Ganjal Mamdani, Wali Kota New York City Eric Adams Teken Perintah Larangan Boikot Israel

NEW YORK - Dengan sisa masa jabatan tiga pekan, wali kota New York City yang akan lengser, Eric Adams, menandatangani dua perintah eksekutif pada hari Rabu (3/12/2025) yang akan melarang boikot anti-Israel di ruang-ruang publik.

Aturan itu juga berpotensi mencegah protes di luar sinagoge, terlepas dari sifat acara yang diadakan di dalamnya.

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dipimpin para pendukung Palestina, yang telah berusia dua dekade, telah lama menyerukan masyarakat sipil untuk menggunakan metode non-kekerasan guna meminta pertanggungjawaban Israel atas pendudukan militer ilegalnya atas tanah Palestina, praktik apartheid dengan menggunakan pos pemeriksaan dan segregasi, dan kini genosida di Gaza.

Setidaknya 38 negara bagian di AS telah memberlakukan undang-undang anti-BDS untuk mencegah siapa pun membuat kontrak dengan pemerintah negara bagian sambil menolak bekerja sama dengan perusahaan Israel, atau bahkan secara diam-diam mendorong boikot barang dan jasa Israel.

Negara Bagian New York sudah memiliki undang-undang anti-BDS. Dengan menandatangani satu naskah untuk New York City, Adams secara efektif telah memojokkan wali kota terpilih Zohran Mamdani, seorang pendukung setia BDS, untuk mendukung atau membatalkan naskah tersebut, yang keduanya kemungkinan akan memicu kemarahan.

New York City memiliki jumlah penduduk Yahudi terbesar di luar Israel, sekitar satu juta jiwa. Jumlah Muslim di kota itu hampir sama banyaknya, meskipun kemenangan Mamdani bergantung pada dukungan dari kaum progresif dari semua golongan.

"Perintah Eksekutif 60 menegaskan: BDS tidak memiliki tempat di kota kami. Gerakan ini bersifat antisemit dan diskriminatif dalam praktiknya. Kontrak dan dana pensiun di NYC harus melayani kepentingan publik. Diskriminasi adalah ilegal. Antisemitisme itu menjijikkan," tulis Adams di akun X-nya pada hari Rabu.

Dalam pernyataan, kantor wali kota mengatakan USD300 juta dari total investasi senilai USD300 miliar dalam sekuritas pasar global untuk pekerja dan pensiunan kota dialokasikan untuk obligasi dan aset Israel.

Terdapat lima sistem pensiun independen di New York City, dan 750.000 orang diuntungkan olehnya.

Keputusan investasi, menurut perintah eksekutif tersebut, harus didasarkan semata-mata pada upaya memajukan kepentingan finansial sistem pensiun dan bukan pada diskriminasi terhadap warga negara Israel.

Tidak ada negara asing lain yang terlindungi dari boikot AS.

"New York City tidak hanya memiliki ikatan yang kuat dengan Negara Israel karena komitmen kami untuk melindungi tanah air Yahudi, tetapi juga karena selalu menjadi investasi finansial yang baik, dan keputusan finansial kami harus terus mencerminkan kebenaran itu," ungkap Adams dalam pernyataan tertulis.

Melarang Protes Pro-Palestina

Perintah eksekutif kedua yang ditandatangani Adams akan menjajaki pelarangan protes langsung di luar tempat ibadah dan mengkaji opsi untuk menciptakan zona protes khusus yang dapat didirikan pada jarak yang cukup jauh dari target audiens.

"Perintah Eksekutif 61 memerintahkan NYPD untuk meninjau Panduan Patroli guna mengevaluasi proposal pembatasan aktivitas protes yang mengintimidasi jemaah di rumah ibadah," tulis Adams di halaman X.

"Amandemen Pertama melindungi kebebasan berbicara - tetapi aturan waktu, tempat, dan tata cara melindungi hak untuk berdoa dengan tenang," ujarnya.

