Netanyahu Ketakutan, Israel Harus Bersiap Hadapi Isolasi dan Sanksi
Selasa, 16 September 2025 - 17:19 WIB
loading...
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/anadolu
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan Israel harus merombak perekonomiannya agar mampu menghadapi sanksi dan boikot yang meluas. Pernyataan itu muncul pada hari Minggu (14/9/2025) di tengah serangan militer Israel untuk mencaplok Kota Gaza.
Berbicara pada konferensi umum akuntan tahunan Kementerian Keuangan di Yerusalem, Netanyahu mengatakan meningkatnya tekanan internasional atas perang Gaza mendorong negara penjajah itu menuju kemandirian ekonomi.
“Kita harus semakin beradaptasi dengan perekonomian yang bersifat autarki,” ujarnya. “Saya percaya pada pasar bebas, saya bekerja untuk membawa Israel ke revolusi pasar bebas. Namun, kita mungkin akan berada dalam situasi di mana industri pertahanan kita terhambat.”
Aktivis pro-Palestina telah menekan perusahaan-perusahaan asing untuk memutuskan hubungan dengan Israel.
Pekan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan agar perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Israel ditangguhkan, dengan alasan krisis kemanusiaan di Gaza, di mana hampir 65.000 orang telah tewas sejak 2023.
Ia menuduh “menteri ekstremis” dalam pemerintahan Netanyahu menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Israel menerima sekitar USD3,3 miliar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer dan keamanan AS, beserta paket-paket tambahan yang disetujui Kongres.
Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, Washington telah memberikan sekitar USD310 miliar, sebagian besar berupa bantuan militer, sejak tahun 1946.
Pada tahun 2024, pengeluaran militer Israel meningkat menjadi sekitar 8,78% dari PDB, hampir dua kali lipat dari tingkat sebelum tahun 2023.
Baca juga: Komisi PBB Tegaskan Tindakan Israel di Gaza sebagai Genosida
Berbicara pada konferensi umum akuntan tahunan Kementerian Keuangan di Yerusalem, Netanyahu mengatakan meningkatnya tekanan internasional atas perang Gaza mendorong negara penjajah itu menuju kemandirian ekonomi.
“Kita harus semakin beradaptasi dengan perekonomian yang bersifat autarki,” ujarnya. “Saya percaya pada pasar bebas, saya bekerja untuk membawa Israel ke revolusi pasar bebas. Namun, kita mungkin akan berada dalam situasi di mana industri pertahanan kita terhambat.”
Aktivis pro-Palestina telah menekan perusahaan-perusahaan asing untuk memutuskan hubungan dengan Israel.
Pekan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan agar perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Israel ditangguhkan, dengan alasan krisis kemanusiaan di Gaza, di mana hampir 65.000 orang telah tewas sejak 2023.
Ia menuduh “menteri ekstremis” dalam pemerintahan Netanyahu menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Israel menerima sekitar USD3,3 miliar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer dan keamanan AS, beserta paket-paket tambahan yang disetujui Kongres.
Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, Washington telah memberikan sekitar USD310 miliar, sebagian besar berupa bantuan militer, sejak tahun 1946.
Pada tahun 2024, pengeluaran militer Israel meningkat menjadi sekitar 8,78% dari PDB, hampir dua kali lipat dari tingkat sebelum tahun 2023.
Baca juga: Komisi PBB Tegaskan Tindakan Israel di Gaza sebagai Genosida
(sya)
Lihat Juga :
