Otoritas Palestina Terancam Runtuh Akibat Kekurangan Dana dan Krisis Ekonomi
Jum'at, 05 September 2025 - 18:11 WIB
loading...
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Foto/anadolu
A
A
A
TEPI BARAT - Otoritas Palestina (PA) mulai menunjukkan "tanda-tanda kolaps" akibat krisis ekonomi. Badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, memperingatkan hal itu pada hari Kamis (4/9/2025).
Menurut Saluran 12 Israel, Shin Bet memberi tahu pimpinan politik bahwa, “Situasi ekonomi PA yang memburuk, meningkatnya pengangguran, dan kegagalan membayar gaji personel keamanannya merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut di Tepi Barat.”
“Shin Bet baru-baru ini mendeteksi sinyal-sinyal kerapuhan dalam situasi internal di Tepi Barat, dan memperingatkan tentang dampaknya terhadap stabilitas keamanan,” ungkap saluran tersebut.
Belum ada komentar langsung dari pihak Palestina terkait laporan tersebut.
Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mendesak upaya internasional yang "sungguh-sungguh" untuk menyediakan jaring pengaman keuangan dan mengamankan pencairan dana yang ditahan oleh Israel.
Kemlu Palestina memperingatkan pencekikan keuangan yang sedang berlangsung mengikis layanan-layanan vital, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Kementerian menuduh komunitas internasional tidak hanya gagal menghentikan "genosida, pengungsian, dan aneksasi", tetapi juga gagal menghentikan krisis kemanusiaan dan kelaparan yang menimpa warga Palestina di Gaza.
Pendapatan yang ditahan, yang dikenal sebagai dana bea cukai, merupakan bea cukai yang dipungut oleh Israel atas nama Otoritas Palestina untuk barang-barang impor.
Sejak 2019, Israel telah memotong sekitar USD3 miliar dari transfer ini dengan berbagai dalih, sehingga Otoritas Palestina tidak dapat membayar penuh para pegawainya.
Tagihan gaji bulanan Otoritas Palestina berjumlah sekitar 1 miliar shekel (USD300 juta), yang mencakup sekitar 245.000 penerima manfaat, termasuk 144.000 pegawai sipil dan militer aktif, serta pensiunan dan penerima bantuan sosial.
Baca juga: Skenario Vietnam: Jenderal Israel Sebut Rencana Netanyahu di Gaza Jebakan Maut
Menurut Saluran 12 Israel, Shin Bet memberi tahu pimpinan politik bahwa, “Situasi ekonomi PA yang memburuk, meningkatnya pengangguran, dan kegagalan membayar gaji personel keamanannya merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut di Tepi Barat.”
“Shin Bet baru-baru ini mendeteksi sinyal-sinyal kerapuhan dalam situasi internal di Tepi Barat, dan memperingatkan tentang dampaknya terhadap stabilitas keamanan,” ungkap saluran tersebut.
Belum ada komentar langsung dari pihak Palestina terkait laporan tersebut.
Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mendesak upaya internasional yang "sungguh-sungguh" untuk menyediakan jaring pengaman keuangan dan mengamankan pencairan dana yang ditahan oleh Israel.
Kemlu Palestina memperingatkan pencekikan keuangan yang sedang berlangsung mengikis layanan-layanan vital, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Kementerian menuduh komunitas internasional tidak hanya gagal menghentikan "genosida, pengungsian, dan aneksasi", tetapi juga gagal menghentikan krisis kemanusiaan dan kelaparan yang menimpa warga Palestina di Gaza.
Pendapatan yang ditahan, yang dikenal sebagai dana bea cukai, merupakan bea cukai yang dipungut oleh Israel atas nama Otoritas Palestina untuk barang-barang impor.
Sejak 2019, Israel telah memotong sekitar USD3 miliar dari transfer ini dengan berbagai dalih, sehingga Otoritas Palestina tidak dapat membayar penuh para pegawainya.
Tagihan gaji bulanan Otoritas Palestina berjumlah sekitar 1 miliar shekel (USD300 juta), yang mencakup sekitar 245.000 penerima manfaat, termasuk 144.000 pegawai sipil dan militer aktif, serta pensiunan dan penerima bantuan sosial.
Baca juga: Skenario Vietnam: Jenderal Israel Sebut Rencana Netanyahu di Gaza Jebakan Maut
(sya)
Lihat Juga :
