Trump Murka dan Serukan 6 Anggota Kongres Partai Demokrat Digantung, Ini Sebabnya
Jum'at, 21 November 2025 - 11:23 WIB
loading...
Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dan menyerukan 6 anggota Kongres dari Partai Demokrat dieksekusi gantung. Foto/White House
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump marah dan menyerukan enam anggota Kongres dari Partai Demokrat dieksekusi mati dengan cara digantung. Kemarahan sang presiden dipicu oleh video enam politisi tersebut yang mengingatkan tentara militer dan dinas intelijen aktif tidak seharusnya mematuhi perintah ilegal.
"Perilaku merintangi, dapat dihukum mati!" tulis Trump di Truth Social, menanggapi video yang dibuat oleh enam politisi Partai Demokrat tersebut.
"Gantung mereka, George Washington akan menggantung mereka!" bunyi unggahan yang ditulis oleh pengguna Truth Social lainnya, dan diunggah ulang oleh Presiden Trump.
Baca Juga: Usai Ancam Venezuela dan Kolombia, Trump Oke Serang Meksiko
Trump tak terima dengan video yang dipublikasikan pada 18 November, yang berisi klip enam anggota Kongres dari Partai Demokrat, semuanya veteran militer AS atau dinas intelijennya.
Dalam video tersebut, para anggota Kongres itu mengingatkan rekan-rekan mereka di angkatan bersenjata dan komunitas intelijen aktif tentang tugas mereka untuk "menolak perintah ilegal".
"Kami tahu Anda sedang berada di bawah tekanan dan tekanan yang sangat besar saat ini," kata para anggota Kongres tersebut. "Rakyat Amerika mempercayai militer mereka, tetapi kepercayaan itu terancam."
Sekadar diketahui, Uniform Code of Military Justice melarang anggota militer aktif untuk dengan sengaja tidak mematuhi perintah atasan.
Namun, perintah semacam itu hanya sah jika tidak bertentangan dengan Konstitusi, hukum Amerika Serikat, atau perintah atasan yang sah. Perintah yang di luar wewenang pejabat yang mengeluarkannya juga dianggap melanggar hukum.
Akibatnya, secara luas dipahami berdasarkan hukum AS bahwa anggota militer memiliki kewajiban untuk menolak perintah yang mereka anggap ilegal.
Dalam kasus penting tahun 1969 yang dikenal sebagai "Amerika Serikat vs Keenan", pengadilan militer memutuskan: "Kepatuhan terhadap perintah yang sah dibenarkan, tetapi kepatuhan dalam pelaksanaan perintah yang jelas-jelas ilegal tidak dibenarkan."
Video yang dirilis enam politisi Partai Demokrat tersebut menunjukkan bahwa anggota militer saat ini menghadapi situasi seperti tahun 1969.
Dalam pernyataan gabungan yang menampilkan suara beberapa anggota Kongres, termasuk Senator Mark Kelly dari Arizona dan Senator Elissa Slotkin dari Michigan, Partai Demokrat mengimbau para pekerja militer dan intelijen untuk menentang perintah ilegal.
"Anda harus menolak perintah ilegal. Tidak seorang pun harus melaksanakan perintah yang melanggar hukum atau Konstitusi kita," bunyi pernyataan kolektif mereka.
“Kami tahu ini sulit, dan menjadi pelayan publik adalah masa yang sulit. Namun, baik Anda bertugas di CIA, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kewaspadaan Anda sangat penting. Dan ketahuilah bahwa kami mendukung Anda.”
Anggota Kongres Jason Crow dari Colorado, Chris Deluzio dari Pennsylvania, Maggie Goodlander dari New Hampshire, dan Chrissy Houlahan dari Pennsylvania juga berpartisipasi dalam video tersebut.
Mereka mengakhiri video mereka dengan slogan populer di militer: "Jangan serahkan kapal ini". Frasa tersebut merujuk pada seruan terakhir seorang kapten Angkatan Laut AS abad ke-19, yang menggalang rekan-rekan pelautnya untuk berjuang sampai akhir.
Terkait seruan berbahaya Trump, Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer menuduh sang presiden mengobarkan kekerasan politik. Anggota Partai Demokrat lainnya memperingatkan bahwa seruan Presiden Trump akan membuat seseorang terbunuh.
"Mari kita perjelas, Presiden Amerika Serikat menyerukan eksekusi pejabat terpilih. Ini adalah ancaman langsung, dan sangat serius," kecam Schumer.
"Setiap kali Donald Trump mengunggah hal-hal seperti ini, ia meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan politik," lanjut Schumer.
"Tak seorang pun dari kita seharusnya menoleransi perilaku semacam ini," imbuh dia.
Dalam pernyataan bersama yang menanggapi reaksi ekstrem Trump, anggota Partai Demokrat yang terlibat dalam video tersebut menulis: "Yang paling jelas adalah bahwa presiden menganggap tindakan kami untuk mengubah undang-undang ini dapat dihukum mati."
"Anggota militer kita harus tahu bahwa kita mendukung mereka, mereka memenuhi sumpah mereka kepada Konstitusi dan kewajiban untuk hanya mematuhi perintah yang sah," lanjut pernyataan itu.
"Ini bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga tugas kita."
Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, yang rumahnya diserang bom bakar awal tahun ini, mengatakan: "Trump secara aktif mendorong kekerasan politik sekali lagi, meningkatkan risiko bahaya nyata bagi para pemimpin terpilih kita dan memperdalam perpecahan di negara kita."
