Pasukan Israel Serbu Kantor Pusat UNRWA di Yerusalem Timur
Selasa, 09 Desember 2025 - 20:30 WIB
loading...
Tentara Israel melakukan penggerebekan di kantor pusat UNRWA di Yerusalem timur pada 8 Desember 2025. Foto/Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency
A
A
A
YERUSALEM - Pasukan Israel pada hari Senin (8/12/2025) menyerbu kantor pusat badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang disegel di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki.
Kompleks tersebut telah berfungsi sebagai kantor UNRWA sejak tahun 1951, tetapi badan tersebut mengosongkannya awal tahun ini menyusul keputusan pemerintah Israel.
Tel Aviv melarang operasi UNRWA di Yerusalem berdasarkan undang-undang yang disahkan Knesset (parlemen).
Kegubernuran Yerusalem, yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina, mengatakan, "Pasukan polisi menggerebek kantor pusat, menahan petugas keamanan, dan menyita telepon mereka."
“Penggerebekan itu terjadi bersamaan dengan penutupan total area di sekitarnya dan penggeledahan ekstensif yang dilakukan oleh pasukan pendudukan di seluruh fasilitas gedung," ungkap pernyataan itu.
"Penggerebekan ini merupakan tantangan langsung terhadap suara mayoritas Majelis Umum PBB beberapa hari yang lalu untuk memperbarui mandat UNRWA," papar pihak kegubernuran.
UNRWA menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk meminta pertanggungjawaban Israel "atas pelanggaran hukum internasional," dan untuk mengadili para pemimpin Israel "atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan lembaga-lembaga nasional dan internasional mereka."
UNRWA sendiri menekankan masuknya pasukan Israel secara paksa dan tanpa izin merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima atas statusnya sebagai badan PBB.
UNRWA juga mencatat Israel merupakan pihak dalam Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan tempat-tempat PBB tidak dapat diganggu gugat (kekebalan dari penggeledahan dan penyitaan) dan properti serta asetnya kebal dari proses hukum.
Kepolisian Israel mengatakan dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Anadolu bahwa, "Ini adalah masalah kota terkait utang yang belum dibayar kepada kota, dan bukan masalah kepolisian, dan kepolisian hadir untuk mengamankan pegawai kota."
Ketika ditanya tentang bendera Israel di lokasi tersebut, kepolisian Israel kembali merujuk masalah tersebut ke pemerintah kota.
Pada hari Jumat, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk memperbarui mandat UNRWA selama tiga tahun.
Resolusi tersebut didukung 151 suara, 10 suara menentang, dan 14 suara abstain.
UNRWA didirikan Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang terusir paksa dari tanah mereka.
Badan PBB tersebut telah menghadapi kesulitan keuangan yang parah sejak Israel melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadap UNRWA, dengan klaim staf mereka terlibat dalam serangan 7 Oktober.
Meskipun UNRWA telah meminta pemerintah Israel memberikan informasi dan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut, badan tersebut belum menerima tanggapan.
Menyusul tuduhan Israel, beberapa negara donor utama, termasuk AS, menghentikan pendanaan atau dihentikan sementara.
Baca juga: Bos Baru Mossad Lari Terbirit-birit saat Diserang Hamas dalam Pertempuran Banjir Al-Aqsa
Kompleks tersebut telah berfungsi sebagai kantor UNRWA sejak tahun 1951, tetapi badan tersebut mengosongkannya awal tahun ini menyusul keputusan pemerintah Israel.
Tel Aviv melarang operasi UNRWA di Yerusalem berdasarkan undang-undang yang disahkan Knesset (parlemen).
Kegubernuran Yerusalem, yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina, mengatakan, "Pasukan polisi menggerebek kantor pusat, menahan petugas keamanan, dan menyita telepon mereka."
“Penggerebekan itu terjadi bersamaan dengan penutupan total area di sekitarnya dan penggeledahan ekstensif yang dilakukan oleh pasukan pendudukan di seluruh fasilitas gedung," ungkap pernyataan itu.
"Penggerebekan ini merupakan tantangan langsung terhadap suara mayoritas Majelis Umum PBB beberapa hari yang lalu untuk memperbarui mandat UNRWA," papar pihak kegubernuran.
UNRWA menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk meminta pertanggungjawaban Israel "atas pelanggaran hukum internasional," dan untuk mengadili para pemimpin Israel "atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan lembaga-lembaga nasional dan internasional mereka."
UNRWA sendiri menekankan masuknya pasukan Israel secara paksa dan tanpa izin merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima atas statusnya sebagai badan PBB.
UNRWA juga mencatat Israel merupakan pihak dalam Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan tempat-tempat PBB tidak dapat diganggu gugat (kekebalan dari penggeledahan dan penyitaan) dan properti serta asetnya kebal dari proses hukum.
Kepolisian Israel mengatakan dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada Anadolu bahwa, "Ini adalah masalah kota terkait utang yang belum dibayar kepada kota, dan bukan masalah kepolisian, dan kepolisian hadir untuk mengamankan pegawai kota."
Ketika ditanya tentang bendera Israel di lokasi tersebut, kepolisian Israel kembali merujuk masalah tersebut ke pemerintah kota.
Pada hari Jumat, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk memperbarui mandat UNRWA selama tiga tahun.
Resolusi tersebut didukung 151 suara, 10 suara menentang, dan 14 suara abstain.
UNRWA didirikan Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang terusir paksa dari tanah mereka.
Badan PBB tersebut telah menghadapi kesulitan keuangan yang parah sejak Israel melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadap UNRWA, dengan klaim staf mereka terlibat dalam serangan 7 Oktober.
Meskipun UNRWA telah meminta pemerintah Israel memberikan informasi dan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut, badan tersebut belum menerima tanggapan.
Menyusul tuduhan Israel, beberapa negara donor utama, termasuk AS, menghentikan pendanaan atau dihentikan sementara.
Baca juga: Bos Baru Mossad Lari Terbirit-birit saat Diserang Hamas dalam Pertempuran Banjir Al-Aqsa
(sya)
Lihat Juga :
