mengatakan pembunuhan Presiden Assad oleh Amerika Serikat. Buku ini adalah fiksi total, sama seperti yang dia tulis di masa lalu tentang presiden lainnya," kata Trump dalam briefing Gedung Putih pada September 2018. Dia merujuk pada buku karya reporter veteran Amerika, Bob Woodward, yang berjudul "Fear: Trump in the White House" dan dirilis awal tahun 2018.
Buku itu, secara khusus, mengklaim bahwa Trump telah memerintahkan Pentagon untuk mengatur pembunuhan terhadap Assad setelah serangan senjata kimia di provinsi Idlib, Suriah, pada 4 April 2017 yang menewaskan sekitar 80 warga sipil dan melukai 200 lainnya.
Oposisi Suriah dan sejumlah negara Barat menuduh pasukan pemerintah Assad yang melakukan serangan itu, namun Damaskus membantahnya. Assad menekankan bahwa pemerintahnya tidak pernah menggunakan senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia, terhadap rakyat Suriah. (Baca juga: Partai Komunis China Nyatakan Siap Perang dengan Negara ASEAN dan AS )
Serangan senjata kimia di Idlib itulah yang digunakan sebagai dalih untuk serangan rudal AS terhadap Pangkalan Udara Ash Sha'irat, Suriah, pada 6 April 2017. Trump menggambarkan serangan itu sebagai tanggapan atas insiden Idlib. Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
(min)
Lihat Juga :
