Jet Tempur J-15 China Bidik F-15 Jepang, PM Takaichi Janji Merespons Tegas
Senin, 08 Desember 2025 - 12:48 WIB
loading...
Jet tempur J-15 China membidik pesawat F-15 Jepang di dekat Okinawa, Samudra Pasifik. PM Jepang Sanae Takaichi janji merespons tegas. Foto/Kyodo
A
A
A
TOKYO - Perseteruan diplomatik antara Jepang dan China semakin memanas setelah radar jet tempur J-15 Beijing mengunci jet tempur F-15 di dekat Kepulauan Okinawa, Samudra Pasifik, pada Sabtu lalu. Secara teknis, penguncian semacam ini berarti pesawat tempur Jepang menjadi target.
Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berjanji akan "merespons dengan tenang dan tegas" atas insiden tersebut, dengan mengatakan negaranya akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk memperkuat pengawasan maritim dan wilayah udara serta memantau secara ketat aktivitas militer China.
Kementerian Luar Negeri Jepang juga memanggil duta besar China pada hari Minggu. Namun, pemerintah China dengan tegas menolak tuduhan Jepang, dan justru mengajukan protes balasan.
Baca Juga: Bersitegang, Jet Tempur China dan Jepang Saling Berhadapan di Atas Pasifik
Insiden itu terjadi di tenggara pulau-pulau utama Okinawa, tempat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China sedang melakukan latihan tempur.
Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan telah mencatat sekitar 100 lepas landas jet tempur China dari kapal induk Liaoning.
Kementerian tersebut mengatakan pesawat tempur J-15 China dari kapal induk tersebut mengarahkan radar kendali tembakan mereka ke pesawat F-15 Jepang dua kali, yakni pada pukul 16.32 dan lagi sekitar dua jam kemudian pada hari Sabtu.
Konfirmasi visual tidak memungkinkan karena jarak yang jauh, kata kementerian tersebut, yang menyatakan tidak ada kerusakan atau cedera dalam insiden itu.
Penguncian radar kendali tembakan adalah salah satu tindakan paling mengancam yang dapat dilakukan pesawat militer karena menandakan potensi serangan, yang memaksa pesawat yang menjadi target untuk mengambil tindakan mengelak.
Ini adalah pertama kalinya Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan adanya tindakan penguncian radar oleh pesawat tempur China, menurut laporan kantor berita Kyodo, Senin (8/12/2025).
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan pada hari Minggu bahwa insiden tersebut "berbahaya dan sangat disesalkan".
"Pencahayaan radar ini melampaui apa yang diperlukan untuk penerbangan pesawat yang aman," ujarnya.
Pada hari Minggu, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Funakoshi Takehiro memanggil Duta Besar China Wu Jianghao. "Dan menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan," kata Kementerian Luar Negeri Jepang.
China membantah klaim Jepang sebagai sama sekali tidak sesuai dengan fakta, dan malah menuduh pasukan bela diri Jepang telah dengan jahat menguntit dan menindas kelompok kapal induk Liaoning saat sedang melakukan latihan tempur.
"Pihak Jepang berulang kali mengirim pesawat untuk menyusup ke zona latihan dan pelatihan yang telah ditetapkan dan diumumkan China sebelumnya," kata Kolonel Senior Zhang Xiaogang, juru bicara Kementerian Pertahanan China.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada hari Minggu menyampaikan pesan kepada Jepang untuk "segera menghentikan tindakan berbahayanya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer China yang normal".
"Pihak Jepang, dengan membesar-besarkan apa yang disebut isu 'iluminasi radar', sengaja membuat tuduhan palsu terhadap China untuk membangun ketegangan dan menyesatkan masyarakat internasional," kata juru bicara tersebut.
Insiden ini merupakan yang terbaru dalam beberapa minggu terakhir perselisihan bilateral yang semakin memanas, yang dimulai setelah komentar Takaichi—bahwa serangan PLA terhadap Taiwan dapat memicu keterlibatan militer Jepang dalam konflik tersebut—yang membuat China marah.
Bersikeras bahwa Jepang dapat menggunakan haknya untuk membela diri kolektif—atau membantu sekutu—Takaichi mengatakan Tokyo harus “mengantisipasi skenario terburuk” di Selat Taiwan. Pernyataan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendesak Takaichi menghindari eskalasi lebih lanjut dalam perselisihan dengan China.
Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, dengan mengatakan bahwa posisi Jepang tidak berubah. Konstitusi pascaperang Jepang melarangnya menggunakan kekuatan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional, tetapi amandemen tahun 2015—yang disahkan ketika mentor Takaichi, Shinzo Abe, menjadi perdana menteri—mengizinkannya untuk melakukan pembelaan diri kolektif dalam situasi tertentu, bahkan jika tidak diserang secara langsung.
Sebagai tanggapan, Beijing telah meluncurkan serangkaian langkah pembalasan diplomatik dan ekonomi, termasuk memberlakukan kembali larangan impor seafood Jepang, dan mengirim kapal serta pesawat militer dan Penjaga Pantai ke perairan yang disengketakan di Kepulauan Senkaku dan dekat dengan wilayah terpencil Jepang di Okinawa dekat Taiwan.
