Pengamat: Mediasi China Lebih Utamakan Investasi Ketimbang Perdamaian

JAKARTA - Mediasi biasanya dipandang sebagai upaya mulia dalam politik internasional, yang bertujuan meredakan ketegangan dan mencegah meningkatnya konflik. Namun, ketika China menempatkan dirinya sebagai mediator, logika yang mendasarinya kerap berbeda.

Menurut pengamat kebijakan luar negeri Rishan Sen, Beijing menjadikan mediasi bukan sebagai sarana rekonsiliasi, melainkan instrumen memperkuat pengaruh politik sekaligus mengamankan kepentingan bisnisnya.

“Bahasa diplomatik yang digunakan China kerap dibalut istilah harmoni dan stabilitas, tetapi hasil akhirnya sering kali lebih menguntungkan posisi Beijing dibanding komunitas yang terdampak konflik,” ucapnya, dalam keterangan di kantor berita The Irrawady, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Proyek 'Kedutaan Super' China di London Picu Kepanikan Inggris

Dari Perbatasan hingga Sumber Daya

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja baru-baru ini, yang terburuk dalam lebih dari satu dekade, menewaskan sedikitnya 38 orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi. Dalam situasi ini, China tampil sebagai mediator eksternal berkat hubungan ekonominya dengan kedua negara.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menawarkan bantuan untuk “secara objektif dan adil” meredakan ketegangan, sekaligus mendorong kerja sama trilateral dalam bidang pertanian, energi, lingkungan, hingga penegakan hukum.

Meski dibungkus narasi stabilisasi, langkah-langkah tersebut sejalan dengan kepentingan Beijing memperluas investasi di infrastruktur, kereta api, dan sistem pengawasan.

“Prioritas utamanya bukanlah perdamaian berkelanjutan, melainkan perlindungan terhadap investasi dan jalur ekonomi China,” tutur Sen.

Baca Juga: Viral, Turis China Potong Antrean di Universal Studios Singapore: 'Tanpa China, Singapura Tak Ada'

Kasus Afghanistan dan Timur Tengah

Pola serupa terlihat di Afghanistan. Sejak kelompok Taliban kembali berkuasa, China menampilkan diri sebagai jembatan antara Kabul dan komunitas internasional dengan janji dialog serta stabilitas kawasan. Namun di balik retorika itu, perusahaan China justru mengamankan kontrak eksplorasi minyak di lembah Amu Darya serta membuka kembali negosiasi cadangan tembaga dan litium.

Di Timur Tengah, keberhasilan China menengahi rekonsiliasi Arab Saudi–Iran pada 2023 dipuji sebagai terobosan diplomatik. Akan tetapi, kepentingan utama Beijing dinilai tetap pada akses energi dan pengaruh strategis di kawasan Teluk.

Afrika dan Myanmar

Di Afrika, keterlibatan China dalam perundingan damai Sudan dan Sudan Selatan juga dinilai berpusat pada kepentingan minyak, bukan penyelesaian konflik politik mendalam. Begitu pula di Myanmar, di mana Beijing berperan sebagai broker untuk melindungi proyek Belt and Road Initiative (BRI) serta jalur perdagangan lintas batas dari gangguan instabilitas.

Arsitektur Sumber Daya di Balik Narasi Perdamaian

Konsistensi pola ini menimbulkan kritik bahwa China merekonstruksi makna mediasi. Bukan lagi upaya imparsial meredakan konflik, melainkan instrumen transaksional yang menjerat negara-negara lemah dalam hubungan asimetris.

Alih-alih membangun kepercayaan dan rekonsiliasi, “perdamaian” dalam versi Beijing dipersepsikan sebagai jaminan kelancaran investasi, akses pasar, serta eksploitasi sumber daya. Dengan kata lain, arsitektur perdamaian bergeser menjadi arsitektur sumber daya.

“Negara-negara kecil perlu menyadari konsekuensi menerima mediasi China tanpa pengawasan ketat,” ujar Sen.

“Risiko yang muncul bukan sekadar perdamaian menjadi efek samping, melainkan perdamaian itu sendiri berubah menjadi alat bagi ambisi ekonomi dan geopolitik Beijing,” pungkasnya.