4 Fakta Larangan Media Sosial di Nepal Picu Demostrasi Generasi Z

KATHMANDU - Setidaknya 19 orang tewas di Nepal ketika polisi menindak para pengunjuk rasa yang menuntut pemerintah mencabut larangan menyeluruh terhadap aplikasi media sosial dan memberantas korupsi.

Kerusuhan, yang sebagian besar dipimpin oleh aktivis Generasi Z, dengan cepat meningkat menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengajukan pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri KP Sharma Oli dalam rapat kabinet darurat yang diadakan di kediaman resmi malam ini.

4 Fakta Larangan Media Sosial di Nepal Picu Demostrasi Generasi Z

1. Nepal Memblokir 26 Platform Media Sosial

Percikan langsungnya adalah keputusan pemerintah Nepal minggu lalu untuk memblokir 26 platform media sosial dan pesan utama — termasuk Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan X — setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi Nepal berdasarkan aturan baru.

Hanya segelintir aplikasi seperti TikTok, Viber, dan Popo Live yang mematuhi aturan dan tetap dapat diakses. Jutaan orang Nepal tiba-tiba mendapati diri mereka tidak dapat mengakses alat komunikasi sehari-hari mereka.

Baca Juga: 10 Negara yang Sudah Punah, Salah Satunya Kekaisaran Terkuat di Eropa

2. Larangan Berkaitan Kedaulatan dan Keamanan

Pihak berwenang berargumen bahwa larangan tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan, dengan mengklaim bahwa platform yang tidak terdaftar memungkinkan penggunaan KTP palsu, ujaran kebencian, penipuan, dan kejahatan siber.

Perdana Menteri Oli membela langkah tersebut, dengan mengatakan: "Kemerdekaan bangsa lebih besar daripada hilangnya pekerjaan segelintir orang."

Rancangan undang-undang baru yang diajukan ke Parlemen melangkah lebih jauh, mewajibkan perusahaan teknologi untuk membuka kantor di Nepal, membayar pajak, dan menghapus konten yang dianggap merugikan "kepentingan nasional" atau "keharmonisan sosial." Para kritikus menyebutnya sebagai undang-undang sensor.

3. Kemarahan Digital Berimbas pada Aksi Jalanan

Larangan tersebut memanfaatkan rasa frustrasi yang mendalam di kalangan anak muda Nepal. Selama berminggu-minggu, tagar viral seperti #NepoKids dan #NepoBabies telah mengejek anak-anak politisi yang memamerkan mobil mewah dan perjalanan ke luar negeri, membandingkan hak istimewa mereka dengan pengangguran dan inflasi yang merajalela.

Ketika media sosial diputus, kemarahan digital berubah menjadi aksi jalanan. Para pengunjuk rasa — banyak di antaranya mahasiswa — berbaris berseragam sambil membawa buku, meneriakkan: "Tutup korupsi, bukan media sosial."

4. Demonstrasi Berujung pada Kerusuhan

Melansir Gulf News, Polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan meriam air saat para pengunjuk rasa melanggar jam malam, bentrok dengan aparat, dan bahkan memasuki kompleks Parlemen. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Tentara dikerahkan di Kathmandu, dan zona jam malam diperluas ke area-area dengan keamanan tinggi termasuk kediaman Presiden dan Perdana Menteri.

“Ini bukan hanya tentang Facebook atau WhatsApp,” kata mahasiswa Yujan Rajbhandari, 24 tahun. “Kami melawan korupsi yang telah melembaga di Nepal.”