Upaya Kudeta di Benin Digagalkan Pasukan Loyalis Pemerintah

LONDON - Menteri dalam negeri Benin telah muncul di TV nasional untuk mengumumkan bahwa upaya kudeta di negara Afrika Barat tersebut telah digagalkan.

Sebelumnya, sekelompok tentara, yang dipimpin oleh Letkol Pascal Tigri, telah menyiarkan bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Patrice Talon dan menangguhkan konstitusi.

Dalam unggahan media sosial, kedutaan besar Prancis di Benin mengatakan telah terjadi penembakan di dekat kediaman presiden di kota utama Cotonou, yang merupakan pusat pemerintahan. Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendengar suara tembakan dan beberapa jurnalis yang bekerja untuk stasiun televisi pemerintah tersebut disandera.

Seorang penasihat presiden telah memberi tahu BBC bahwa presiden dalam keadaan aman dan berada di kedutaan Prancis.

"Pada Minggu pagi, 7 Desember 2025, sekelompok kecil tentara melancarkan pemberontakan yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara dan lembaga-lembaganya," kata Menteri Dalam Negeri Alassane Seidou.

"Menghadapi situasi ini, angkatan bersenjata Benin dan para pemimpinnya, sesuai dengan sumpah mereka, tetap berkomitmen pada republik. Respons mereka memungkinkan mereka untuk tetap mengendalikan situasi dan menggagalkan upaya tersebut," katanya.

"Oleh karena itu, pemerintah mengimbau penduduk untuk beraktivitas seperti biasa."

Helikopter terlihat terbang di atas Cotonou dan jalan-jalan diblokir dengan kehadiran militer yang besar di beberapa jalan di kota tersebut.

Benin, bekas koloni Prancis, telah dianggap sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil di Afrika.

Benin adalah salah satu produsen kapas terbesar di benua itu, tetapi termasuk di antara negara-negara termiskin di dunia.

Sebelumnya, upaya kudeta ini terjadi di saat Benin sedang mempersiapkan pemilihan presiden pada bulan April yang akan menandai berakhirnya masa jabatan Talon, yang telah berkuasa sejak 2016.

Baca Juga: Kaleidoskop 2025: 13 Negara yang Terlibat Perang, Salah Satunya Disebut Konflik Abadi

Bulan lalu, Benin mengadopsi konstitusi baru yang memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, yang oleh para kritikus disebut sebagai perebutan kekuasaan oleh koalisi yang berkuasa, yang mencalonkan Menteri Keuangan Romuald Wadagni sebagai kandidatnya.

Partai oposisi Demokrat, yang didirikan oleh pendahulu Talon, Thomas Boni Yayi, mengalami penolakan terhadap kandidat yang diusulkannya karena menurut pengadilan, dukungan dari anggota parlemen tidak memadai.

Talon telah lama dipuji karena berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi, tetapi negara itu juga mengalami peningkatan jumlah serangan oleh para pejuang yang telah menimbulkan kekacauan di Mali dan Burkina Faso.

Pada bulan April, pemerintah Benin mengatakan bahwa 54 tentara tewas dalam serangan di wilayah utara oleh afiliasi al-Qaeda.