Langkah ini bermula dari protes di luar Sinagoge Park East di Upper East Side Manhattan bulan lalu, di mana satu acara diadakan untuk mendorong warga Yahudi New York pindah ke Tepi Barat yang diduduki ke permukiman Israel, yang ilegal menurut hukum internasional. Banyak pemukim di sana lahir dan besar di New York City.

Semakin banyak permukiman Yahudi yang muncul di wilayah tersebut, semakin kecil peluang Palestina menciptakan negara yang layak dan bersebelahan.

Para pengunjuk rasa di luar sinagoge meneriakkan "Matilah IDF" dan "Globalisasikan intifada" di antara slogan-slogan lainnya.

IDF adalah "Pasukan Pertahanan Israel", sebutan yang diberikan Israel untuk tentaranya, dan intifada adalah kata Arab untuk pemberontakan, yang digunakan untuk merujuk pada ketidakadilan.

Dalam pernyataan saat itu, Mamdani menyatakan ia tidak membenarkan bahasa yang digunakan oleh para pengunjuk rasa, tetapi ia juga tidak mendukung acara yang berlangsung di dalam sinagoge tersebut.

"Ruang-ruang suci ini tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kegiatan yang melanggar hukum internasional," ujar Mamdani.

Liga Anti-Pencemaran Nama Baik, yang telah lama mengatur narasi politik dan media untuk menguntungkan Israel, mengatakan acara tersebut bertujuan mendukung orang-orang Yahudi yang kembali ke "tanah leluhur" mereka.

Adams Kunjungi Israel

Tak lama setelah Mamdani memenangkan pemilihan umum pada 4 November, Adams melakukan kunjungan yang didanai pembayar pajak ke Israel, di mana ia mengatakan ia "melayani" orang-orang Yahudi Israel sebagai wali kota di kota AS tersebut.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dan kembali menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh Israel yang sangat besar dalam politik AS.

Saat singgah di Yerusalem Timur yang diduduki, Adams berkata kepada para pendengarnya, "Saya ingin kembali ke Israel dan memberi tahu kalian bahwa saya pernah melayani kalian sebagai wali kota. Saya ingin terus memegang jabatan yang lebih penting bagi saya daripada apa pun: Saya saudara kalian."

Kantornya mengatakan ia mengadakan "kunjungan beberapa hari" untuk bertemu dengan pejabat pemerintah Israel dan mengunjungi situs-situs keagamaan dan bersejarah.

Kunjungan ke Israel

Hal ini menyoroti kontras yang tajam dengan kritikus Israel, Mamdani, yang ditanya, bersama dengan kandidat lainnya di awal musim kampanye, negara mana yang akan ia kunjungi pertama kali jika terpilih.

Sementara setiap kandidat lain menjawab Israel, Mamdani berkata, "Saya akan tetap di New York City."

Masa jabatan Adams ditandai dengan penanganan protes pro-Palestina yang semakin agresif, mulai dari tindakan keras Departemen Kepolisian New York terhadap demonstran Hari Nakba di Brooklyn hingga penyisiran polisi terhadap perkemahan mahasiswa di Universitas Columbia.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pola ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengkriminalisasi pengorganisasian pro-Palestina, meskipun Adams berulang kali membela tindakan polisi dan melabeli mahasiswa yang berunjuk rasa sebagai "dikuasai oleh agitator luar".

Adams juga sebelumnya didakwa jaksa federal AS karena menerima sumbangan kampanye ilegal dan "manfaat berharga" dari warga negara Turki sejak tahun 2014, saat ia menjabat sebagai presiden Wilayah Brooklyn dan mencalonkan diri sebagai wali kota.

Dakwaan tersebut dibatalkan setelah Presiden Donald Trump menjabat awal tahun ini.

Adams membantah melakukan kesalahan apa pun.

Baca juga: Terkonfirmasi! Bos Geng Palestina Antek Israel Tewas Dibunuh, Pukulan bagi Zionis