Diancam UEA, Netanyahu Hapus Rencana Israel Caplok Tepi Barat
Sabtu, 06 September 2025 - 00:01 WIB
loading...
Pemandangan umum dari kawasan Cebel al-Baba (Gunung Baba) setelah Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyetujui proyek E1 di Yerusalem pada 15 Agustus 2025. Foto/Issam Rimawi/Anadolu Agency
A
A
A
TEL AVIV - Media Israel melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghapus agenda aneksasi Tepi Barat dari agenda pemerintah pada hari Kamis (4/9/2025). Langkah ini menyusul peringatan langsung dari Uni Emirat Arab (UEA) bahwa rencana Israel tersebut akan membahayakan Perjanjian Abraham.
i24 News melaporkan pertemuan pemerintah tersebut telah dijadwalkan untuk membahas perluasan kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat.
Namun, agenda diubah untuk berfokus pada situasi keamanan yang memburuk di wilayah Palestina, di tengah ekspektasi internasional bahwa isu pengakuan negara Palestina akan diangkat dalam pertemuan Majelis Umum PBB.
Saluran tersebut, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan peringatan UEA bahwa aneksasi merupakan "garis merah" yang mengancam Perjanjian Abraham menyebabkan Netanyahu menarik masalah tersebut dari diskusi kabinet hari Kamis.
I24 News juga mengutip pernyataan pejabat Israel yang mengatakan, "Uni Emirat Arab mendesak Netanyahu untuk membatalkan rencana membahas penerapan kedaulatan atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, dengan peringatan aneksasi akan membahayakan perjanjian normalisasi yang dicapai pada tahun 2020."
i24 News melaporkan pertemuan pemerintah tersebut telah dijadwalkan untuk membahas perluasan kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat.
Namun, agenda diubah untuk berfokus pada situasi keamanan yang memburuk di wilayah Palestina, di tengah ekspektasi internasional bahwa isu pengakuan negara Palestina akan diangkat dalam pertemuan Majelis Umum PBB.
Saluran tersebut, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan peringatan UEA bahwa aneksasi merupakan "garis merah" yang mengancam Perjanjian Abraham menyebabkan Netanyahu menarik masalah tersebut dari diskusi kabinet hari Kamis.
I24 News juga mengutip pernyataan pejabat Israel yang mengatakan, "Uni Emirat Arab mendesak Netanyahu untuk membatalkan rencana membahas penerapan kedaulatan atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, dengan peringatan aneksasi akan membahayakan perjanjian normalisasi yang dicapai pada tahun 2020."
Lihat Juga :
