Jerman Kecam Israel Panggil 60.000 Tentara Cadangan untuk Duduki Kota Gaza
Kamis, 21 Agustus 2025 - 20:08 WIB
loading...
Israel terus mengerahkan tentara, tank, pesawat militer, dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan Gaza di Nahal Oz, Israel pada 12 Desember 2023. Foto/Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency
A
A
A
BERLIN - Jerman mengecam keputusan Israel memanggil 60.000 tentara cadangan di Gaza, dan menyerukan "gencatan senjata segera dan berkelanjutan".
"Kami menolak eskalasi operasi militer ini. Kami menyerukan semua pihak dan komunitas internasional mengakhiri konflik sekarang juga melalui gencatan senjata segera dan berkelanjutan," ujar Steffen Meyer, wakil juru bicara pemerintah, dalam jumpa pers di Berlin.
"Kami terus mendorong gencatan senjata ini dengan segala cara yang kami miliki dan pada saat yang sama meningkatkan tekanan untuk pembebasan semua sandera," papar dia.
Meyer merujuk pada rencana Israel memanggil 60.000 tentara cadangan untuk bertempur di Gaza di bawah rencana pendudukan, lapor media lokal pada hari Rabu.
Keputusan militer tersebut muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Katz menyetujui rencana menduduki Kota Gaza, lapor lembaga penyiaran publik Israel, KAN, pada hari Rabu (20/8/2025).
Penyiar tersebut mengatakan pasukan reguler yang beroperasi di Jalur Gaza juga akan diperpanjang masa tugasnya.
Menurut radio militer Israel, jumlah pasukan cadangan di dalam militer akan meningkat menjadi 130.000 orang sebagai persiapan untuk "operasi panjang yang akan berlangsung beberapa bulan" hingga pertengahan 2026 yang berarti kemungkinan gencatan senjata akan hilang.
Dalam berita terkait, pemerintah Jerman kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana Israel membangun ribuan unit permukiman baru yang secara efektif akan memisahkan Tepi Barat menjadi dua bagian yang terpisah.
“Kami menolak keras proyek permukiman E1,” ujar Josef Hinterseher, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, kepada para wartawan di Berlin.
Dia menegaskan, “Sejauh yang kami ketahui, otoritas pembangunan (Israel) telah memberikan izin hari ini. Posisi pemerintah Jerman jelas: kami dengan tegas menolak izin ini. Pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”
"Hal ini menghambat solusi dua negara yang dinegosiasikan dan diakhirinya pendudukan Israel di Tepi Barat, sebagaimana dituntut oleh Mahkamah Internasional," tambahnya, mendesak Israel "untuk menghentikan pembangunan permukiman."
Media Israel melaporkan pekan lalu bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyetujui pembangunan 3.401 unit permukiman di Ma'ale Adumim, sebelah timur Yerusalem, dan 3.515 unit lainnya di wilayah sekitarnya.
Proyek ini bertujuan membagi Tepi Barat menjadi dua bagian, memutus hubungan antara kota-kota di utara dan selatan, serta mengisolasi Yerusalem Timur.
Baca juga: Israel Lancarkan Serangan Tahap Pertama untuk Menduduki Kota Gaza
"Kami menolak eskalasi operasi militer ini. Kami menyerukan semua pihak dan komunitas internasional mengakhiri konflik sekarang juga melalui gencatan senjata segera dan berkelanjutan," ujar Steffen Meyer, wakil juru bicara pemerintah, dalam jumpa pers di Berlin.
"Kami terus mendorong gencatan senjata ini dengan segala cara yang kami miliki dan pada saat yang sama meningkatkan tekanan untuk pembebasan semua sandera," papar dia.
Meyer merujuk pada rencana Israel memanggil 60.000 tentara cadangan untuk bertempur di Gaza di bawah rencana pendudukan, lapor media lokal pada hari Rabu.
Keputusan militer tersebut muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Katz menyetujui rencana menduduki Kota Gaza, lapor lembaga penyiaran publik Israel, KAN, pada hari Rabu (20/8/2025).
Penyiar tersebut mengatakan pasukan reguler yang beroperasi di Jalur Gaza juga akan diperpanjang masa tugasnya.
Menurut radio militer Israel, jumlah pasukan cadangan di dalam militer akan meningkat menjadi 130.000 orang sebagai persiapan untuk "operasi panjang yang akan berlangsung beberapa bulan" hingga pertengahan 2026 yang berarti kemungkinan gencatan senjata akan hilang.
Hentikan Pembangunan Permukiman
Dalam berita terkait, pemerintah Jerman kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana Israel membangun ribuan unit permukiman baru yang secara efektif akan memisahkan Tepi Barat menjadi dua bagian yang terpisah.
“Kami menolak keras proyek permukiman E1,” ujar Josef Hinterseher, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, kepada para wartawan di Berlin.
Dia menegaskan, “Sejauh yang kami ketahui, otoritas pembangunan (Israel) telah memberikan izin hari ini. Posisi pemerintah Jerman jelas: kami dengan tegas menolak izin ini. Pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”
"Hal ini menghambat solusi dua negara yang dinegosiasikan dan diakhirinya pendudukan Israel di Tepi Barat, sebagaimana dituntut oleh Mahkamah Internasional," tambahnya, mendesak Israel "untuk menghentikan pembangunan permukiman."
Media Israel melaporkan pekan lalu bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyetujui pembangunan 3.401 unit permukiman di Ma'ale Adumim, sebelah timur Yerusalem, dan 3.515 unit lainnya di wilayah sekitarnya.
Proyek ini bertujuan membagi Tepi Barat menjadi dua bagian, memutus hubungan antara kota-kota di utara dan selatan, serta mengisolasi Yerusalem Timur.
Baca juga: Israel Lancarkan Serangan Tahap Pertama untuk Menduduki Kota Gaza
(sya)
Lihat Juga :
