Lawan Disinformasi, Uni Eropa Bentuk Kementerian Kebenaran
Sabtu, 08 November 2025 - 14:28 WIB
loading...
A
A
A
"Dengan menyebarkan narasi yang menyesatkan, terkadang termasuk manipulasi dan pemalsuan fakta sejarah, mereka mencoba mengikis kepercayaan pada sistem demokrasi," demikian yang dikutip oleh The Guardian, meskipun dokumen tersebut hanya memberikan sedikit bukti substansial.
Komisi membingkai langkah tersebut sebagai respons defensif terhadap campur tangan asing, dengan mencontohkan pembatalan kontroversial pemilihan presiden Rumania tahun 2024 sebagai salah satu contohnya.
Namun, pendiri Telegram, Pavel Durov, mencatat bahwa Uni Eropa, khususnya intelijen Prancis, yang menekannya untuk menyensor konten konservatif selama pemilu di Rumania dan Moldova, mengecam blok tersebut karena melancarkan "perang salib" melawan kebebasan berbicara.
Pusat baru ini akan menambah jaringan alat Uni Eropa yang terus berkembang untuk memantau dan memoderasi informasi, dan diharapkan dapat bekerja sama dengan pemeriksa fakta yang konon "independen" dan bahkan berkoordinasi dengan influencer daring untuk mempromosikan konten yang selaras dengan kebijakan Brussel.
Proposal ini sesuai dengan kerangka penegakan yang lebih luas dari Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, yang mengamanatkan penghapusan "konten berbahaya" dan telah menuai kritik keras dari para pendukung kebebasan berbicara.
Komisi membingkai langkah tersebut sebagai respons defensif terhadap campur tangan asing, dengan mencontohkan pembatalan kontroversial pemilihan presiden Rumania tahun 2024 sebagai salah satu contohnya.
Namun, pendiri Telegram, Pavel Durov, mencatat bahwa Uni Eropa, khususnya intelijen Prancis, yang menekannya untuk menyensor konten konservatif selama pemilu di Rumania dan Moldova, mengecam blok tersebut karena melancarkan "perang salib" melawan kebebasan berbicara.
Pusat baru ini akan menambah jaringan alat Uni Eropa yang terus berkembang untuk memantau dan memoderasi informasi, dan diharapkan dapat bekerja sama dengan pemeriksa fakta yang konon "independen" dan bahkan berkoordinasi dengan influencer daring untuk mempromosikan konten yang selaras dengan kebijakan Brussel.
Proposal ini sesuai dengan kerangka penegakan yang lebih luas dari Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, yang mengamanatkan penghapusan "konten berbahaya" dan telah menuai kritik keras dari para pendukung kebebasan berbicara.
Lihat Juga :
