Uni Eropa Tidak Akui Lukashenko Presiden Belarusia
Selasa, 15 September 2020 - 21:37 WIB
loading...
Uni Eropa tidak mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden Belarusia yang sah. Foto/New York Times
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) tidak mengakui Alexander Lukashenko sebagai presiden Belarusia yang sah. Hal itu dikatakan kepala diplomatik UE, Josep Borrell, Selasa (15/9/2020), sehari setelah pemimpin yang diperangi itu disambut oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Borrell, perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri, mengatakan kepada Parlemen Eropa bahwa pemilu Belarusia yang dilakukan pada 9 Agustus lalu yang mengembalikan pemimpin veteran itu ke tampuk kekuasaan adalah penipuan.
"Situasinya jelas bagi kami. Kami menganggap pemilu 9 Agustus itu curang," kata Borrell kepada parlemen.
"Kami tidak mengakui Lukashenko sebagai presiden sah Belarusia," tegasnya seperti dilansir dari Al Jazeera.(Baca juga: Sejumlah Tokoh Oposisi Belarusia Diculik Pria Bertopeng )
UE telah mengatakan tidak mengakui keabsahan terpilihnya kembali Lukashenko dan sedang dalam proses mempersiapkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kecurangan dalam pemilu dan tindakan terhadap aksi protes.
Borrell mengatakan lebih dari 7.500 pengunjuk rasa damai telah ditahan dan 500 kasus penyiksaan telah didokumentasikan.
Tetapi para diplomat mengatakan sanksi UE terhadap Belarusia diblokir oleh Siprus, yang menuntut tindakan terhadap Turki terlebih dahulu dalam perselisihan mengenai pengeboran gas alam di Mediterania Timur.
Borrell mengatakan kredibilitas UE dipertaruhkan dan mendesak negara-negara anggota untuk meloloskan sanksi - yang membutuhkan suara bulat - sebelum pertemuan puncak mereka di Brussel pada akhir pekan depan.
Lukashenko telah menghadapi aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahannya sejak hasil pemilu disengketakan dan mendapat kecaman luas dari komunitas internasional atas tindakan brutal pasukan keamanan terhadap para demonstran.(Baca juga: Pemimpin Protes Belarusia Ditahan di Perbatasan Setelah Gagal Diusir )
Aksi protes, yang beberapa diantaranya berujung pada kekerasan, telah mencengkeram negara itu selama lima minggu sejak pemungutan suara, dengan plakat anti-Kremlin terlihat di beberapa aksi unjuk rasa.
Juga pada hari Senin, dewan hak asasi PBB setuju untuk menjadi tuan rumah debat mendesak tentang laporan kekerasan di tangan pihak berwenang selama aksi protes di Belarusia.
Borrell, perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri, mengatakan kepada Parlemen Eropa bahwa pemilu Belarusia yang dilakukan pada 9 Agustus lalu yang mengembalikan pemimpin veteran itu ke tampuk kekuasaan adalah penipuan.
"Situasinya jelas bagi kami. Kami menganggap pemilu 9 Agustus itu curang," kata Borrell kepada parlemen.
"Kami tidak mengakui Lukashenko sebagai presiden sah Belarusia," tegasnya seperti dilansir dari Al Jazeera.(Baca juga: Sejumlah Tokoh Oposisi Belarusia Diculik Pria Bertopeng )
UE telah mengatakan tidak mengakui keabsahan terpilihnya kembali Lukashenko dan sedang dalam proses mempersiapkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kecurangan dalam pemilu dan tindakan terhadap aksi protes.
Borrell mengatakan lebih dari 7.500 pengunjuk rasa damai telah ditahan dan 500 kasus penyiksaan telah didokumentasikan.
Tetapi para diplomat mengatakan sanksi UE terhadap Belarusia diblokir oleh Siprus, yang menuntut tindakan terhadap Turki terlebih dahulu dalam perselisihan mengenai pengeboran gas alam di Mediterania Timur.
Borrell mengatakan kredibilitas UE dipertaruhkan dan mendesak negara-negara anggota untuk meloloskan sanksi - yang membutuhkan suara bulat - sebelum pertemuan puncak mereka di Brussel pada akhir pekan depan.
Lukashenko telah menghadapi aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahannya sejak hasil pemilu disengketakan dan mendapat kecaman luas dari komunitas internasional atas tindakan brutal pasukan keamanan terhadap para demonstran.(Baca juga: Pemimpin Protes Belarusia Ditahan di Perbatasan Setelah Gagal Diusir )
Aksi protes, yang beberapa diantaranya berujung pada kekerasan, telah mencengkeram negara itu selama lima minggu sejak pemungutan suara, dengan plakat anti-Kremlin terlihat di beberapa aksi unjuk rasa.
Juga pada hari Senin, dewan hak asasi PBB setuju untuk menjadi tuan rumah debat mendesak tentang laporan kekerasan di tangan pihak berwenang selama aksi protes di Belarusia.
(ber)
Lihat Juga :
