AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro karea Ikut Demo Pro-Palestina di New York
Minggu, 28 September 2025 - 13:16 WIB
loading...
Pemerintah Amerika Serikat mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah ikut demo pro-Palestina di New York. Foto/Periodico 26
A
A
A
NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah ikut demo pro-Palestina di New York. Dia, dalam pidato di Sidang Umum PBB sebelumnya, juga mencaci maki Israel atas perang brutalnya di Jalur Gaza.
Petro mengecam pencabutan visanya oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya tidak lagi menghormati hukum internasional.
"Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa...karena saya bukan hanya warga negara Kolombia, tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya orang bebas di dunia," tulis Petro di X.
Baca Juga: Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia yang Caci Maki Israel sebagai Nazi Baru
"Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," imbuh dia, seperti dikutip Al Jazeera, Minggu (28/9/2025).
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Jumat bahwa mereka telah mencabut visa AS untuk Petro, dengan alasan "tindakan sembrono dan provokatif" terkait pidato yang dia sampaikan kepada para pengunjuk rasa di luar markas besar PBB di New York City.
Unggahan tersebut tidak memberikan detail spesifik mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro, tetapi rekaman yang beredar di media sosial pada hari Jumat menunjukkan pemimpin Kolombia tersebut bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di luar gedung PBB di Midtown Manhattan.
Petro kembali ke Kolombia pada hari Sabtu sesuai rencana, dan mengatakan bahwa dia baru mengetahui status visanya setelah tiba.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, dia berkata: "Hukum internasional memberi saya kekebalan untuk pergi ke PBB dan tidak boleh ada pembalasan atas kebebasan berpendapat saya, karena saya adalah orang bebas."
"Hukum internasional adalah kebijaksanaan kemanusiaan dan melindungi saya. Genosida adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemanusiaan harus merespons, menghakimi, dan menghukum," katanya.
“Trump telah melanggar prinsip-prinsip dasar PBB,” imbuh dia, seraya mengatakan bahwa Ibu Kota Qatar, Doha, akan menjadi tempat yang lebih baik untuk markas besar PBB.
“Saatnya pergi ke tempat yang lebih demokratis,” kata Petro.
Dalam sebuah klip video yang diunggah pada hari Jumat dari sebuah protes pro-Palestina di New York City, Petro terdengar mengatakan bahwa Kolombia berencana untuk mengajukan resolusi kepada PBB yang bertujuan untuk membentuk “tentara untuk keselamatan dunia”, yang tugas pertamanya adalah “pembebasan Palestina”.
Dalam terjemahan tidak resmi dari pidatonya kepada para pengunjuk rasa, Petro mengatakan bahwa negara-negara di dunia akan menyumbangkan tentara untuk angkatan bersenjata tersebut, yang akan menegakkan perintah keadilan internasional, dan bahwa angkatan bersenjata tersebut harus lebih besar daripada militer AS.
"Saya meminta seluruh prajurit Angkatan Darat AS untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada kemanusiaan. Melawan perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," ujar pemimpin Kolombia tersebut.
Protes besar-besaran terjadi di luar markas besar PBB pada hari Jumat ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato pada hari keempatSidang Majelis Umum PBB (UNGA).
Pemimpin Israel tersebut menyampaikan pidato bombastis saat dia mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa Israel harus diizinkan untuk "menyelesaikan tugasnya" di Gaza—tempat tentara Israel dituduh melakukan genosida—dan mengecam negara-negara Barat atas "keputusan memalukan" mereka untuk mengakui Negara Palestina.
Petro juga mengecam Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa pemimpin AS tersebut "terlibat dalam genosida" di Gaza.
Presiden Kolombia juga menyerukan "proses pidana" atas serangan udara AS terhadap kapal-kapal di perairan Karibia, yang dituduh Washington menyelundupkan narkoba.
Pemimpin sayap kiri tersebut, yang berkuasa pada tahun 2022, telah menjadi kritikus vokal terhadap perang Israel di Gaza, yang telah berulang kali dia kecam sebagai "genosida".
Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2024, dengan alasan tindakan genosida Israel di Gaza, termasuk serangan terhadap pencari bantuan Palestina, yang menurutnya mengingatkan pada Holocaust.
Petro mengecam pencabutan visanya oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya tidak lagi menghormati hukum internasional.
"Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa...karena saya bukan hanya warga negara Kolombia, tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya orang bebas di dunia," tulis Petro di X.
Baca Juga: Profil Gustavo Petro, Presiden Kolombia yang Caci Maki Israel sebagai Nazi Baru
"Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," imbuh dia, seperti dikutip Al Jazeera, Minggu (28/9/2025).
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Jumat bahwa mereka telah mencabut visa AS untuk Petro, dengan alasan "tindakan sembrono dan provokatif" terkait pidato yang dia sampaikan kepada para pengunjuk rasa di luar markas besar PBB di New York City.
Unggahan tersebut tidak memberikan detail spesifik mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Petro, tetapi rekaman yang beredar di media sosial pada hari Jumat menunjukkan pemimpin Kolombia tersebut bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di luar gedung PBB di Midtown Manhattan.
Petro kembali ke Kolombia pada hari Sabtu sesuai rencana, dan mengatakan bahwa dia baru mengetahui status visanya setelah tiba.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, dia berkata: "Hukum internasional memberi saya kekebalan untuk pergi ke PBB dan tidak boleh ada pembalasan atas kebebasan berpendapat saya, karena saya adalah orang bebas."
"Hukum internasional adalah kebijaksanaan kemanusiaan dan melindungi saya. Genosida adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemanusiaan harus merespons, menghakimi, dan menghukum," katanya.
“Trump telah melanggar prinsip-prinsip dasar PBB,” imbuh dia, seraya mengatakan bahwa Ibu Kota Qatar, Doha, akan menjadi tempat yang lebih baik untuk markas besar PBB.
“Saatnya pergi ke tempat yang lebih demokratis,” kata Petro.
Pembebasan Palestina
Dalam sebuah klip video yang diunggah pada hari Jumat dari sebuah protes pro-Palestina di New York City, Petro terdengar mengatakan bahwa Kolombia berencana untuk mengajukan resolusi kepada PBB yang bertujuan untuk membentuk “tentara untuk keselamatan dunia”, yang tugas pertamanya adalah “pembebasan Palestina”.
Dalam terjemahan tidak resmi dari pidatonya kepada para pengunjuk rasa, Petro mengatakan bahwa negara-negara di dunia akan menyumbangkan tentara untuk angkatan bersenjata tersebut, yang akan menegakkan perintah keadilan internasional, dan bahwa angkatan bersenjata tersebut harus lebih besar daripada militer AS.
"Saya meminta seluruh prajurit Angkatan Darat AS untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada kemanusiaan. Melawan perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," ujar pemimpin Kolombia tersebut.
Protes besar-besaran terjadi di luar markas besar PBB pada hari Jumat ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato pada hari keempatSidang Majelis Umum PBB (UNGA).
Pemimpin Israel tersebut menyampaikan pidato bombastis saat dia mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa Israel harus diizinkan untuk "menyelesaikan tugasnya" di Gaza—tempat tentara Israel dituduh melakukan genosida—dan mengecam negara-negara Barat atas "keputusan memalukan" mereka untuk mengakui Negara Palestina.
Petro juga mengecam Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa pemimpin AS tersebut "terlibat dalam genosida" di Gaza.
Presiden Kolombia juga menyerukan "proses pidana" atas serangan udara AS terhadap kapal-kapal di perairan Karibia, yang dituduh Washington menyelundupkan narkoba.
Pemimpin sayap kiri tersebut, yang berkuasa pada tahun 2022, telah menjadi kritikus vokal terhadap perang Israel di Gaza, yang telah berulang kali dia kecam sebagai "genosida".
Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2024, dengan alasan tindakan genosida Israel di Gaza, termasuk serangan terhadap pencari bantuan Palestina, yang menurutnya mengingatkan pada Holocaust.
(mas)
Lihat Juga :
