Trump Berharap Pasukan Stabilisasi Internasional Segera Tiba di Gaza
Jum'at, 07 November 2025 - 18:01 WIB
loading...
Warga Palestina melanjutkan kegiatan sehari-hari mereka saat pasar dan toko dibuka kembali setelah penarikan pasukan Israel dari kota-kota dan desa-desa di selatan Khan Yunis, Gaza, pada 14 Oktober 2025. Foto/anadolu
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berharap pasukan stabilisasi internasional yang dikoordinasi AS akan tiba di Gaza "segera" sebagai bagian dari rencana pascaperangnya untuk wilayah kantong tersebut. Gaza saat ini masih menderita krisis kemanusiaan di tengah pemboman Israel yang terus berlanjut.
"Ini akan segera terjadi. Dan Gaza berjalan dengan sangat baik," ujar presiden pada hari Kamis (6/11/2025).
Dia menambahkan aliansi "negara-negara yang sangat kuat" telah mengajukan diri untuk campur tangan jika muncul masalah dengan kelompok bersenjata Palestina Hamas, yang belum mengonfirmasi akan melucuti senjatanya.
Proyeksi presiden tersebut muncul ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersiap memulai negosiasi guna mengesahkan mandat dua tahun bagi badan pemerintahan transisi dan pasukan stabilisasi, yang seharusnya melindungi warga sipil, mengamankan wilayah perbatasan, dan melatih polisi Palestina.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Selasa bahwa setiap pasukan stabilisasi harus memiliki "legitimasi internasional penuh" untuk mendukung warga Palestina di Gaza.
Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa negosiasi diperkirakan akan dimulai pada hari Kamis, setelah negaranya mengedarkan rancangan resolusi tersebut kepada 10 anggota terpilih DK PBB dan beberapa mitra regional pekan ini.
Resolusi tersebut, yang dilaporkan telah dilihat Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, akan mengizinkan pasukan stabilisasi berkekuatan 20.000 tentara untuk "menggunakan semua langkah yang diperlukan" guna melaksanakan mandatnya, yang berarti mereka akan diizinkan untuk mengerahkan pasukan, menurut Reuters.
Hamas belum mengatakan apakah mereka akan melakukan demiliterisasi, prinsip utama dari rencana 20 poin Trump, tetapi sebagian dari tugas pasukan stabilisasi adalah menghancurkan kapasitas dan "infrastruktur ofensif" mereka serta mencegahnya membangun kembali.
Rencana Trump turut menghasilkan kesepakatan pembebasan tawanan dan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok bersenjata tersebut pada 10 Oktober.
Gencatan senjata berulang kali dilanggar Israel dengan pengeboman berulang kali dan pembatasan ketat terhadap bantuan ke wilayah kantong tersebut.
Turki memainkan peran krusial dalam negosiasi tersebut dengan mendorong Hamas menerima rencana perdamaian dan menggalang dukungan bagi pasukan stabilisasi dengan menjamu para menteri luar negeri dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia di Istanbul pekan ini.
Turki telah berulang kali mengutuk perang genosida Israel di Gaza dan menuntut pada pertemuan tingkat tinggi agar Israel berhenti melanggar gencatan senjata dan mengizinkan bantuan kemanusiaan penting memasuki wilayah Palestina yang sedang berjuang.
Namun, para pejabat Israel – termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar – bersikeras negara mereka tidak akan menerima kehadiran pasukan Turki di Gaza.
Israel tampaknya memiliki narasinya sendiri tentang pasukan stabilisasi. Dalam konferensi pers bersama Trump pada bulan September, Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa "Israel akan mempertahankan tanggung jawab keamanan, termasuk perimeter keamanan, untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan" di Gaza.
Kepala Komando Pusat AS, yang bertanggung jawab atas Timur Tengah, mengatakan bulan lalu dalam kunjungannya ke Gaza bahwa tidak ada pasukan AS yang akan dikerahkan di sana.
Baca juga: Arab Saudi Bakal Borong 48 Jet Tempur Siluman F-35, Kedigdayaan Israel Terancam
"Ini akan segera terjadi. Dan Gaza berjalan dengan sangat baik," ujar presiden pada hari Kamis (6/11/2025).
Dia menambahkan aliansi "negara-negara yang sangat kuat" telah mengajukan diri untuk campur tangan jika muncul masalah dengan kelompok bersenjata Palestina Hamas, yang belum mengonfirmasi akan melucuti senjatanya.
Proyeksi presiden tersebut muncul ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersiap memulai negosiasi guna mengesahkan mandat dua tahun bagi badan pemerintahan transisi dan pasukan stabilisasi, yang seharusnya melindungi warga sipil, mengamankan wilayah perbatasan, dan melatih polisi Palestina.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Selasa bahwa setiap pasukan stabilisasi harus memiliki "legitimasi internasional penuh" untuk mendukung warga Palestina di Gaza.
Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa negosiasi diperkirakan akan dimulai pada hari Kamis, setelah negaranya mengedarkan rancangan resolusi tersebut kepada 10 anggota terpilih DK PBB dan beberapa mitra regional pekan ini.
Resolusi tersebut, yang dilaporkan telah dilihat Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, akan mengizinkan pasukan stabilisasi berkekuatan 20.000 tentara untuk "menggunakan semua langkah yang diperlukan" guna melaksanakan mandatnya, yang berarti mereka akan diizinkan untuk mengerahkan pasukan, menurut Reuters.
Hamas belum mengatakan apakah mereka akan melakukan demiliterisasi, prinsip utama dari rencana 20 poin Trump, tetapi sebagian dari tugas pasukan stabilisasi adalah menghancurkan kapasitas dan "infrastruktur ofensif" mereka serta mencegahnya membangun kembali.
Rencana Trump turut menghasilkan kesepakatan pembebasan tawanan dan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok bersenjata tersebut pada 10 Oktober.
Gencatan senjata berulang kali dilanggar Israel dengan pengeboman berulang kali dan pembatasan ketat terhadap bantuan ke wilayah kantong tersebut.
Turki memainkan peran krusial dalam negosiasi tersebut dengan mendorong Hamas menerima rencana perdamaian dan menggalang dukungan bagi pasukan stabilisasi dengan menjamu para menteri luar negeri dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia di Istanbul pekan ini.
Turki telah berulang kali mengutuk perang genosida Israel di Gaza dan menuntut pada pertemuan tingkat tinggi agar Israel berhenti melanggar gencatan senjata dan mengizinkan bantuan kemanusiaan penting memasuki wilayah Palestina yang sedang berjuang.
Namun, para pejabat Israel – termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar – bersikeras negara mereka tidak akan menerima kehadiran pasukan Turki di Gaza.
Israel tampaknya memiliki narasinya sendiri tentang pasukan stabilisasi. Dalam konferensi pers bersama Trump pada bulan September, Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa "Israel akan mempertahankan tanggung jawab keamanan, termasuk perimeter keamanan, untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan" di Gaza.
Kepala Komando Pusat AS, yang bertanggung jawab atas Timur Tengah, mengatakan bulan lalu dalam kunjungannya ke Gaza bahwa tidak ada pasukan AS yang akan dikerahkan di sana.
Baca juga: Arab Saudi Bakal Borong 48 Jet Tempur Siluman F-35, Kedigdayaan Israel Terancam
(sya)
Lihat Juga :