Media pemerintah China juga telah menghidupkan kembali kampanye yang mempertanyakan klaim teritorial Jepang atas gugus Pulau Ryuku, yang mencakup Okinawa.
Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berjanji akan "merespons dengan tenang dan tegas" atas insiden tersebut, dengan mengatakan negaranya akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk memperkuat pengawasan maritim dan wilayah udara serta memantau secara ketat aktivitas militer China.
Kementerian Luar Negeri Jepang juga memanggil duta besar China pada hari Minggu. Namun, pemerintah China dengan tegas menolak tuduhan Jepang, dan justru mengajukan protes balasan.
Baca Juga: Bersitegang, Jet Tempur China dan Jepang Saling Berhadapan di Atas Pasifik
Insiden itu terjadi di tenggara pulau-pulau utama Okinawa, tempat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China sedang melakukan latihan tempur.
Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan telah mencatat sekitar 100 lepas landas jet tempur China dari kapal induk Liaoning.
Kementerian tersebut mengatakan pesawat tempur J-15 China dari kapal induk tersebut mengarahkan radar kendali tembakan mereka ke pesawat F-15 Jepang dua kali, yakni pada pukul 16.32 dan lagi sekitar dua jam kemudian pada hari Sabtu.
Konfirmasi visual tidak memungkinkan karena jarak yang jauh, kata kementerian tersebut, yang menyatakan tidak ada kerusakan atau cedera dalam insiden itu.
Penguncian radar kendali tembakan adalah salah satu tindakan paling mengancam yang dapat dilakukan pesawat militer karena menandakan potensi serangan, yang memaksa pesawat yang menjadi target untuk mengambil tindakan mengelak.
Ini adalah pertama kalinya Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan adanya tindakan penguncian radar oleh pesawat tempur China, menurut laporan kantor berita Kyodo, Senin (8/12/2025).
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan pada hari Minggu bahwa insiden tersebut "berbahaya dan sangat disesalkan".
"Pencahayaan radar ini melampaui apa yang diperlukan untuk penerbangan pesawat yang aman," ujarnya.
Pada hari Minggu, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Funakoshi Takehiro memanggil Duta Besar China Wu Jianghao. "Dan menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan," kata Kementerian Luar Negeri Jepang.
China membantah klaim Jepang sebagai sama sekali tidak sesuai dengan fakta, dan malah menuduh pasukan bela diri Jepang telah dengan jahat menguntit dan menindas kelompok kapal induk Liaoning saat sedang melakukan latihan tempur.
"Pihak Jepang berulang kali mengirim pesawat untuk menyusup ke zona latihan dan pelatihan yang telah ditetapkan dan diumumkan China sebelumnya," kata Kolonel Senior Zhang Xiaogang, juru bicara Kementerian Pertahanan China.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada hari Minggu menyampaikan pesan kepada Jepang untuk "segera menghentikan tindakan berbahayanya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer China yang normal".
"Pihak Jepang, dengan membesar-besarkan apa yang disebut isu 'iluminasi radar', sengaja membuat tuduhan palsu terhadap China untuk membangun ketegangan dan menyesatkan masyarakat internasional," kata juru bicara tersebut.
Insiden ini merupakan yang terbaru dalam beberapa minggu terakhir perselisihan bilateral yang semakin memanas, yang dimulai setelah komentar Takaichi—bahwa serangan PLA terhadap Taiwan dapat memicu keterlibatan militer Jepang dalam konflik tersebut—yang membuat China marah.
Bersikeras bahwa Jepang dapat menggunakan haknya untuk membela diri kolektif—atau membantu sekutu—Takaichi mengatakan Tokyo harus “mengantisipasi skenario terburuk” di Selat Taiwan. Pernyataan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendesak Takaichi menghindari eskalasi lebih lanjut dalam perselisihan dengan China.
Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, dengan mengatakan bahwa posisi Jepang tidak berubah. Konstitusi pascaperang Jepang melarangnya menggunakan kekuatan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional, tetapi amandemen tahun 2015—yang disahkan ketika mentor Takaichi, Shinzo Abe, menjadi perdana menteri—mengizinkannya untuk melakukan pembelaan diri kolektif dalam situasi tertentu, bahkan jika tidak diserang secara langsung.
Sebagai tanggapan, Beijing telah meluncurkan serangkaian langkah pembalasan diplomatik dan ekonomi, termasuk memberlakukan kembali larangan impor seafood Jepang, dan mengirim kapal serta pesawat militer dan Penjaga Pantai ke perairan yang disengketakan di Kepulauan Senkaku dan dekat dengan wilayah terpencil Jepang di Okinawa dekat Taiwan.
Media pemerintah China juga telah menghidupkan kembali kampanye yang mempertanyakan klaim teritorial Jepang atas gugus Pulau Ryuku, yang mencakup Okinawa.
(mas)
Lihat Juga :