"Para penjilat dan pendukung Presiden yang mengelilingi dirinya dengan cepat mengutuk bahasa seperti ini ketika itu sesuai dengan tujuan politik mereka–tetapi di saat-saat seperti ini, mereka tetap diam," tulis Shapiro di X, Jumat (21/11/2025).
"Perilaku merintangi, dapat dihukum mati!" tulis Trump di Truth Social, menanggapi video yang dibuat oleh enam politisi Partai Demokrat tersebut.
"Gantung mereka, George Washington akan menggantung mereka!" bunyi unggahan yang ditulis oleh pengguna Truth Social lainnya, dan diunggah ulang oleh Presiden Trump.
Baca Juga: Usai Ancam Venezuela dan Kolombia, Trump Oke Serang Meksiko
Trump tak terima dengan video yang dipublikasikan pada 18 November, yang berisi klip enam anggota Kongres dari Partai Demokrat, semuanya veteran militer AS atau dinas intelijennya.
Dalam video tersebut, para anggota Kongres itu mengingatkan rekan-rekan mereka di angkatan bersenjata dan komunitas intelijen aktif tentang tugas mereka untuk "menolak perintah ilegal".
"Kami tahu Anda sedang berada di bawah tekanan dan tekanan yang sangat besar saat ini," kata para anggota Kongres tersebut. "Rakyat Amerika mempercayai militer mereka, tetapi kepercayaan itu terancam."
Sekadar diketahui, Uniform Code of Military Justice melarang anggota militer aktif untuk dengan sengaja tidak mematuhi perintah atasan.
Namun, perintah semacam itu hanya sah jika tidak bertentangan dengan Konstitusi, hukum Amerika Serikat, atau perintah atasan yang sah. Perintah yang di luar wewenang pejabat yang mengeluarkannya juga dianggap melanggar hukum.
Akibatnya, secara luas dipahami berdasarkan hukum AS bahwa anggota militer memiliki kewajiban untuk menolak perintah yang mereka anggap ilegal.
Dalam kasus penting tahun 1969 yang dikenal sebagai "Amerika Serikat vs Keenan", pengadilan militer memutuskan: "Kepatuhan terhadap perintah yang sah dibenarkan, tetapi kepatuhan dalam pelaksanaan perintah yang jelas-jelas ilegal tidak dibenarkan."
Video yang dirilis enam politisi Partai Demokrat tersebut menunjukkan bahwa anggota militer saat ini menghadapi situasi seperti tahun 1969.
Dalam pernyataan gabungan yang menampilkan suara beberapa anggota Kongres, termasuk Senator Mark Kelly dari Arizona dan Senator Elissa Slotkin dari Michigan, Partai Demokrat mengimbau para pekerja militer dan intelijen untuk menentang perintah ilegal.
"Anda harus menolak perintah ilegal. Tidak seorang pun harus melaksanakan perintah yang melanggar hukum atau Konstitusi kita," bunyi pernyataan kolektif mereka.
“Kami tahu ini sulit, dan menjadi pelayan publik adalah masa yang sulit. Namun, baik Anda bertugas di CIA, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kewaspadaan Anda sangat penting. Dan ketahuilah bahwa kami mendukung Anda.”
Anggota Kongres Jason Crow dari Colorado, Chris Deluzio dari Pennsylvania, Maggie Goodlander dari New Hampshire, dan Chrissy Houlahan dari Pennsylvania juga berpartisipasi dalam video tersebut.
Mereka mengakhiri video mereka dengan slogan populer di militer: "Jangan serahkan kapal ini". Frasa tersebut merujuk pada seruan terakhir seorang kapten Angkatan Laut AS abad ke-19, yang menggalang rekan-rekan pelautnya untuk berjuang sampai akhir.
Terkait seruan berbahaya Trump, Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer menuduh sang presiden mengobarkan kekerasan politik. Anggota Partai Demokrat lainnya memperingatkan bahwa seruan Presiden Trump akan membuat seseorang terbunuh.
"Mari kita perjelas, Presiden Amerika Serikat menyerukan eksekusi pejabat terpilih. Ini adalah ancaman langsung, dan sangat serius," kecam Schumer.
"Setiap kali Donald Trump mengunggah hal-hal seperti ini, ia meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan politik," lanjut Schumer.
"Tak seorang pun dari kita seharusnya menoleransi perilaku semacam ini," imbuh dia.
Dalam pernyataan bersama yang menanggapi reaksi ekstrem Trump, anggota Partai Demokrat yang terlibat dalam video tersebut menulis: "Yang paling jelas adalah bahwa presiden menganggap tindakan kami untuk mengubah undang-undang ini dapat dihukum mati."
"Anggota militer kita harus tahu bahwa kita mendukung mereka, mereka memenuhi sumpah mereka kepada Konstitusi dan kewajiban untuk hanya mematuhi perintah yang sah," lanjut pernyataan itu.
"Ini bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga tugas kita."
Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, yang rumahnya diserang bom bakar awal tahun ini, mengatakan: "Trump secara aktif mendorong kekerasan politik sekali lagi, meningkatkan risiko bahaya nyata bagi para pemimpin terpilih kita dan memperdalam perpecahan di negara kita."
"Para penjilat dan pendukung Presiden yang mengelilingi dirinya dengan cepat mengutuk bahasa seperti ini ketika itu sesuai dengan tujuan politik mereka–tetapi di saat-saat seperti ini, mereka tetap diam," tulis Shapiro di X, Jumat (21/11/2025).
(mas)
Lihat Juga :
