Trump Kenakan Biaya Rp1,6 Miliar untuk Visa H-1B Pekerja Asing di AS

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah mengenakan biaya lebih USD100.000 (lebih dari Rp1,6 miliar)untuk pengajuan visa H-1B bagi pekerja asing di Amerika Serikat (AS). Ini merupakan upayanya untuk menghentikan perusahaan teknologi Amerika mempekerjakan pekerja asing.

Aturan itu muncul dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari Jumat waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga meluncurkan "kartu emas" bagi orang-orang kaya asing yang bersedia membayar USD1 juta untuk membeli izin tinggal di AS, seiring langkah Trump untuk merombak sistem imigrasi negara tersebut.

Banyak perusahaan teknologi, termasuk Tesla, Google, dan Amazon, menggunakan visa H-1B untuk merekrut pekerja asing terampil, terutama dari India, untuk mengisi posisi di bidang pengembangan perangkat lunak dan bidang lainnya.

Baca Juga: Pilih Timbun Senjata, Trump Kurangi Penjualan Senjata ke Anggota NATO

Biasanya, perusahaan perekrut pekerja asing dikenakan biaya sebesar USD5.000 untuk mengajukan visa, belum termasuk biaya pengacara.

Perintah eksekutif Trump menyatakan bahwa biaya sebesar USD100.000 harus dibayarkan oleh perusahaan agar aplikasi visa pekerja asingnya dipertimbangkan.

Langkah ini dapat mengakibatkan eksodus pekerja asing dari AS karena akan berlaku untuk perpanjangan maupun visa baru.

H-1B adalah jalur utama bagi pekerja asing terampil untuk memasuki AS dan saat ini terdapat 700.000 orang yang memegang visa tersebut, banyak di antaranya sedang menjalani proses bertahun-tahun untuk mendapatkan kartu hijau atau green card.

Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump mengecam empat perusahaan teknologi karena menyetujui pekerja bervisa H-1B sekaligus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka.

Big Tech menyumbang jutaan dolar untuk kampanye Trump dan sebelumnya ia dianggap pro-sektoral.

CEO Tesla, Elon Musk, yang secara pribadi menyumbangkan setidaknya seperempat miliar dolar untuk kampanye Trump, sangat mendukung visa H-1B.

Dia pernah memegang visa tersebut dan berpendapat bahwa program tersebut mengisi kesenjangan bakat di perusahaan-perusahaan Amerika dan membuat mereka tetap kompetitif.

Akhir tahun lalu, dia bersumpah untuk "berperang" dalam isu ini, dalam salah satu perselisihan pertamanya dengan para pendukung Trump sebelum akhirnya berselisih dengan presiden.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, saat mengumumkan kenaikan biaya visa yang besar tersebut pada hari Jumat, mengatakan bahwa biaya itu akan dibayarkan setiap tahun, dan akan berlaku bagi pemohon visa baru maupun perpanjangan.

“Entah orang tersebut sangat berharga bagi perusahaan dan Amerika, atau mereka akan pergi dan perusahaan akan merekrut orang Amerika,” kata Lutnick.

"Semua perusahaan besar telah bergabung, kami telah berbicara dengan mereka," ujarnya.

“Jika Anda akan melatih seseorang, Anda akan melatih salah satu lulusan baru dari salah satu universitas hebat di negeri kita," imbuh dia.

“Latihlah warga Amerika. Hentikan perekrutan orang untuk merebut pekerjaan kita," papar Lutnick.

Namun Gedung Putih mengklarifikasi bahwa biaya sebesar USD100.000 itu akan menjadi pembayaran "satu kali" yang hanya dikenakan kepada pemohon baru visa H-1B.

“Ini bukan biaya tahunan. Ini biaya sekali bayar yang berlaku...hanya untuk visa baru, bukan perpanjangan, dan bukan untuk pemegang visa saat ini,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam sebuah unggahan di media sosial, yang dikutip AFP, Minggu (21/9/2025).